Bharata Online - Sejak Perdana Menteri Sanae Takaichi menjabat pada bulan Oktober tahun lalu, setidaknya 128 badan legislatif daerah dari 36 prefektur di seluruh Jepang, telah menyampaikan pendapat tertulis kepada parlemen Jepang (Diet), yang mendesak pemerintah untuk mempertahankan "Tiga Prinsip Non-Nuklir" negara tersebut, demikian dilaporkan media setempat pada hari Rabu.
Angka ini mencatat rekor tertinggi, untuk pernyataan yang menyerukan agar Tiga Prinsip Non-Nuklir tetap dipertahankan, sejak Diet mulai menerima pendapat tertulis dari badan legislatif daerah pada bulan Juli 2000.
Menurut surat kabar Tokyo Shimbun, laporan tersebut menjelaskan bahwa seiring rencana pemerintah Takaichi untuk merevisi tiga dokumen keamanan utama Jepang pada akhir tahun ini, pertanyaan mengenai apakah Tiga Prinsip Non-Nuklir akan diubah, telah menarik perhatian publik.
Dewan prefektur Nagasaki dan Hiroshima, serta dewan kota Hiroshima, sebelumnya telah secara bulat mengadopsi pernyataan, yang mendesak agar prinsip-prinsip tersebut dipatuhi. Badan legislatif daerah di Kota Hakodate dan Kota Shinhidaka di Hokkaido, telah menyerukan agar prinsip-prinsip tersebut dituangkan ke dalam undang-undang.
Laporan itu juga mencatat, bahwa sebagai satu-satunya negara di dunia yang pernah mengalami pengeboman senjata atom, Jepang telah lama memandang Tiga Prinsip Non-Nuklir, sebagai pilar utama identitas pasifiknya. Untuk diketahui, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 2026, dunia akan memperingati 81 tahun dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Tiga Prinsip Non-Nuklir Jepang yang melarang kepemilikan, produksi, atau izin masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang, secara resmi diadopsi oleh parlemen Jepang pada tahun 1971. Dan sejak saat itu menjadi landasan kebijakan nuklir negara tersebut.
Media lokal sebelumnya melaporkan bahwa pemerintahan Takaichi sedang mempertimbangkan untuk merevisi prinsip yang melarang masuknya senjata nuklir ke Jepang. Langkah yang dilaporkan tersebut, telah memicu kekhawatiran luas di berbagai kalangan masyarakat Jepang sendiri. (Sumber: Kantor Berita Xinhua)
