Opini: Jika Revolusi Industri Milik Inggris dan Revolusi Digital Milik Amerika, maka Revolusi AI Kini Jadi Milik Tiongkok?

Bharata Online - Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa kemajuan sebuah negara diukur dari besarnya ekonomi, tingginya pendapatan per kapita, kuatnya militer, atau canggihnya teknologi yang dimiliki. Karena itu, ketika membicarakan negara adidaya, pikiran kita hampir selalu tertuju pada Amerika Serikat atau negara-negara Barat.

Namun, bagaimana jika selama ini kita sebenarnya sedang melihat dari sudut yang kurang lengkap? Bagaimana jika ada satu faktor yang justru menjadi fondasi utama kemajuan sebuah bangsa, tetapi jarang dibahas dalam buku ekonomi, forum internasional, maupun pemberitaan media?

Pertanyaan inilah yang kemudian membawa kita pada kisah transformasi Tiongkok. Sebuah negara yang beberapa dekade lalu dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia, tetapi kini tidak hanya dipandang sebagai kekuatan ekonomi baru, melainkan juga mulai disebut sebagai pemimpin dalam perlombaan kecerdasan buatan (AI)

Lalu, apa sebenarnya strategi yang membuat Tiongkok mampu melangkah sejauh ini? Apakah benar keberhasilannya hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi, atau justru ada rahasia lain yang selama ini luput dari perhatian dunia?

Jika selama ini kita selalu menilai kemajuan Tiongkok dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, dan berbagai indikator ekonomi lainnya, mungkin sudah saatnya kita melihat Tiongkok dari sudut pandang yang berbeda.

Sebab, ada satu sisi yang justru jarang dibahas, tetapi sangat menentukan arah kebangkitan negara tersebut. Bukan sekadar soal angka ekonomi, melainkan cara berpikir dan strategi pembangunan yang mereka pilih.

Untuk memahami hal itu, kita perlu melihat bagaimana dunia, khususnya Barat, bereaksi terhadap kebangkitan Tiongkok. Menariknya, reaksi tersebut bukan hanya muncul dalam bentuk kebijakan politik atau ekonomi, tetapi juga tercermin pada tingkat alam bawah sadar, yakni bagaimana mereka memandang posisi Tiongkok dalam percaturan global.

Salah satu contoh yang paling menarik terjadi pada tahun 2019. Saat itu Kiron Kanina Skinner, Ph.D., seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan Kebijakan di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan sebuah pernyataan yang mengejutkan. 

Ia mengatakan mengenai Tiongkok bahwasanya "Ini adalah pertama kalinya kita memiliki Great Power yang bukan Kaukasian." Kalimat tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun, jika dipahami lebih dalam, maknanya sangat besar.

Pernyataan itu merupakan pengakuan terbuka dari seorang pejabat tinggi Amerika Serikat bahwa pada tahun 2019 Tiongkok telah dipandang sebagai sebuah Great Power. Dengan kata lain, pada saat itu Tiongkok dianggap telah mencapai posisi yang setara dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan besar dunia.

Jika demikian, pertanyaan berikutnya tentu menjadi jauh lebih menarik. Apakah Tiongkok hanya berhasil menyamai Amerika Serikat, atau justru telah melangkah lebih jauh dan mulai melampauinya?

Jawabannya ya, bahkan proses itu dinilai telah berlangsung. Namun, alasan utamanya bukan semata-mata karena pertumbuhan ekonomi ataupun kekuatan militer. Kunci yang dianggap paling menentukan justru berada pada satu faktor yang sering kali luput dari perhatian banyak orang, yaitu energi.

Di sinilah kisah pembangunan Tiongkok menjadi berbeda dari kebanyakan negara berkembang lainnya. Bagaimana mungkin sebuah negara yang pernah dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia mampu berubah menjadi Leading Great Power tanpa mengikuti sepenuhnya jalur pembangunan yang selama puluhan tahun dipromosikan oleh Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF)?

Alih-alih menempuh pendekatan yang dianggap konservatif tersebut, Tiongkok justru memilih membangun jalannya sendiri. Mereka tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau memperbesar anggaran militer, tetapi berusaha menciptakan fondasi pembangunan yang benar-benar berbeda. Pendekatan ini sering disebut sebagai the China Way.

