Jinan, Bharata Online - Pekan Keamanan Siber Tiongkok tahun 2026 resmi dibuka pada hari Senin (14/9) di Jinan, ibu kota Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, dengan peluncuran Kerangka Kerja Tata Kelola Keamanan AI 3.0 serta pengenalan berbagai pencapaian penelitian dan pengembangan keamanan siber lainnya.
Acara itu juga merilis Hasil Uji Tahun 2026 untuk Aplikasi Keamanan Siber berbasis Teknologi AI serta daftar produk kamera jaringan kelas konsumen yang telah menyelesaikan pendaftaran pelabelan keamanan siber.
Pekan keamanan siber ini diselenggarakan bersama oleh 10 departemen dan organisasi pemerintah, termasuk Administrasi Ruang Siber Tiongkok (Cyberspace Administration of China), Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, serta Kementerian Keamanan Publik.
Berlangsung dari tanggal 14 hingga 20 September 2026, acara tahun ini mengusung tema "Keamanan siber untuk rakyat, keamanan siber bergantung pada rakyat -- menjaga keamanan siber di era kecerdasan".
Kerangka Kerja Tata Kelola Keamanan AI 3.0 yang baru diluncurkan ini melanjutkan pendekatan yang memberikan penekanan seimbang antara pengembangan dan keamanan, serta memperluas perspektif tata kelola dari satu aspek teknis saja menjadi keseluruhan proses yang mencakup data, algoritma, model, aplikasi, dan rantai pasokan.
"Perubahan paling mendasar terletak pada dua aspek. Pertama, kategori risiko menjadi lebih spesifik. Kami menggunakan bab khusus untuk menjelaskan kategori risiko baru secara rinci, seperti risiko keamanan agen AI dan risiko yang berdampak pada keamanan siber, serta untuk pertama kalinya menyertakan bagian khusus guna menyebarluaskan pengetahuan mengenai jenis-jenis risiko keamanan baru. Kedua, langkah-langkah tata kelola menjadi lebih sistematis. Kami mengintegrasikan langkah-langkah tata kelola yang komprehensif secara sistematis dan menambahkan pembentukan lingkungan regulasi sandbox yang fleksibel, dinamis, dan dapat dikendalikan. Perubahan-perubahan ini sepenuhnya merespons risiko keamanan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi AI dan bentuk-bentuk aplikasi baru," jelas Li Yangchun, Wakil Direktur Institut Informatisasi di Akademi Studi Ruang Siber Tiongkok (Chinese Academy of Cyberspace Studies).
Kerangka Kerja Tata Kelola Keamanan AI 3.0 yang baru diluncurkan ini memperjelas tanggung jawab semua pihak dan mendorong terbentuknya kerangka tata kelola yang mengoordinasikan peran regulasi pemerintah, tanggung jawab utama perusahaan, disiplin diri industri, pengawasan sosial, serta kerja sama internasional.
"Dari perspektif organisasi industri, pertama, sejumlah buku panduan studi kasus (terkait tata kelola keamanan AI) dapat disusun sebagai referensi bagi semua institusi Pihak A dan pengguna. Kedua, keunggulan organisasi industri dapat dimanfaatkan dengan menyajikan laporan mengenai peristiwa terkait, pemberitahuan, serta pengetahuan praktis yang dapat dibagikan kepada institusi Pihak A dan vendor keamanan. Dan ketiga, kapabilitas pengguna dan vendor keamanan dapat dipadukan untuk merumuskan standar kelompok yang relevan, bahkan standar industri maupun standar nasional yang terkait," ujar Tang Ning, Direktur Eksekutif Asosiasi Keamanan Siber Tiongkok.
