Beijing, Bharata Online - Transisi energi global yang adil dan inklusif—yang memastikan tidak ada negara yang tertinggal—sangat penting untuk mencapai target iklim, dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) menyalurkan investasi iklim dan energi ke negara-negara berkembang (Global South); demikian disampaikan oleh seorang pejabat senior iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Jumat (7/8).
Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), mengatakan bahwa "Green BRI" menghadirkan proyek-proyek nyata di lapangan yang mencerminkan kerja sama internasional, dengan investasi signifikan di negara-negara berkembang yang mendukung aksi iklim dan transisi energi.
"Melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan, investasi besar telah dilakukan di negara-negara berkembang, termasuk di bidang aksi iklim dan terkait transisi energi. Jadi, sekali lagi, ini adalah bukti nyata—mengubah kata-kata menjadi tindakan—sekaligus menunjukkan esensi kerja sama internasional di kawasan Global South. Ini merupakan contoh bagaimana negara-negara perlu bekerja sama dan saling membantu dalam hal pembangunan dan kemajuan," ujarnya.
Diluncurkan oleh Tiongkok pada tahun 2013, Prakarsa Sabuk dan Jalan merupakan program infrastruktur dan investasi berskala besar yang mencakup Asia, Afrika, Eropa, dan wilayah lainnya. Komponen "Green BRI"-nya menekankan pada energi bersih dan proyek-proyek berkelanjutan, dengan tujuan mendukung negara-negara berkembang dalam aksi iklim dan transisi energi global.
Pendanaan iklim global mendapatkan momentum di COP29, konferensi iklim PBB yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan, pada tahun 2024, dengan berbagai negara mencapai kesepakatan penting mengenai pendanaan bagi negara-negara berkembang.
"Kami meninggalkan Baku usai COP29 dengan keputusan mengenai target pendanaan baru—yaitu 300 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2035 serta peta jalan menuju angka 1,3 triliun dolar AS (sekitar 23.141 triliun rupiah), sebagai bentuk dukungan bagi negara-negara berkembang. Kita telah melihat tingkat investasi tahun lalu saja mencapai 2,1 triliun dolar AS (sekitar 37.382 triliun rupiah) untuk energi terbarukan, dibandingkan dengan 1 triliun dolar AS (sekitar 17.801 triliun rupiah) untuk bahan bakar fosil," ungkapnya.
Meskipun peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan sedang berlangsung, distribusi investasi hijau masih sangat timpang di seluruh dunia berkembang.
"Itu adalah sinyal yang sangat jelas mengenai aliran dana yang beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tantangan yang kita hadapi—kecuali di Tiongkok—adalah ketika kita melihat tingkat investasi tersebut, distribusinya sangat tidak merata. Aliran dana ini perlu disalurkan secara lebih merata untuk memastikan bahwa semua negara berkembang dapat memanfaatkan peluang investasi tersebut, sehingga mereka juga dapat melakukan transisi," tambahnya.
Kesenjangan yang kian melebar itu menjadi alasan utama mengapa Stiell terus-menerus menyuarakan prinsip transisi energi global yang adil dan merata.
"Hal itu merupakan inti dari Perjanjian Paris, yakni memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam transisi energi. Ini bukan sekadar satu transisi tunggal, melainkan berbagai transisi. Setiap negara dan setiap kawasan menempuh jalur yang berbeda. Tidak semua pihak memulai dari titik yang sama. Namun, kita semua harus mencapai tujuan akhir yang sama demi mewujudkan target 1,5 derajat Celsius," ujarnya.