Salah satu contoh yang paling sering dikemukakan adalah program pengentasan kemiskinan. Pendekatan Tiongkok dinilai sangat berbeda dibandingkan resep pembangunan yang selama ini banyak dipromosikan oleh Bank Dunia maupun IMF. Hasilnya pun sering dijadikan contoh karena diklaim berhasil mengangkat sekitar 800 juta penduduk keluar dari kemiskinan.

Sebaliknya, banyak negara yang mengikuti resep pembangunan Bank Dunia dan IMF justru masih bergulat dengan persoalan kemiskinan hingga sekarang. Ironisnya, para pemimpin negara-negara tersebut tetap merasa yakin bahwa mereka telah berada di jalur yang benar.

Perbedaan cara berpikir itu kemudian semakin terlihat ketika dunia mulai ramai membicarakan energi terbarukan. Di banyak negara, energi terbarukan lebih sering dipandang sebagai upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mengurangi emisi karbon.

Sementara itu, Tiongkok justru mengambil langkah yang jauh lebih besar dengan menginvestasikan miliaran dolar untuk mengembangkan energi terbarukan sekaligus AI. Menariknya, bahkan di kalangan para pengamat Tiongkok sendiri, banyak yang pada awalnya mengira kebijakan tersebut hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Baru kemudian mereka menyadari bahwa langkah tersebut sesungguhnya merupakan strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang jauh lebih maju, bahkan dipandang mampu melampaui Amerika Serikat dan Eropa dalam persaingan global.

Inilah yang membuat strategi pembangunan Tiongkok terlihat berbeda. Energi terbarukan bukan sekadar diposisikan sebagai solusi lingkungan, melainkan sebagai batu loncatan menuju peradaban baru yang ditopang oleh teknologi tinggi, otomatisasi, dan AI. 

Pandangan semacam ini hampir tidak pernah ditemukan dalam berbagai publikasi Bank Dunia, IMF, maupun buku-buku ekonomi pembangunan yang selama ini menjadi rujukan utama banyak negara. 

Karena itu, muncul pertanyaan yang menarik. Dari mana sebenarnya Tiongkok memperoleh cara berpikir yang berbeda tersebut? Bagaimana sebuah negara yang pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia mampu menyusun strategi pembangunan yang kemudian membawanya menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di abad ke-21?

Untuk menjawab pertanyaan itulah, kita perlu melihat langkah berikutnya, yaitu bagaimana Tiongkok membangun fondasi menuju masyarakat berbasis kecerdasan buatan atau AI Society. Dari sinilah gambaran yang lebih utuh mengenai strategi pembangunan Tiongkok mulai terlihat.

Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times di sela-sela acara The Future of AI Summit di Washington pada 6 November 2025, Jensen Huang, CEO Nvidia, menyampaikan sebuah pernyataan yang mengundang perhatian dunia. Ia mengatakan bahwa “Tiongkok akan memenangkan perlombaan AI.” Dirinya bahkan mengakui bahwa sekitar 50% peneliti AI global dari Tiongkok.

Pernyataan itu tentu bukan datang dari sembarang orang. Jensen Huang adalah warga negara Amerika Serikat sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di industri AI dunia. Sebagai pemimpin Nvidia, perusahaan yang menjadi tulang punggung perkembangan AI modern, pandangannya memiliki bobot yang sangat besar.

Apalagi ini didukung oleh data yang menyebutkan bahwasanya, 38% para peneliti AI global papan atas yang terkemuka ternyata berasal dari pendidikan atau keturunan Tiongkok dan itu yang paling tinggi di dunia dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya 24%.

Selain itu, dari para peneliti AI yang berpendidikan atau berketurunan Tiongkok tadi, 72% kini bekerja di lembaga-lembaga di Amerika Serikat. Itu artinya, Amerika Serikat adalah pengimpor talenta AI terbesar di dunia yang menunjukkan bahwa keunggulan AI mereka selama ini ternyata bukanlah hasil pengembangan dalam negeri melainkan impor, sehingga dominasinya hampir sepenuhnya bergantung pada kemampuan menarik peneliti yang berpendidikan di luar negeri.

Di sisi lain, lebih dari 60 persen total paten AI dunia berasal dari Tiongkok, sementara jumlah paten AI Amerika Serikat hanya sekitar sepertiga dari yang dimiliki Tiongkok. Jika data-data tersebut dijadikan ukuran, maka dominasi Tiongkok dalam bidang AI memang terlihat sangat menyeluruh.

