Bharata Online - Apa sebenarnya yang sedang berubah di dunia ketika negara-negara yang selama puluhan tahun dianggap sebagai negara berkembang kini mulai membangun kekuatan kolektifnya sendiri? Pertanyaan ini menjadi semakin menarik setelah Konferensi Tingkat Tinggi kelompok Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (KTT BRICS) ke-18 digelar di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026.
Di tengah perang, ketegangan geopolitik, perang tarif, sanksi ekonomi, perebutan teknologi, krisis energi, dan semakin kerasnya persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, BRICS justru memperlihatkan sebuah kecenderungan yang berbeda, negara-negara Selatan global tidak lagi hanya ingin menjadi objek dari aturan ekonomi dan politik dunia, tetapi mulai berusaha ikut menentukan aturan tersebut.
Apalagi sekarang BRICS sudah berkembang jauh dari kelompok awalnya yakni Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok yang dahulu hanya dilihat sebagai istilah ekonomi, menjadi forum yang mencakup sebelas anggota penuh dan sepuluh negara mitra, dengan hampir separuh penduduk dunia dan sekitar 40 persen ekonomi global berdasarkan paritas daya beli.
Lantas, apa sebenarnya yang ingin dicapai BRICS melalui Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 ini? Dan mengapa peran Tiongkok serta Presiden Xi Jinping menjadi begitu penting dalam menentukan arah BRICS menuju dekade ketiganya?
Untuk memahami maknanya, kita harus kembali sebentar ke awal. BRIC pertama kali muncul sebagai konsep pada 2001, kemudian berubah menjadi forum politik dan ekonomi ketika Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok membentuk mekanisme BRIC, sebelum Afrika Selatan bergabung dan menjadikannya BRICS.
KTT pertama berlangsung di Yekaterinburg pada 2009. Artinya, pertemuan di New Delhi tahun ini merupakan KTT BRICS ke-18 sekaligus menandai dua puluh tahun sejak pembentukan mekanisme kerja sama BRICS pada 2006.
Setelah ekspansi besar pada 2024 dan masuknya Indonesia sebagai anggota penuh pada 2025, kini BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Di luar itu terdapat sepuluh negara mitra, yaitu Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Struktur ini penting karena BRICS bukan organisasi seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang memiliki komando militer, atau Uni Eropa yang mempunyai struktur supranasional.
BRICS pada dasarnya merupakan forum koordinasi politik, ekonomi, keuangan, keamanan, dan hubungan antarmasyarakat yang pengambilan keputusannya bertumpu pada konsensus. Karena itu, tema KTT kali ini sebenarnya sangat strategis, yakni “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” Artinya adalah ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan yang bukan sekadar kata-kata diplomatik.
Tema itu menggambarkan persoalan yang sedang dihadapi Selatan global. Ketika rantai pasok dapat terganggu oleh perang, ketika tarif dapat dinaikkan secara sepihak, ketika teknologi dapat dibatasi melalui kontrol ekspor, dan ketika energi serta pangan dapat berubah menjadi instrumen tekanan politik, maka negara-negara berkembang membutuhkan ketahanan yang lebih besar.
Deklarasi New Delhi bahkan mencatat lebih dari 400 pertemuan dan kegiatan BRICS yang diselenggarakan India di sekitar 30 kota sepanjang masa keketuaannya. Jadi, BRICS sedang mencoba bergerak dari sekadar forum pertemuan pemimpin menuju jaringan kerja sama yang lebih konkret.
Hasil terpentingnya adalah “New Delhi Declaration”. Deklarasi ini menegaskan kembali gagasan tentang tatanan internasional yang lebih representatif, adil, inklusif, dan multipolar. BRICS secara tegas mendorong reformasi lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), agar suara negara berkembang lebih sebanding dengan bobot ekonominya.
Bahkan Tiongkok dan Rusia kembali menyatakan dukungan agar Brasil dan India memperoleh peran lebih besar di PBB, termasuk Dewan Keamanan. Ini bukan berarti BRICS ingin menghancurkan sistem internasional yang ada. Justru yang diinginkan adalah mengubah sistem tersebut agar tidak lagi terlalu mencerminkan kondisi dunia pada pertengahan abad ke-20.
Di sinilah konsep keseimbangan global menjadi penting. Saat ini sebelas negara BRICS mewakili sekitar 49,5 persen populasi dunia, sekitar 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan sekitar 26 persen perdagangan dunia.
