Beijing, Bharata Online - Menurut seorang mantan anggota parlemen Inggris, pembangunan jaringan kereta cepat terbesar di dunia oleh Tiongkok, serta filosofinya untuk meningkatkan konektivitas demi memungkinkan warganya menikmati standar hidup yang lebih tinggi, menunjukkan betapa tidak berdasarnya kritik Barat mengenai keandalan investasi infrastruktur berskala besar negara tersebut.
George Galloway, yang kini memimpin Workers Party of Britain (Partai Pekerja Inggris), menyampaikan pandangannya dalam sebuah episode program diskusi CGTN berjudul "Beyond Borders". Ia menanggapi anggapan sebagian pihak yang menyebut pembangunan jalur kereta api Tiongkok sebagai tindakan "buang-buang uang".
Pertanyaan itu telah lama dilontarkan oleh banyak pengamat Barat setiap kali muncul berita tentang investasi miliaran dolar Tiongkok dalam proyek infrastruktur berskala besar, seperti Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative). Namun, pesatnya pembangunan jaringan kereta api domestik Tiongkok justru menunjukkan fakta sebaliknya.
Perjalanan kereta cepat Tiongkok dimulai pada tahun 2008. Dalam waktu kurang dari dua dekade, kereta-kereta cepat ini telah mengubah total jaringan transportasi domestik negara tersebut, memungkinkan perjalanan antar-kota di wilayah yang sangat luas ini ditempuh hanya dalam hitungan jam, dengan kereta yang melaju secara rutin pada kecepatan 350 kilometer per jam.
Tahun lalu, total panjang jalur operasional kereta api negara itu melampaui 50.000 kilometer, sementara layanan kereta cepat kini dapat diakses di 97 persen kota di Tiongkok yang memiliki populasi lebih dari 500.000 jiwa.
Dalam perbincangan dengan CGTN, Galloway mencatat bahwa Tiongkok, yang menganut filosofi berorientasi pada rakyat dalam sistem sosialisnya, beroperasi dengan logika yang sama sekali berbeda.
"Tentu saja, mereka yang tidak bisa mendengar musik akan menganggap para penari itu gila. Dan di Tiongkok, irama yang dimainkan memang berbeda. Saya baru saja berbincang dengan seseorang yang mengelola layanan kereta api di sebuah negara yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia berkata kepada saya, 'Tiongkok telah menghabiskan begitu banyak uang untuk kereta api ini. Mereka membangun jalur kereta hingga ke seluruh pelosok negeri dan menghubungkan setiap orang melalui jaringan kereta api. Hal itu dianggap tidak ekonomis'," ujar Galloway.
"Namun tentu saja, hal itu bergantung pada bagaimana Anda memaknai istilah 'ekonomi'. Tiongkok memiliki keyakinan bahwa setiap bagian negara harus saling terhubung dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara. Kereta api bukan hanya untuk kalangan kaya. Jalur kereta api bukan sekadar sarana penghubung antar-kota besar. Jadi, jika Anda memandang ekonomi hanya sebagai cara bagi segelintir orang untuk meraup keuntungan, alih-alih sebagai sarana untuk meningkatkan peluang dan taraf hidup seluruh masyarakat, tentu kesimpulan yang Anda ambil akan berbeda, bukan?" lanjutnya.
Perluasan jaringan kereta api Tiongkok didukung oleh cetak biru jangka panjang. Berdasarkan garis besar Rencana Lima Tahun ke-15 negara tersebut (2026-2030), panjang jalur kereta api yang beroperasi diperkirakan akan mencapai 180.000 kilometer pada tahun 2030, termasuk sekitar 60.000 kilometer jalur kereta cepat.
Mulai dari dataran tinggi bersalju di Sichuan bagian barat hingga wilayah pedalaman Dataran Tengah, berbagai lokasi pembangunan jalur kereta api di seluruh Tiongkok terus dipenuhi aktivitas sepanjang tahun.
Strategi pengembangan kereta api Tiongkok memprioritaskan konektivitas antarwilayah dan memastikan manfaat modernisasi dapat dinikmati oleh seluruh warga. Hal ini mencerminkan filosofi pembangunan yang mengukur keberhasilan bukan semata-mata berdasarkan margin keuntungan, melainkan melalui peningkatan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
