Jakarta, Bharata Online - Pada akhir dekade 1970-an, pendapatan per kapita Tiongkok hanya berkisar 156 dolar AS per tahun—lebih rendah dari rata-rata negara-negara di Afrika Sub-Sahara, dan jauh di bawah Indonesia yang saat itu sudah mencapai 350–370 dolar AS. Sekitar 82 persen penduduk Tiongkok tinggal di pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur dan produktivitas pertanian yang rendah.
Namun, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengumumkan bahwa kemiskinan ekstrem di pedesaan negara itu telah dihapuskan pada akhir 2020. Bank Dunia mencatat sekitar 800 juta penduduk Tiongkok berhasil keluar dari kemiskinan sejak reformasi ekonomi digulirkan, salah satu transformasi sosial-ekonomi tercepat dalam sejarah modern.
Bagaimana Tiongkok mencapainya? diskusi Forum Bharata yang diselenggarakan oleh Bharata Production dan CGTN Indonesia dengan tema "Transformasi Tiongkok dari Negara Miskin hingga Dikagumi Dunia", sejumlah jurnalis dan pengamat yang memiliki pengalaman langsung mengunjungi dan mengamati Tiongkok berbagi analisis mereka.
Redaktur bharataonline.com, Eko Satrio Wibowo, menekankan bahwa yang membuat pencapaian Tiongkok disebut spektakuler bukan sekadar keberhasilannya, melainkan skala dan kecepatannya. Ia mencontohkan periode kepemimpinan Xi Jinping sejak 2012, ketika program pengentasan kemiskinan nasional digalakkan secara masif.
"Ketika dimulainya program pengentasan kemiskinan di periodenya X Jinping itu, bahkan bisa membebaskan 100 juta orang dari kemiskinan hanya dalam waktu 8 tahun. Dan itu diakui juga oleh Bank Dunia, dan itu sudah melewati batas program PBB, lebih cepat 10 tahun," ujarnya.
Produser program Jurnal Bharata, Muhammad Rizal Rumra, menambahkan bahwa yang membuat Tiongkok berbeda dari Jepang atau Korea Selatan yang juga pernah melakukan lompatan pembangunan adalah jumlah penduduk yang terlibat—sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia.
"Yang bikin Tiongkok unik dan berbeda itu karena dia melibatkan 1,4 miliar penduduk, dan itu tidak pernah ada di dunia karena memang penduduknya dia sendiri aja sudah besar," katanya.
Rizal menilai capaian ini bahkan melampaui negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk transformasi serupa, sementara Tiongkok mencapainya dalam kurang dari 40 tahun.
Penyiar sekaligus produser program Batik dan Orbit di Radio Bharata, Hendro Mariono, yang pernah berkunjung langsung ke Tiongkok, menjelaskan strategi konkret di lapangan: revitalisasi desa dengan menggali potensi lokal masing-masing wilayah, mulai dari pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja melalui industrialisasi, hingga pengembangan produk khas daerah menjadi paket wisata atau komoditas bernilai tambah.
Ia menekankan bahwa pemerintah Tiongkok punya prinsip tegas soal keterisolasian desa sebagai akar kemiskinan.
"Pemerintah Tiongkok itu menegaskan bahwa mereka tidak mau ada yang namanya desa yang terisolasi. Nah, itu yang membuat masyarakat desa itu miskin, karena mereka terisolasi. Jadi, akses jalan, akses komunikasi, akses internet, semuanya harus ada," tuturnya.
Penyiar dan produser program Batik dan Orbit di Radio Bharata, Adelia Astari, membagikan pengalamannya mengunjungi Kota Liuzhou, Provinsi Guangxi, kota yang dulu tergolong tidak subur dan minim sumber daya ekonomi. Warga setempat memanfaatkan siput dari Sungai Liu sebagai bahan makanan kaki lima sederhana, yang kemudian dikembangkan menjadi mi luosifen, industri kuliner bernilai miliaran yuan dengan volume pengiriman e-commerce melebihi 120 juta paket pada 2024.
"Gimana daerah yang dulunya mungkin potensinya kecil, minim, tapi sepotensi yang ada tetap dimaksimalkan," katanya.
Bagi Adelia, kunci di balik kisah Liuzhou adalah kemampuan Tiongkok menggali dan memaksimalkan potensi lokal di setiap daerah, betapapun kecilnya, hingga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.
Selain pembangunan berbasis desa, para narasumber sepakat bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan Tiongkok tidak lepas dari reformasi birokrasi berbasis meritokrasi dan kinerja (KPI), pemberantasan korupsi melalui kampanye "memukul harimau dan lalat", digitalisasi sistem keuangan negara, serta konsistensi perencanaan pembangunan lima tahunan yang tidak berubah-ubah setiap pergantian rezim.
Menurut penjelasan dalam diskusi tersebut, uang hasil pemberantasan korupsi dialokasikan untuk membangun infrastruktur terlebih dahulu sebelum investor diundang membuka pabrik, sebuah urutan prioritas yang disebut sebagai salah satu kunci suksesnya industrialisasi pedesaan Tiongkok.
Para narasumber menutup diskusi dengan menekankan bahwa Indonesia tidak perlu meniru Tiongkok secara utuh, mengingat perbedaan karakteristik, sejarah, dan sistem politik kedua negara. Namun, konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, penguatan etos kerja dan kejujuran sumber daya manusia, serta keberanian menggali potensi lokal di setiap daerah dinilai sebagai pelajaran yang relevan dan dapat diadaptasi.
Video lengkap Forum Bharata ini bisa disaksikan melalui tautan https://youtu.be/ASeVifQmzf8 .
