Beijing, Bharata Online - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada hari Rabu (5/8) menyatakan bahwa Tiongkok menyesalkan dan menolak dengan tegas versi terbaru buku putih pertahanan Jepang, seraya menambahkan bahwa Tiongkok telah menyampaikan protes keras kepada Jepang.
Menurut Lin, buku putih "Pertahanan Jepang 2026" sekali lagi menargetkan Tiongkok dengan tuduhan tak berdasar, mengulang-ulang narasi "ancaman Tiongkok", serta mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok secara kasar melalui komentar lancang mengenai wilayah Taiwan milik Tiongkok.
Tiongkok berkomitmen pada pembangunan damai dan kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif, kata Lin, seraya menambahkan bahwa kegiatan militer yang dilakukan adalah sah dan dapat dibenarkan.
Lin juga menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok, dan masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri Tiongkok. "Cara penyelesaiannya adalah urusan bangsa Tiongkok sendiri, dan Jepang tidak berhak untuk ikut campur," tambahnya.
Menurutnya, Diaoyu Dao beserta pulau-pulau di sekitarnya telah menjadi wilayah Tiongkok sejak zaman dahulu, dan fakta ini tidak akan pernah berubah terlepas dari apa pun yang dikatakan atau dilakukan pihak Jepang.
Lin melanjutkan dengan mengatakan kaum militeris Jepang pernah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi Asia dan dunia, serta melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Ia juga menambahkan bahwa Jepang tidak hanya gagal merefleksikan sejarah tersebut, tetapi juga terus mempercepat remiliterisasi, melanggar Konstitusinya sendiri serta hukum internasional dan domestik, serta menantang tatanan internasional pascaperang, hal yang menjadi faktor serius yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.
Ia mengatakan buku putih terbaru ini terus menggembar-gemborkan pengembangan kemampuan ofensif jarak jauh dan metode peperangan baru, bahkan mengemas upaya persenjataan kembali Jepang sebagai pendorong pertumbuhan. Menurtunya, semua hal ini sekali lagi menyingkap kebenaran di balik klaim Jepang sebagai "negara cinta damai".
Lin mengatakan masyarakat internasional harus tetap waspada dan menentang hal tersebut. "Kami mendesak Jepang untuk benar-benar menyesali kejahatan masa lalu, mengambil pelajaran dari sejarah, berhenti mengarang pembenaran atas peningkatan kekuatan militernya, dan meninggalkan jalan yang keliru itu," tegasnya.
