Lianyungang, Bharata Online - Sebuah aliansi internasional yang bertujuan memerangi penipuan telekomunikasi dan siber lintas batas resmi dibentuk pada hari Kamis (10/9).
Perwakilan dari 46 negara pendiri, 34 negara pengamat, dan empat organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Interpol, menghadiri konferensi perdana yang digelar di Lianyungang, Tiongkok Timur.
Diprakarsai oleh pemerintah Tiongkok, aliansi ini merupakan organisasi antar-pemerintah yang dirancang untuk mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum dalam menangani penipuan telekomunikasi dan siber transnasional serta kejahatan terkait lainnya.
Perwakilan dari Tiongkok dan negara-negara anggota pendiri lainnya, seperti Vietnam, Laos, Kenya, Kamboja, Pakistan, dan Rusia, menyampaikan pidato dalam konferensi tersebut, sementara perwakilan Interpol menyampaikan pesan ucapan selamat.
Sekretaris Jenderal Interpol, Valdecy Urquiza, menyatakan bahwa aliansi itu sangat penting untuk memerangi penipuan daring yang kian canggih dan meluas, serta menyerukan kepada negara-negara anggota untuk bersatu menghadapi ancaman yang terus berkembang ini.
"Kejahatan terkait siber telah menjadi prioritas bagi negara-negara anggota Interpol di seluruh dunia. Ancaman ini tidak hanya meningkat secara jumlah, tetapi juga semakin kompleks. Selama dua tahun terakhir, kami mencatat peningkatan sebesar 55 persen dalam penggunaan perangkat dan basis data kami yang dilaporkan oleh berbagai negara anggota," ujar Urquiza.
"Inisiatif seperti aliansi yang diumumkan hari ini merupakan kunci utama dalam memerangi ancaman-ancaman tersebut. Ini adalah jenis ancaman yang menuntut kolaborasi dan pendekatan terkoordinasi. Ancaman ini mengharuskan negara-negara untuk bersatu dalam upaya menghadapi berbagai aspeknya. Hal ini membutuhkan multilateralisme yang tegas dan aktif. Oleh karena itu, Interpol memandang aliansi ini sebagai langkah yang sangat baik dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut," tegasnya.
Para peserta menyambut baik inisiatif Tiongkok untuk membentuk Aliansi Internasional Pemberantasan Penipuan Telekomunikasi dan Siber serta mengakui pentingnya aliansi ini dalam menjaga keamanan publik global.
Ooch ChanNora, Wakil Sekretaris Negara di Kementerian Dalam Negeri Kamboja, mengatakan bahwa langkah Tiongkok untuk membawa kerja sama ini ke panggung global sangatlah penting, mengingat tidak ada satu negara pun yang mampu menangani tantangan-tantangan tersebut sendirian.
"Terkait pembentukan aliansi untuk memerangi penipuan telekomunikasi ini, saya menilai langkah Tiongkok dalam memprakarsai peluncurannya sebagai hal yang sangat signifikan," kata Ooch ChanNora.
Para peserta mengeluarkan pernyataan bersama mengenai pembentukan aliansi tersebut, yang menyatakan bahwa penipuan telekomunikasi dan siber telah menjadi tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat. Aliansi ini dibentuk di tengah meningkatnya kekhawatiran global terkait penipuan yang melibatkan sarana siber.
Sebuah laporan dari Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan bahwa penipuan semacam itu telah menyebabkan kerugian antara 18 miliar hingga 37 miliar dolar AS (sekitar 652 triliun rupiah) di Asia Tenggara saja pada tahun 2023, dengan banyak modus yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisasi yang beroperasi lintas negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memperkuat kerja sama penegakan hukum dengan lebih dari 30 negara, termasuk Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Myanmar, untuk memerangi penipuan telekomunikasi dan siber lintas negara, serta mengembangkan mekanisme kerja sama dan mencapai hasil nyata dalam upaya bersama melawan kejahatan-kejahatan tersebut.
