Guangzhou, Bharata Online - Kawasan Teluk Besar (Greater Bay Area/GBA) Guangdong-Hong Kong-Makau di Tiongkok Selatan telah menerapkan teknologi baru seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam segala aspek pengelolaan perbatasan dan pengendalian wilayah laut, sehingga tata kelola wilayah perairan menjadi lebih akurat dan efisien.
Di pusat komando Pos Pemeriksaan Perbatasan Huangpu di Kota Guangzhou, sebuah sistem verifikasi kapal mengumpulkan data real-time mengenai lokasi kapal, jejak pergerakan hasil pantauan radar, dan informasi deklarasi untuk melakukan penilaian risiko.
Pada tahun 2023, pos tersebut membangun sistem analisis maritim yang mencakup modul verifikasi kapal serta mengintegrasikan data, model, dan taktik operasional. Hal ini membantu pihak berwenang memperoleh gambaran kondisi di laut yang lebih jelas dan tepat waktu.
"Dengan menganalisis poin-poin dari sistem ini, kami dapat memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kapal-kapal yang berada di laut dan melakukan analisis data yang relevan," ujar Wei Dongwei, Staf Pos Pemeriksaan Perbatasan Huangpu di bawah naungan Stasiun Umum Inspeksi Perbatasan Keluar-Masuk Guangzhou.
Dalam beberapa tahun terakhir, pos tersebut telah mengungkap 28 kasus penyelundupan laut dan imigrasi ilegal, menyita 30 kapal, serta mengamankan lebih dari satu juta karton rokok selundupan dan 5,25 ton narkoba, sehingga secara efektif mencegah aktivitas ilegal dan kriminal di laut.
Selain menangani penyelundupan laut dan imigrasi ilegal, penegakan hukum di bidang-bidang seperti perikanan laut juga sangat bergantung pada dukungan teknologi canggih.
Di seluruh Provinsi Guangdong, tim penegak hukum maritim memanfaatkan teknologi baru untuk menindak penangkapan ikan ilegal, modifikasi kapal penangkap ikan tanpa izin, serta operasi yang merusak kabel bawah laut. Mereka juga secara aktif menjajaki penerapan teknologi AI.
"Kami telah mencapai target 100 persen dalam tiga aspek pengawasan keselamatan kapal penangkap ikan: peningkatan efisiensi, cakupan pemeriksaan, dan pengelolaan risiko potensial secara menyeluruh (closed-loop)," kata He Junjie, Staf Tim Penegakan Hukum Komprehensif Kelautan Kota Zhuhai.
Teknologi cerdas juga digunakan untuk menjaga keamanan nasional di pelabuhan-pelabuhan lintas wilayah.
Petugas bea cukai di Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Makau, jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR), Daerah Administratif Khusus Makau (Makau SAR), dan Zhuhai, telah memasang peralatan pemeriksaan cerdas di jalur kendaraan penumpang. Sistem ini melakukan pemindaian noninvasif terhadap sasis kendaraan, bagasi, dan kompartemen tersembunyi serta menghasilkan citra secara instan, sehingga meningkatkan efisiensi maupun akurasi pemeriksaan bea cukai.
"Kami sedang mempercepat pengembangan sistem bea cukai pintar, menjajaki pembentukan mekanisme pencegahan dan pengendalian kolaboratif yang memadukan analisis risiko, intelijen, dan verifikasi di lapangan, serta menggunakan peralatan pengawasan pintar untuk memberikan dukungan cerdas bagi pemeriksaan di lokasi," ujar Wang Peiyang, Petugas Bea Cukai Jembatan Hong Kong-Zhuhai-Makau.
Guangdong ditetapkan sebagai provinsi percontohan pertama di Tiongkok untuk membangun sistem pertahanan perbatasan dan pesisir yang cerdas pada tahun 2018. Melalui teknologi informasi generasi terbaru seperti big data, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI), provinsi ini telah mewujudkan operasional cerdas dalam berbagai aspek, termasuk identifikasi target, peringatan dini otomatis, dan respons terkoordinasi.
Proyek ini telah berkembang dari empat kota percontohan awal hingga mencakup seluruh 14 kota pesisir di provinsi tersebut, serta mencapai cakupan pemantauan penuh terhadap garis pantai sepanjang 4.084 kilometer dan zona sejauh 24 mil laut.
"Saat ini, sistem pertahanan perbatasan dan pesisir cerdas kami digunakan secara luas untuk memerangi penyelundupan dan imigrasi ilegal, memperkuat pengelolaan ekosistem serta perikanan di pelabuhan dan wilayah laut, sekaligus memberikan dukungan kuat bagi instansi maritim dalam menjalankan tugas dan penegakan hukum," kata Zeng Pin, Staf Kantor Komite Pertahanan Pesisir Provinsi Guangdong.