Lantas, bagaimana mungkin negara yang beberapa dekade lalu masih bergulat dengan kemiskinan kini justru dipandang sebagai pemimpin dalam teknologi yang diyakini akan menentukan masa depan dunia?

Jawabannya ternyata tidak hanya terletak pada kemampuan menciptakan teknologi yang lebih canggih, tetapi juga pada cara Tiongkok memandang AI sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional dan bahkan sebagai fondasi peradaban masa depan.

Pandangan tersebut semakin ditegaskan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping ketika membuka Konferensi AI Dunia tahun 2026 dan Pertemuan Tingkat Tinggi Tata Kelola AI Global di Shanghai pada 17 Juli 2026.

Dalam pidato utamanya, Presiden Xi menegaskan bahwa dunia sedang memasuki gelombang baru revolusi ilmu pengetahuan, teknologi, dan transformasi industri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, perkembangan AI menghadirkan peluang yang sangat besar, tetapi sekaligus memunculkan tantangan baru yang harus dijawab bersama oleh seluruh umat manusia.

Bagaimana manusia hidup berdampingan dengan mesin yang mampu berpikir? Bagaimana memastikan algoritma tetap aman ketika mulai menjadi bagian dari pengambilan keputusan? Bagaimana menghadapi persoalan etika yang muncul seiring semakin cerdasnya teknologi? Dan bagaimana memastikan manfaat AI dapat dirasakan secara adil ketika kesenjangan digital dan teknologi masih begitu lebar?

Bagi Presiden Xi, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak cukup hanya dengan mempercepat inovasi, tetapi juga memerlukan tata kelola global yang lebih inklusif, terbuka, aman, dan berorientasi pada kepentingan seluruh umat manusia.

Sejak beberapa tahun terakhir, Tiongkok memang tidak hanya berlomba menciptakan AI yang lebih maju, tetapi juga mulai membangun tata kelola AI global.

Melalui Inisiatif Tata Kelola AI Global, Rencana Aksi Pembangunan Kapasitas AI untuk Kebaikan dan untuk Semua, Inisiatif Kerja Sama Internasional AI Plus, hingga berdirinya Organisasi Kerja Sama AI Dunia di Shanghai, Tiongkok berupaya mendorong agar perkembangan AI tidak hanya dinikmati oleh negara maju, tetapi juga dapat diakses oleh negara-negara berkembang.

Bahkan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Xi mengenai AI yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Dalam lima tahun ke depan, Tiongkok juga berkomitmen menyediakan 5.000 kesempatan pelatihan AI bagi negara-negara berkembang, membangun pusat kerja sama AI bersama ASEAN, Liga Arab, Uni Afrika, CELAC, Organisasi Kerja Sama Shanghai, dan BRICS, serta membuka akses sistem peringatan meteorologi berbasis AI kepada 30 negara.

Semua langkah ini menunjukkan bahwa bagi Tiongkok, AI bukan sekadar instrumen untuk memenangkan persaingan teknologi, tetapi juga sarana membangun kerja sama internasional dan mempersempit kesenjangan digital global.

Lalu bagaimana bisa Tiongkok begitu pesat dalam AI daripada Amerika Serikat? Menurut Jensen Huang, salah satu penyebab utamanya adalah perbedaan strategi antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam membangun ekosistem AI.

Huang menyebutkan, bahwa Tiongkok memberikan subsidi besar-besaran untuk membangun data center dengan biaya listrik yang sangat murah, sedangkan Amerika Serikat menghadapi regulasi energi yang ketat dan birokrasi jaringan listrik antarnegara bagian.

Huang juga mengatakan, bahwa Tiongkok cenderung melonggarkan regulasi di tingkat adopsi industri sehingga perusahaan domestik mereka sangat cepat mengaplikasikan AI dalam bidang robotika, manufaktur, dan otomotif. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Barat terlalu fokus pada regulasi keamanan model sebelum dirilis.

Huang juga mengkhawatirkan ekosistem Tiongkok yang sangat agresif menyerap teknologi baru ke dalam ekonomi riil, sementara Amerika Serikat kuat di sektor perangkat lunak privat tetapi adopsi industrinya lebih lambat.

