Opini: Saat AS dan Barat Menekan Tiongkok, Xi Jinping Satukan 60 Juta Diaspora Tionghoa sebagai Kekuatan Strategis Global

Bharata Online - Bayangkan sebuah negara memiliki lebih dari 60 juta orang yang tersebar di hampir 200 negara dan wilayah, tetapi mereka tidak dianggap sekadar sebagai perantau yang hidup jauh dari tanah leluhur melainkan masih bagian dari kekuatan sebuah bangsa. Negara tersebut tidak lain adalah Tiongkok.

Inilah yang kembali ditegaskan Presiden Xi Jinping pada 28 Juli 2026, ketika ia mengeluarkan instruksi terbaru mengenai urusan Tionghoa perantauan dan menyerukan agar kekuatan komunitas tersebut dihimpun untuk mendukung pembangunan Tiongkok menjadi negara yang kuat, mendorong peremajaan besar bangsa Tiongkok, sekaligus berkontribusi pada agenda reunifikasi nasional.

Pertanyaannya, mengapa Presiden Xi kembali mengonsolidasikan kekuatan diaspora pada saat persaingan Tiongkok dengan Barat semakin tajam? Apakah ini hanya tentang menjaga hubungan dengan tanah leluhur, atau sebenarnya Beijing sedang membangun sebuah “kekuatan global tanpa batas negara”?

Selama ini, ketika membahas kebangkitan Tiongkok, perhatian dunia lebih banyak tertuju pada pembangunan infrastruktur, lompatan teknologi, kekuatan manufaktur, atau modernisasi militernya. Namun di balik semua itu, ada satu strategi yang justru jarang disorot, padahal memiliki peran yang tidak kalah penting dalam perjalanan Tiongkok menuju salah satu kekuatan terbesar dunia.

Strategi tersebut adalah bagaimana Beijing membangun kembali hubungan dengan jutaan warga keturunan Tionghoa yang tersebar di berbagai penjuru dunia melalui kebijakan yang dikenal sebagai qiaowu atau urusan Tionghoa perantauan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, kebijakan ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai urusan kebudayaan atau diplomasi diaspora, melainkan telah menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendukung modernisasi ala Tiongkok, memperkuat daya saing ekonomi, mempercepat inovasi teknologi, hingga menopang posisi geopolitik Beijing di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Bagi Presiden Xi, lebih dari 60 juta Tionghoa perantauan beserta keluarga mereka bukan sekadar komunitas yang tinggal di luar negeri. Mereka dipandang sebagai bagian dari kekuatan bangsa yang tetap memiliki hubungan sejarah, budaya, dan emosional dengan tanah leluhurnya.

Karena itu, pemerintah Tiongkok mendorong diaspora agar terus mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui investasi, transfer teknologi, inovasi, jaringan bisnis internasional, hingga penyebaran citra positif Tiongkok di dunia.

Dalam pandangan Beijing, keberadaan diaspora merupakan keunggulan strategis yang tidak dimiliki banyak negara. Ketika negara lain harus membangun pengaruh dari nol, Tiongkok telah memiliki jaringan masyarakat yang tersebar hampir di seluruh kawasan dunia dan dapat menjadi jembatan bagi kerja sama ekonomi, perdagangan, pendidikan, maupun pertukaran budaya.

Cara pandang inilah yang membedakan era Presiden Xi dengan sebagian pemimpin Tiongkok sebelumnya. Jika dahulu kebijakan terhadap diaspora lebih banyak berfokus pada hubungan budaya dan kekeluargaan, kini pendekatan tersebut berkembang menjadi strategi yang jauh lebih komprehensif.

Presiden Xi berulang kali menegaskan bahwa sistem politik, kewarganegaraan, atau tempat tinggal boleh saja berbeda, tetapi ikatan sejarah, budaya, dan leluhur tetap menjadi fondasi yang tidak boleh dilupakan. Dalam berbagai forum resmi, ia menekankan bahwa kebangkitan Tiongkok merupakan proses bersama yang membutuhkan kontribusi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri.

Dari sudut pandang inilah muncul keyakinan bahwa diaspora memiliki posisi penting dalam mewujudkan Chinese Dream atau Impian Tiongkok, yakni visi besar untuk mengembalikan Tiongkok sebagai salah satu pusat peradaban dan kekuatan utama dunia.

Pandangan tersebut tidak lahir tanpa alasan. Presiden Xi tumbuh dengan narasi sejarah mengenai Century of Humiliation atau Abad Penghinaan, periode ketika Tiongkok mengalami penjajahan, perang, intervensi asing, serta kehilangan posisi sebagai salah satu peradaban terbesar dunia.

Pengalaman sejarah itu membentuk keyakinannya bahwa negara yang lemah akan mudah ditekan, sementara bangsa yang kuat akan mampu melindungi rakyatnya, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri.