Artinya, ketika BRICS berbicara mengenai reformasi tata kelola global, mereka tidak sedang berbicara sebagai kelompok kecil. Mereka membawa bobot demografis dan ekonomi yang sangat besar. Persoalannya tentu bukan sekadar berapa persen angka tersebut, tetapi apakah negara-negara dengan kepentingan yang sangat berbeda itu mampu mengubah kekuatan kolektif menjadi kebijakan bersama.
Salah satu contohnya adalah perdagangan dan dedolarisasi. KTT New Delhi tidak menghasilkan mata uang BRICS baru, dan ini penting untuk ditegaskan. Yang disepakati adalah melanjutkan pembahasan sistem pembayaran lintas batas dan penggunaan mata uang lokal.
BRICS Payment Task Force terus mengeksplorasi interkonektivitas sistem pembayaran dan penyelesaian perdagangan menggunakan mata uang nasional. Tujuannya sederhana, transaksi antarnegara tidak selalu harus bergantung pada satu mata uang dan infrastruktur keuangan tertentu. Ini bukan berarti dolar akan hilang dalam waktu dekat, tetapi diversifikasi sistem pembayaran dapat mengurangi kerentanan negara-negara berkembang terhadap gejolak eksternal dan sanksi sepihak.
BRICS juga mengkritik kenaikan tarif dan hambatan perdagangan sepihak. Deklarasi New Delhi menyebut bahwa peningkatan tarif dan hambatan non-tarif yang tidak sesuai aturan WTO dapat mengganggu perdagangan global, merusak rantai pasok, dan meningkatkan ketidakpastian. Bahkan BRICS menyerukan pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang berfungsi penuh.
Yang menarik, deklarasi juga mencatat bahwa Tiongkok memperluas perlakuan tarif nol kepada 53 negara Afrika yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing. Jadi, di tengah tuduhan bahwa Tiongkok menggunakan perdagangan untuk memperluas pengaruhnya, Beijing justru sedang menawarkan akses pasar yang lebih besar kepada sebagian negara Selatan global.
Kemudian ada Bank Pembangunan Baru (NDB). Inilah salah satu bukti paling nyata bahwa BRICS tidak hanya menghasilkan deklarasi. Hingga Juni 2026, NDB telah menyetujui 141 proyek dengan total pembiayaan kumulatif 44 miliar dolar AS atau sekitar 778 triliun rupiah dan pencairan sekitar 25 miliar dolar AS atau hampir 443 triliun rupiah.
Dalam laporan 2025 saja, 19 proyek senilai sekitar 3,17 miliar dolar AS atau 56 triliun rupiah disetujui. Bank ini membiayai energi bersih, transportasi, air, infrastruktur sosial, hingga pembangunan perkotaan. Maka NDB dapat dilihat sebagai salah satu instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan pembangunan di Selatan global, terutama ketika negara berkembang membutuhkan infrastruktur tetapi menghadapi biaya pembiayaan yang tinggi.
Di sektor pangan dan energi, BRICS juga mengambil pendekatan yang cukup realistis. Deklarasi mendukung pembentukan Bursa Komoditas Pangan BRICS, penguatan cadangan pangan, kerja sama benih tahan kekeringan, pertanian digital, agroekologi, dan pertanian regeneratif.
Di bidang energi, BRICS mengakui bahwa bahan bakar fosil masih memainkan peran penting bagi negara berkembang, tetapi pada saat yang sama mendorong transisi energi yang adil, tertib, inklusif, dan sesuai kondisi masing-masing negara. Bahkan kerja sama mineral kritis disebut secara eksplisit sebagai bagian dari ketahanan rantai pasok energi bersih.
Dalam konteks teknologi, BRICS juga semakin menarik. Deklarasi menempatkan kecerdasan buatan (AI), digitalisasi, keamanan siber, jaringan cerdas, energi terbarukan, industri 4.0, dan manufaktur cerdas sebagai bagian penting dari agenda.
BRICS bahkan mendorong kerja sama dalam teknologi olahraga, jaringan riset transportasi, pertanian digital, pendidikan, serta berbagai program pemuda. Jadi, BRICS tidak hanya membahas minyak, batu bara, atau perdagangan komoditas. Forum ini mulai masuk ke wilayah yang menentukan ekonomi masa depan. Dan pada titik inilah peran Tiongkok menjadi sangat menonjol.
Presiden Xi Jinping menyampaikan dua pidato penting dalam KTT tersebut. Pesan utamanya adalah bahwa BRICS harus menjadi kekuatan pelopor dalam menghadapi perubahan dunia. Presiden Xi mengusulkan lima inisiatif untuk “Greater BRICS”, yaitu AI terbuka dan inklusif, fasilitasi perdagangan dan investasi, kerja sama industri digital, manufaktur cerdas, serta pengembangan talenta sains dan teknologi.
