Indonesia, Bharata Online - Menurut seorang pakar hubungan internasional Indonesia, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) harus menghindari "dilema keamanan" di tengah tren peningkatan militerisasi antara Jepang dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan, dan berkonsentrasi pada perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.
Jepang telah berulang kali mencoba menggambarkan dirinya sebagai "pemangku kepentingan" dalam isu Laut Tiongkok Selatan, meskipun Jepang tidak memiliki klaim teritorial maupun kedudukan yang sah.
Selama beberapa waktu, Jepang telah meningkatkan kerja sama dengan Filipina dan memperluas ekspor senjata dan peralatannya ke negara tersebut. Jepang juga telah mengerahkan pasukan militer ke luar negeri dalam banyak kesempatan dan meluncurkan rudal ofensif.
Dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network (CGTN), Muhammad Syaroni Rofi, seorang dosen di Departemen Studi Strategis, Ketahanan, dan Keamanan Global di Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa Jepang telah secara drastis menyesuaikan kebijakan keamanannya, dan memajukan kerja sama pertahanan dengan Filipina.
"Kami telah mengamati bahwa selama dua tahun terakhir, Jepang telah mengalami semacam transformasi; meskipun secara tradisional bersifat pasifis, tampaknya Jepang semakin aktif dalam menanggapi dinamika geopolitik. Di bawah kepemimpinan Sanae Takaichi, Jepang telah mengembangkan narasi untuk menjadi 'penyedia keamanan', menawarkan layanan terkait keamanan kepada negara-negara di kawasan ini, termasuk, saya yakin, dalam hubungannya dengan Filipina. Jepang kemungkinan memandang Filipina sebagai tetangga geografis yang dekat, dan kita tahu bahwa kedua negara memiliki kesamaan aliansi: aliansi AS. AS memiliki hubungan yang erat dengan Filipina, dan seiring Filipina memperdalam hubungannya dengan Jepang, dinamika segitiga pun muncul," ujarnya.
Akademisi tersebut memperingatkan bahwa ASEAN harus menghindari potensi "dilema keamanan" dan fokus pada upaya mencapai stabilitas, perdagangan, dan pembangunan ekonomi.
"Namun, dorongan menuju peningkatan militerisasi ini tentu saja merupakan masalah yang perlu didiskusikan di dalam ASEAN. Kita harus memastikan bahwa militerisasi dan pengamanan tidak memicu 'dilema keamanan'. Apa itu 'dilema keamanan'? Itu terjadi ketika peningkatan kekuatan militer suatu negara mendorong negara tetangganya untuk meningkatkan aktivitas militer mereka sendiri. Pengadaan senjata yang berlebihan, misalnya, berdampak pada negara-negara tetangga. Itulah dilema keamanan, kita tentu tidak ingin kawasan ini menjadi tidak stabil karena aktivitas militer yang berlebihan. Kita ingin ini menjadi kawasan yang terbuka untuk semua, berfokus pada perdagangan dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