Amerika Serikat menjalankan pendekatan yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar. Industri AI berkembang sangat pesat, tetapi akses terhadap berbagai layanan AI umumnya tetap mengikuti logika bisnis. Anak-anak muda yang ingin memanfaatkan teknologi AI harus mengeluarkan biaya sekitar 20 dolar Amerika atau sekitar 358 ribu rupiah.

Dalam situasi ekonomi Amerika Serikat yang disebut sedang menghadapi berbagai tantangan, biaya tersebut tentu tidak selalu mudah dijangkau oleh semua keluarga. Akibatnya, kesempatan generasi muda untuk belajar dan bereksperimen dengan AI menjadi lebih terbatas, sehingga pasokan talenta AI baru juga berkembang lebih lambat.

Sebaliknya, Tiongkok mengambil pendekatan yang berbeda. Pemerintah memandang AI bukan semata-mata sebagai komoditas bisnis, melainkan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang harus dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Karena itu, berbagai program AI dikembangkan melalui pendekatan open source, sehingga siapa pun yang memiliki minat dapat mempelajarinya tanpa hambatan biaya yang besar. Bahkan anak-anak dari keluarga kurang mampu sekalipun memiliki kesempatan yang sama untuk mengenal dan mengembangkan kemampuan di bidang AI.

Pendekatan tersebut kemudian diperkuat oleh infrastruktur digital yang luas. Internet tersedia hingga ke desa-desa terpencil. Bagi mereka yang belum memiliki laptop atau komputer pribadi, tersedia perpustakaan public yang dapat dimanfaatkan untuk meminjam komputer maupun perangkat lain guna belajar dan mengembangkan kemampuan AI.

Dengan kondisi seperti itu, semakin banyak anak muda yang dapat bereksperimen, belajar, dan mengembangkan inovasi di bidang AI tanpa terbebani biaya yang tinggi. Mereka yang ingin memperdalam ilmunya bahkan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister maupun doktor.

Bagi keluarga kurang mampu, pendidikan tersebut dapat diakses secara gratis, sedangkan bagi kelompok kelas menengah biayanya relatif terjangkau. Model seperti inilah yang kemudian menghasilkan pasokan talenta AI dalam jumlah yang sangat besar.

Namun, memahami AI hanya sebatas ChatGPT atau Gemini sesungguhnya terlalu sempit. AI bukan hanya sekadar chatbot atau mesin pencari yang mampu menjawab pertanyaan manusia. Hakikat AI jauh lebih luas daripada itu.

AI merupakan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi berbagai aktivitas. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin, seperti memasukkan data, menyusun laporan, hingga mengatur jadwal, dapat diselesaikan jauh lebih cepat dan akurat oleh AI.

Ketika pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif sudah diambil alih oleh AI, manusia dapat lebih fokus pada pekerjaan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, seperti menyusun strategi, mengambil keputusan, melakukan analisis data secara mendalam, hingga menciptakan inovasi baru. 

Dengan kata lain, AI menjadi alat yang membantu manusia bekerja lebih cerdas melalui kemampuan meniru proses berpikir, belajar, dan memecahkan masalah.

Karena itu, AI dipandang sebagai bentuk otomatisasi kehidupan modern. Teknologi ini bukan hanya mengubah satu sektor, melainkan berpotensi mentransformasi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari industri, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pelayanan publik.

Di sinilah kemudian terlihat perbedaan strategi antara Barat dan Tiongkok. Ketika negara-negara Barat masih banyak berfokus pada pengembangan frontier AI models seperti ChatGPT maupun Gemini, Tiongkok justru bergerak lebih cepat dalam menerapkan AI secara luas ke berbagai sektor kehidupan.

Fokus utama Tiongkok bukan hanya menciptakan model AI yang canggih, melainkan memastikan teknologi tersebut segera diterapkan dalam industri, dunia usaha, pelayanan publik, kesehatan, pertanian, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari dengan biaya yang semakin murah dan mudah dijangkau, mengingat dunia kini sedang menghadapi krisis demografi yang besar.

Pendekatan inilah yang menjelaskan mengapa Tiongkok mampu berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang seperti robot humanoid, sistem kesehatan berbasis AI, pertanian modern, manufaktur cerdas, serta otomatisasi industri.