Tiongkok menawarkan pembentukan komunitas AI open-source BRICS, kerja sama large language model, pelatihan AI, BRICS digital ecosystem cloud platform, kemitraan kawasan ekonomi khusus, pembangunan pabrik pintar, sampai pembentukan BRICS engineer cultivation alliance.
Ini sangat penting karena Tiongkok membawa sesuatu yang berbeda ke BRICS, bukan hanya modal, tetapi pengalaman industrialisasi dalam skala sangat besar. Badan Energi Internasional (IEA) mencatat bahwa Tiongkok pada 2025 menyumbang lebih dari 80 persen kapasitas manufaktur baterai global dan hampir 75 persen deployment baterai kendaraan listrik dunia berasal dari Tiongkok.
Dalam kendaraan listrik, Tiongkok juga memproduksi sekitar 16 juta kendaraan listrik pada 2025, hampir tiga perempat produksi global. Dengan demikian, ketika Beijing menawarkan kerja sama manufaktur cerdas dan industri digital kepada negara-negara BRICS, ia sebenarnya menawarkan pengalaman yang sudah terbukti dalam skala industri.
Presiden Xi juga memperkenalkan gagasan “empat pelopor”, BRICS sebagai pelopor pembangunan berbasis inovasi, pelopor perdamaian dan stabilitas, pelopor pembelajaran antarperadaban, serta pelopor reformasi tata kelola global.
Presiden Xi menolak mentalitas Perang Dingin, blok konfrontasi, intervensi terhadap negara lain, dan penggunaan tarif sebagai alat tekanan. Ia juga menegaskan bahwa Tiongkok akan menjadi ketua BRICS pada 2027 dan menjadi tuan rumah KTT ke-19. Karena itu, apa yang terjadi di New Delhi sebenarnya juga merupakan awal dari persiapan “dasawarsa emas ketiga” BRICS.
Menariknya lagi, KTT ini memperlihatkan bahwa BRICS tidak otomatis berarti anti-India atau anti-Barat. Justru salah satu peristiwa paling penting adalah pertemuan Xi Jinping dan Narendra Modi. Pertemuan tersebut menjadi momentum besar karena merupakan kunjungan Presiden Xi ke India setelah sekitar tujuh tahun.
Kedua negara sepakat bahwa perbedaan tidak boleh berubah menjadi konflik, sekaligus menekankan tiga prinsip, yaitu saling menghormati, saling memahami sensitivitas masing-masing, dan saling menguntungkan.
Mereka juga membahas persoalan perbatasan, ketidakseimbangan perdagangan, akses pasar, rantai pasok, konektivitas, hubungan bisnis, dan pertukaran antarmasyarakat. Bahkan terdapat dorongan untuk meningkatkan mobilitas dan hubungan budaya. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik bahwa BRICS dapat menjadi ruang untuk mengelola persaingan, bukan hanya memperkuat kerja sama.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Posisi Indonesia di BRICS semakin strategis. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BRICS mewakili sekitar setengah umat manusia dan bagian besar ekonomi serta perdagangan dunia. Indonesia melihat BRICS sebagai sarana memperkuat ketahanan pangan, energi, pembangunan, dan tata kelola global. Dan bagi Indonesia, salah satu peluang terbesar tentu saja berada pada hilirisasi mineral.
Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat di hulu. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperkirakan Indonesia menyumbang sekitar 62 persen produksi nikel tambang dunia pada 2024. Sementara Tiongkok mempunyai keunggulan besar pada pemurnian, baterai, komponen, kendaraan listrik, dan teknologi manufaktur.
Bahkan IEA mencatat Tiongkok menguasai lebih dari 80 persen kapasitas manufaktur baterai global. Secara ekonomi, kombinasi Indonesia sebagai pemilik sumber daya dan Tiongkok sebagai kekuatan teknologi dapat menciptakan rantai nilai yang jauh lebih panjang daripada sekadar mengekspor bijih mentah.
Tetapi di sinilah kita juga harus jujur. Hubungan Indonesia-Tiongkok tidak bisa hanya dibicarakan dari panggung BRICS. Ada masalah nyata di lapangan, pada Mei 2026 Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia menyampaikan keluhan kepada Presiden Prabowo mengenai perubahan kebijakan, pengetatan regulasi, dugaan korupsi dan pemerasan, pembatasan visa, serta kebijakan nikel.
Kamar dagang tersebut menyebut biaya komprehensif bijih nikel meningkat hingga sekitar 200 persen dan pemotongan kuota tambang untuk sejumlah perusahaan besar mencapai lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton.
