Beijing, Bharata Online - Pihak berwenang Jepang harus mendengarkan suara rakyat dan berhenti bermain api terkait isu nuklir, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada hari Jumat (7/8), saat mengomentari hasil survei opini publik terbaru di Jepang.
Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Jepang untuk Penelitian Opini Publik menunjukkan bahwa 76 persen masyarakat Jepang mendukung penegakan tiga prinsip non-nuklir negara tersebut, yaitu tidak memproduksi, memiliki, atau mengizinkan keberadaan senjata nuklir di wilayahnya. Survei tersebut juga menemukan bahwa 77 persen responden berpendapat Jepang sebaiknya tidak mengadopsi skema "berbagi nuklir" (nuclear sharing), sebuah pengaturan yang akan menempatkan senjata nuklir Amerika Serikat di Jepang.
Dalam pernyataan yang dimuat di situs web resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin mengatakan bahwa fakta bahwa hampir 80 persen masyarakat Jepang mendukung penegakan tiga prinsip non-nuklir dan menolak pembagian nuklir mencerminkan penolakan yang sangat kuat dan tegas dari publik Jepang terhadap kepemilikan senjata nuklir. Hal ini juga mencerminkan betapa masyarakat Jepang sangat menghargai perdamaian dan kemakmuran yang tidak diraih dengan mudah.
Lin mengatakan, langkah-langkah terbaru dari pihak yang menjalankan pemerintahan Jepang untuk menyerukan "opsi nuklir" dan berupaya melanggar tiga prinsip non-nuklir hanya menyingkap ambisi politik dan militer yang kian membesar dari kekuatan sayap kanan Jepang, yang sedang mempertaruhkan masa depan lebih dari 100 juta rakyat Jepang.
Menurtunya, kehendak rakyat tidak boleh diabaikan. Pihak berwenang Jepang harus mendengarkan seruan rakyat, memenuhi kewajiban hukum internasional untuk tidak menerima, memproduksi, memiliki, atau menyebarluaskan senjata nuklir, berhenti bermain api dalam isu senjata nuklir, serta tidak mengulangi kesalahan langkah dengan salah menilai tren sejarah dan bertindak melawan kehendak rakyat akan perdamaian.