Namun, di balik optimisme terhadap pesatnya perkembangan AI, muncul pula satu pertanyaan besar yang hingga kini masih menjadi perdebatan dunia, yakni apakah AI pada akhirnya akan menggantikan manusia? Kekhawatiran tersebut bukan lagi sekadar imajinasi, karena tanda-tandanya mulai terlihat di berbagai negara.

Berbagai perusahaan memanfaatkan AI untuk membantu layanan pelanggan, membuat laporan, menulis kode pemrograman, menghasilkan desain, hingga menyusun konten, sehingga sebagian jenis pekerjaan memang mulai berkurang.

Bahkan IMF memperkirakan sekitar 40 persen pekerjaan di dunia berpotensi terdampak oleh AI, sementara di negara-negara maju angkanya dapat mencapai sekitar 60 persen karena struktur ekonominya lebih didominasi pekerjaan berbasis pengetahuan.

Namun, sejarah revolusi industri menunjukkan bahwa setiap lompatan teknologi memang menghilangkan sebagian pekerjaan lama sekaligus melahirkan profesi-profesi baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Karena itu, tantangan sesungguhnya bukanlah menghentikan AI, melainkan mempersiapkan manusia agar mampu beradaptasi dengannya.

Inilah pendekatan yang terlihat di Tiongkok. Alih-alih memperlambat perkembangan AI karena takut terhadap otomatisasi, pemerintah justru memperluas pendidikan AI, memperkuat riset, mendorong pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan, serta membangun kolaborasi erat antara universitas, industri, dan pemerintah agar tenaga kerja mampu bekerja bersama AI, bukan bersaing melawannya.

Di sektor manufaktur misalnya, robot mengambil alih pekerjaan yang berat, berbahaya, dan berulang, sementara manusia berfokus pada pengawasan, pengambilan keputusan, dan inovasi. Di bidang kesehatan, AI membantu menganalisis hasil pemeriksaan medis, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan dokter.

Pendekatan serupa juga mulai diterapkan di berbagai negara melalui regulasi yang menekankan pengawasan manusia, transparansi, dan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Artinya, arah perkembangan dunia saat ini bukanlah memilih antara manusia atau AI, melainkan membangun ekosistem di mana keduanya saling melengkapi.

Dengan kata lain, negara yang akan memimpin pada masa depan bukan sekadar negara yang memiliki AI paling canggih, tetapi negara yang paling berhasil menyiapkan sumber daya manusianya untuk hidup dan bekerja berdampingan dengan teknologi tersebut.

Di sisi lain, perkembangan AI juga memunculkan tantangan baru yang tidak kalah penting, yaitu dampaknya terhadap lingkungan. Melatih model AI berukuran besar membutuhkan pusat data dengan ribuan hingga puluhan ribu prosesor yang beroperasi tanpa henti, sehingga konsumsi listrik, kebutuhan pendinginan, dan penggunaan air meningkat secara signifikan.

Produksi semikonduktor serta pembangunan infrastruktur digital juga memerlukan energi dan sumber daya alam dalam jumlah besar. Dengan kata lain, semakin canggih AI, semakin besar pula kebutuhan energinya.

Karena itu, pertanyaan yang sesungguhnya bukanlah apakah AI akan mengonsumsi energi dalam jumlah besar karena jawabannya sudah pasti iya, melainkan dari mana energi tersebut berasal. Jika masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar fosil, maka perkembangan AI berpotensi memperbesar emisi karbon.

Namun jika didukung oleh energi rendah emisi seperti tenaga surya, angin, air, nuklir, maupun teknologi penyimpanan energi yang semakin maju, maka pertumbuhan AI dapat berjalan seiring dengan target pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks inilah strategi Tiongkok menjadi menarik. 

Selama bertahun-tahun negara tersebut tidak hanya berinvestasi besar dalam pengembangan AI, tetapi juga secara agresif memperluas kapasitas energi terbarukan, membangun jaringan transmisi ultra-tegangan tinggi, mengembangkan smart grid, meningkatkan kapasitas penyimpanan energi, serta memperkuat pembangkit listrik tenaga air dan nuklir.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa bagi Tiongkok, transisi menuju AI tidak dapat dipisahkan dari transisi menuju sistem energi yang lebih kuat, lebih efisien, dan semakin rendah emisi.