Bahkan surat tersebut memperingatkan bahwa sekitar 400 ribu lapangan pekerjaan dalam rantai industri dapat terdampak. Namun pemerintah Indonesia juga mempunyai argumen yang kuat bahwa sumber daya alam Indonesia adalah milik negara dan kebijakan hilirisasi memang bertujuan agar nilai tambah tidak terus mengalir keluar negeri.
Presiden Prabowo sendiri mengakui persoalan birokrasi dan perizinan yang terlalu rumit serta mendorong deregulasi. Jadi masalahnya bukan apakah Indonesia harus berdaulat atau menerima investasi asing. Masalah sebenarnya adalah bagaimana kedaulatan sumber daya dan kepastian investasi bisa berjalan bersamaan.
Tantangan berikutnya adalah lingkungan. Indonesia ingin membangun industri hijau, tetapi sebagian smelter nikel masih bergantung pada pembangkit listrik berbasis batu bara. Artinya, kalau Indonesia ingin menjual dirinya sebagai pusat rantai pasok kendaraan listrik global, maka hilirisasi harus semakin rendah karbon.
Di sinilah kerja sama dengan Tiongkok justru bisa menjadi peluang bahwa teknologi energi bersih, baterai, jaringan cerdas, penyimpanan energi, kendaraan listrik, dan manufaktur beremisi rendah dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hilirisasi Indonesia.
Jadi, KTT BRICS ke-18 sebenarnya memberikan kita sebuah gambaran yang jauh lebih besar. BRICS belum menjadi pengganti AS, belum menggantikan G7, dan belum menjadi satu blok politik yang sepenuhnya solid. Tetapi membandingkan BRICS dengan Barat hanya dari sudut “siapa yang lebih kuat” juga kurang tepat. Yang lebih penting adalah melihat apa yang ditawarkan masing-masing sistem kepada negara berkembang.
G7 tetap mempunyai kekuatan besar dalam teknologi, keuangan, pendidikan, dan institusi global. Tetapi BRICS menawarkan sesuatu yang semakin dibutuhkan Selatan global, yaitu akses pasar negara berkembang, pembiayaan alternatif, kerja sama teknologi, pembangunan infrastruktur, penggunaan mata uang lokal, ketahanan pangan dan energi, serta tuntutan agar negara-negara berkembang memperoleh suara lebih besar dalam sistem internasional.
Dan menurut saya, justru di sinilah nilai strategis BRICS semakin terlihat. BRICS tidak harus menghancurkan Barat agar berhasil. BRICS cukup membuat dunia memiliki lebih banyak pilihan. Jika sebuah negara berkembang tidak hanya memiliki satu sumber pembiayaan, satu pasar, satu mata uang dominan, satu pusat teknologi, atau satu kutub geopolitik, maka posisi tawarnya menjadi lebih kuat.
Tiongkok memainkan peran besar dalam proses itu karena memiliki kombinasi yang sangat jarang dimiliki negara lain seperti pasar raksasa, kapasitas manufaktur, teknologi, infrastruktur, pembiayaan, dan pengalaman pembangunan. Tetapi kekuatan tersebut akan benar-benar bernilai bagi dunia apabila digunakan untuk memperluas kapasitas negara-negara Selatan global, bukan sekadar memperbesar ketergantungan baru.
Dan bagi Indonesia, inilah peluang yang sebenarnya. Kita memiliki nikel, energi, pasar, posisi geografis, dan populasi besar. Tiongkok memiliki teknologi, industri, modal, dan pengalaman manufaktur. BRICS menyediakan panggung dan jaringan. Kalau ketiganya dapat dipadukan dengan kepastian hukum, tata kelola lingkungan, transparansi, dan kepentingan nasional yang jelas, maka Indonesia tidak harus memilih antara menjadi “pro-Tiongkok” atau “pro-Barat”. Indonesia bisa menjadi negara yang memanfaatkan perubahan dunia untuk memperkuat dirinya sendiri.
Pada akhirnya, KTT BRICS ke-18 di New Delhi bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Justru ini adalah awal dari fase baru, karena tahun depan Tiongkok akan mengambil alih keketuaan BRICS dan menjadi tuan rumah KTT ke-19.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah BRICS mampu menantang dominasi Barat, tetapi jauh lebih menarik yaitu jika hampir separuh umat manusia mulai memiliki forum, pembiayaan, teknologi, pasar, dan jaringan kerja sama sendiri, apakah dunia benar-benar sedang memasuki era baru di mana Selatan global tidak lagi hanya mengikuti aturan yang dibuat negara-negara maju, tetapi mulai ikut menentukan seperti apa masa depan dunia?
