Beijing, Bharata Online - Tiongkok telah mencapai kemajuan substansial dalam mengonsolidasikan keberhasilan pengentasan kemiskinan dan memajukan revitalisasi pedesaan secara menyeluruh, menurut laporan Dewan Negara yang disampaikan kepada badan legislatif tertinggi negara tersebut.
Laporan itu dipresentasikan untuk ditinjau dalam sidang ke-24 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14, yang sedang berlangsung di Beijing dari tanggal 25 hingga 28 Agustus 2026.
Laporan tersebut menyoroti peningkatan signifikan dalam infrastruktur pedesaan dan layanan publik selama lima tahun berturut-turut melalui bantuan yang berkelanjutan. Menurut pihak berwenang, kesenjangan pembangunan antara wilayah yang sebelumnya dilanda kemiskinan dan wilayah lainnya terus menyusut.
Menurut laporan tersebut, pendapatan disposabel per kapita penduduk pedesaan di wilayah kabupaten yang telah lepas dari kemiskinan meningkat dari 12.588 yuan (sekitar 33 juta rupiah) pada tahun 2020 menjadi 18.627 yuan (sekitar 49 juta rupiah) pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 8,2 persen. Angka ini melampaui rata-rata nasional pedesaan sebesar 0,8 poin persentase selama periode yang sama.
"Selama periode Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025), pendanaan fiskal pusat untuk revitalisasi pedesaan meningkat sebesar 320 miliar yuan (sekitar 845 triliun rupiah) dibandingkan dengan periode Rencana Lima Tahun ke-13. Bagi rumah tangga yang menghadapi risiko mendadak kembali jatuh miskin atau jatuh miskin akibat bencana dan penyebab lainnya, langkah-langkah bantuan diterapkan terlebih dahulu, sementara prosedur serta administrasi pelengkap diselesaikan kemudian," ujar Maierdan Mugaiti, Wakil Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan.
Di sektor kesehatan, sistem pemantauan dinamis nasional telah dibentuk untuk mencegah kemiskinan akibat biaya pengobatan. Tingkat partisipasi asuransi kesehatan dasar di kalangan penduduk yang sebelumnya miskin dan rumah tangga yang dipantau karena berisiko kembali jatuh miskin tetap stabil di angka lebih dari 99 persen setiap tahunnya. Kebijakan seperti "pengobatan dulu, pembayaran kemudian" dan penyelesaian administrasi "satu pintu" (one-stop) telah diterapkan untuk secara efektif mencegah risiko jatuh miskin akibat biaya medis.
Terkait jaminan sosial, pemerintah telah meningkatkan tunjangan penghidupan dasar dan sistem dukungan khusus bagi mereka yang mengalami kesulitan berat. Seluruh penduduk pedesaan yang memenuhi syarat dan menghadapi kesulitan akan menerima asuransi sosial serta bantuan darurat yang diperlukan tanpa terkecuali.