Dengan demikian, tantangan lingkungan tidak dipandang sebagai alasan untuk memperlambat inovasi, melainkan sebagai dorongan untuk mempercepat pembangunan sistem energi yang mampu menopang perkembangan AI secara berkelanjutan.

Inilah yang kemudian ditegaskan kembali oleh Jensen Huang. Menurutnya, keunggulan Tiongkok dalam perlombaan AI tidak bisa dilepaskan dari keunggulannya dalam bidang energi. Dalam persaingan teknologi global, energi bukan lagi sekadar kebutuhan dasar, melainkan telah berubah menjadi faktor yang sangat menentukan arah pembangunan sebuah negara.

Mengapa demikian? Karena seluruh ekosistem AI membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari pusat data, superkomputer, jaringan komputasi awan, robot industri, hingga berbagai sistem otomatisasi modern, semuanya bergantung pada ketersediaan listrik yang murah, stabil, dan berlimpah.

Tiongkok memiliki keunggulan karena berhasil membangun kapasitas energi yang sangat besar. Sumber energinya tidak hanya berasal dari batu bara atau minyak bumi, tetapi juga semakin bertumpu pada energi matahari, angin, air, dan panas bumi.

Dengan memanfaatkan berbagai sumber energi tersebut, biaya produksi listrik menjadi jauh lebih rendah dibandingkan jika hanya mengandalkan bahan bakar fosil. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga oleh masyarakat. 

Setiap rumah tangga di Tiongkok bebas memasang daya listrik secara gratis dan hanya membayar pemakaiannya dengan tarif yang sangat murah. Sementara bagi masyarakat kurang mampu, listrik disebut dapat dinikmati secara gratis.

Terlepas dari bagaimana setiap negara memiliki kebijakan masing-masing, pesan utama yang ingin disampaikan cukup jelas, yaitu bahwa biaya energi yang rendah mampu menciptakan efek berantai bagi seluruh sektor pembangunan.

Bayangkan jika listrik menjadi murah dan mudah diakses. Anak-anak muda tidak lagi khawatir menggunakan komputer selama berjam-jam untuk belajar AI. Orang tua tidak perlu cemas terhadap lonjakan tagihan listrik ketika anak-anak mereka berlatih pemrograman atau menjalankan aplikasi AI yang membutuhkan daya komputasi tinggi.

Di sisi lain, perusahaan juga mampu menekan biaya produksi sehingga dapat menghasilkan barang dengan harga yang lebih kompetitif. Sebaliknya, apabila biaya energi terus meningkat, seluruh aktivitas tersebut akan ikut terdampak. Industri menjadi kurang efisien, investasi melambat, inovasi berkurang, dan pada akhirnya daya saing sebuah negara ikut menurun.

Dengan demikian, energi bukan lagi sekadar soal menghasilkan listrik. Energi telah menjadi fondasi geopolitik baru yang menentukan seberapa cepat sebuah negara mampu membangun masa depan teknologinya.

Hal itu diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa konsumsi listrik Tiongkok tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Kurva konsumsi listrik Tiongkok terus meningkat secara tajam, sementara Amerika Serikat dan Eropa cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau relatif stagnan.

Angka yang ditampilkan bahkan sangat mencolok. Tiongkok telah melampaui angka konsumsi listrik sebesar 10.000 TWh (Terawatt-hour). Sebagai perbandingan, gabungan konsumsi listrik Amerika Serikat dan Uni Eropa hanya berada di kisaran 7.000 TWh.

Perbedaan tersebut tentu tidak dapat dijelaskan hanya oleh jumlah penduduk atau penggunaan listrik rumah tangga semata. Konsumsi listrik sebesar itu bukan hanya berasal dari lampu, pendingin ruangan, maupun peralatan elektronik yang digunakan oleh sekitar 1,4 miliar penduduk Tiongkok melainkan mencerminkan aktivitas ekonomi produktif yang berlangsung dalam skala sangat besar.

Listrik digunakan untuk mengoperasikan pusat-pusat data berkapasitas tinggi, superkomputer yang melatih model-model AI, jaringan komputasi awan, serta ribuan pabrik modern yang dipenuhi robot dan mampu beroperasi selama 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Di sinilah hubungan antara energi dan AI menjadi semakin jelas. Semakin besar kapasitas energi yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula peluang negara tersebut untuk mengembangkan pusat data, mempercepat pelatihan AI, membangun industri robotika, serta memperluas otomatisasi di berbagai sektor.

