Beijing, Bharata Online - Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Rabu (9/9) menyatakan penolakan tegas terhadap pengumuman terbaru AS yang menuduh perusahaan kecerdasan buatan (AI) Tiongkok terlibat dalam upaya berskala industri untuk menyerap kemampuan dari model AI AS. Kementerian tersebut menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum.
Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan langkah AS itu mempolitisasi praktik distilasi, yang sebenarnya merupakan masalah teknis dan komersial yang wajar dalam industri AI. Ia menambahkan bahwa pengumuman AS ini merupakan bukti lain dari upaya negara tersebut untuk mengejar hegemoni teknologi dan monopoli daya komputasi di bidang AI, serta upayanya dalam menekan persaingan.
Distilasi adalah praktik umum untuk pembelajaran timbal balik antar-model AI, yang pada dasarnya merupakan sarana teknis netral yang digunakan oleh perusahaan model global, termasuk perusahaan-perusahaan AS. Praktik ini dapat membantu model meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memanfaatkan pengetahuan manusia secara lebih efisien, serta memiliki arti penting bagi pengembangan industri AI di berbagai negara.
Model sumber terbuka (open-source) Tiongkok terbuka bagi perusahaan global, termasuk perusahaan dari Amerika Serikat. Jubir itu mengatakan beberapa perusahaan AS bahkan telah mengungkapkan bahwa mereka melakukan distilasi terhadap sejumlah besar model buatan Tiongkok.
Namun, pihak AS berulang kali dan secara sepihak menuduh perusahaan Tiongkok melakukan distilasi "skala industri" serta mencap praktik umum tersebut sebagai tindakan agresif. Hal ini mencerminkan kecemasan dan standar ganda Amerika Serikat, kata Jubir tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat kerap melontarkan ancaman sanksi dan penekanan terhadap praktik distilasi perusahaan Tiongkok tahun ini, dengan tujuan mempertahankan monopoli AS atas daya komputasi dan data, serta mencegah negara lain berpartisipasi dalam pembagian hasil inovasi AI secara inklusif.
Menurutnya, Tiongkok dan Amerika Serikat seharusnya menangani tantangan dan risiko di bidang AI secara proaktif dan bertanggung jawab. Kedua kepala negara telah sepakat untuk mengadakan dialog antar-pemerintah mengenai AI. Tiongkok bersedia melakukan diskusi yang konstruktif dan profesional dengan Amerika Serikat berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan kerja sama yang saling menguntungkan (win-win).
Jubir itu pun menambahkan bahwa jika pihak AS mengambil tindakan untuk menekan perusahaan AI Tiongkok dengan dalih menargetkan praktik distilasi, Tiongkok pasti akan mengambil langkah balasan yang tegas.