Karena itu, Jensen Huang menegaskan bahwa energi merupakan hambatan paling kritis sekaligus elemen paling mendasar bagi masa depan pembangunan ekonomi nasional. Ia bahkan menekankan hukum dasar bahwa tanpa adanya pertumbuhan kapasitas energi, maka tidak akan ada pertumbuhan industri dan lapangan kerja baru. 

Hubungan ini mengandung pesan yang sangat kuat, bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan menyediakan energi yang cukup untuk menopang seluruh aktivitas ekonomi.

Tanpa pertumbuhan kapasitas energi, akan sulit bagi sebuah negara untuk memperluas industri, menciptakan lapangan kerja baru, membangun pusat data, maupun menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Dalam konteks inilah Jensen Huang menilai bahwa Amerika Serikat mulai tertinggal dari Tiongkok dalam perlombaan AI. Alasannya bukan semata-mata karena kualitas ilmuwan atau teknologi yang dimiliki, tetapi karena kapasitas energi Tiongkok tumbuh jauh lebih cepat sehingga mampu menopang pembangunan pusat data, infrastruktur digital, dan industri AI dalam skala yang jauh lebih besar.

Perbedaan itu bahkan terlihat dari kecepatan pembangunan infrastruktur. Di Amerika Serikat maupun Eropa, pembangunan sebuah pusat data dapat memakan waktu paling cepat sekitar tiga tahun dan sering kali masih harus menunggu kesiapan jaringan listrik. Sebaliknya, di Tiongkok sebuah pusat data disebut dapat dibangun dari nol hingga siap beroperasi dalam waktu kurang dari dua bulan.

Apabila kondisi tersebut benar-benar dapat dipertahankan, maka keunggulan tersebut tentu memberikan keuntungan yang sangat besar. Semakin cepat pusat data dibangun, semakin cepat pula kapasitas komputasi bertambah, semakin banyak model AI yang dapat dilatih, dan semakin besar peluang lahirnya inovasi baru.

Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Perlombaan AI sejatinya bukan sekadar kompetisi untuk menciptakan algoritma yang paling canggih, pusat data terbesar, atau superkomputer dengan kemampuan komputasi tertinggi.

Yang jauh lebih menentukan adalah bagaimana teknologi tersebut diarahkan untuk membentuk masa depan peradaban manusia. AI memang membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, memperbaiki layanan kesehatan, memperkuat pendidikan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, pada saat yang sama, AI juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, mulai dari perubahan struktur pekerjaan, persoalan etika, keamanan data, hingga dampaknya terhadap kebutuhan energi dan lingkungan. Karena itu, masa depan AI tidak dapat ditentukan hanya oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menyertainya. 

Dalam konteks inilah pandangan Presiden Xi pada pembukaan Konferensi AI Dunia 2026 di Shanghai menjadi relevan. Presiden Xi menegaskan bahwa pengembangan AI harus berpegang pada prinsip people-centered approach, yakni menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap inovasi, mengembangkan AI for Good atau AI untuk kebaikan, serta menjadikan kemajuan teknologi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Menurutnya, AI seharusnya menjadi pendorong kemakmuran bersama dan keamanan universal, bukan sumber ketimpangan ataupun konflik baru. Karena itu, tidak ada satu negara pun yang dapat membangun masa depan AI sendirian.

Dunia membutuhkan kerja sama internasional untuk membangun sistem tata kelola AI yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih rasional agar manfaat teknologi ini dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Terlepas dari apakah visi tersebut nantinya akan terwujud sepenuhnya atau masih menghadapi berbagai tantangan, satu hal tampaknya semakin sulit dibantah.

Oleh karena itu, persaingan global pada abad ke-21 bukan lagi semata-mata tentang siapa yang memiliki ekonomi terbesar atau militer terkuat, melainkan tentang siapa yang mampu mengembangkan AI secara bertanggung jawab, menyiapkan sumber daya manusianya, membangun fondasi energi yang berkelanjutan, dan menghadirkan inovasi yang benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Mungkin karena itulah, ketika dunia berbicara tentang masa depan, pembahasannya kini tidak lagi hanya berkisar pada teknologi, tetapi juga pada siapa yang mampu memimpin arah perkembangan peradaban itu sendiri.