Makanya dalam berbagai kesempatan, media resmi Tiongkok juga mengutip pandangan bahwa kemajuan negara saat ini telah menghapus berbagai penghinaan yang pernah dialami masyarakat Tionghoa di berbagai belahan dunia.

Karena itulah, menurut perspektif Beijing, keberhasilan modernisasi bukan hanya tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga mengangkat martabat seluruh komunitas Tionghoa di tingkat global.

Dari cara berpikir tersebut lahirlah kebijakan untuk mengonsolidasikan kekuatan diaspora sebagai bagian dari proses great rejuvenation of the Chinese nation atau peremajaan besar bangsa Tiongkok.

Presiden Xi meyakini bahwa modernisasi tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya di dalam negeri. Tiongkok membutuhkan jaringan global yang mampu menghubungkan modal, teknologi, ilmu pengetahuan, pasar internasional, hingga kerja sama lintas negara.

Di sinilah diaspora dipandang sebagai aset strategis yang memiliki pengalaman internasional sekaligus pemahaman terhadap budaya lokal di negara tempat mereka tinggal. Dengan kata lain, mereka menjadi jembatan yang mampu menghubungkan kepentingan Tiongkok dengan dunia luar secara lebih efektif.

Kebijakan ini juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan situasi geopolitik internasional dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) semakin meluas, tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga teknologi, semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), hingga pengaruh politik global.

Berbagai pembatasan ekspor cip canggih, sanksi terhadap perusahaan teknologi Tiongkok, serta upaya pembentukan aliansi strategis oleh AS bersama Jepang, Australia, dan sejumlah negara Barat dipandang Beijing sebagai bentuk tekanan yang harus dihadapi secara sistematis.

Dalam situasi seperti ini, Presiden Xi melihat diaspora sebagai salah satu kekuatan tambahan yang dapat membantu memperluas ruang gerak Tiongkok di tengah meningkatnya kompetisi global. Peran tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk politik, justru yang lebih diutamakan adalah kontribusi nyata di bidang ekonomi dan teknologi. 

Selama beberapa dekade terakhir, banyak ilmuwan, profesor, insinyur, dan pengusaha keturunan Tionghoa yang membangun karier di universitas maupun perusahaan teknologi terkemuka dunia. Pengalaman internasional mereka dipandang sebagai modal yang sangat berharga bagi pembangunan nasional.

Karena itu, Beijing secara aktif mendorong kolaborasi riset, memberikan berbagai insentif investasi, menyediakan pendanaan penelitian, hingga membuka peluang kerja sama teknologi agar keahlian tersebut dapat ikut memperkuat inovasi domestik. Langkah ini menjadi semakin penting ketika Tiongkok menghadapi pembatasan akses terhadap teknologi strategis dari negara-negara Barat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat. Sejak era reformasi dan keterbukaan pada tahun 1979, diaspora merupakan kelompok investor pertama yang berani menanamkan modal ketika banyak perusahaan Barat masih meragukan prospek ekonomi Tiongkok.

Sepanjang periode 1979 hingga 2022, akumulasi investasi diaspora diperkirakan mencapai sekitar $1,9 triliun atau sekitar Rp34 ribu triliun, investasi itu tercatat lebih dari 67% total stok investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Tiongkok.

Modal tersebut menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai kawasan industri modern, berkembangnya kota-kota seperti Shenzhen dan Xiamen, serta tumbuhnya sektor manufaktur yang kemudian menjadikan Tiongkok sebagai pusat produksi dunia.

Bahkan sejumlah kajian dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa arus investasi asing yang didominasi diaspora memberikan tambahan sekitar 0,4 poin persentase terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Tiongkok pada dekade 1990-an. Dampaknya terus berlanjut hingga menopang pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 9% selama beberapa dekade berikutnya.

Makanya karena pengalaman itulah, Presiden Xi semakin yakin bahwa diaspora bukan hanya bagian dari sejarah pembangunan Tiongkok, tetapi juga salah satu kunci untuk menghadapi tantangan masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah mengaitkan kebijakan qiaowu dengan berbagai agenda strategis nasional, mulai dari modernisasi industri, pengembangan AI, semikonduktor, bioteknologi, hingga proyek konektivitas global melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).

Melalui jaringan pengusaha dan profesional keturunan Tionghoa yang tersebar di Asia Tenggara, Eropa, Amerika Utara, hingga Afrika, Beijing berharap tercipta ekosistem kerja sama yang mampu memperluas pasar, mempercepat transfer pengetahuan, serta membuka peluang investasi baru bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Dalam pandangan Presiden Xi, jika sumber daya domestik dipadukan dengan kekuatan jaringan diaspora global, maka Tiongkok akan memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dunia.

Keinginan tersebut kemudian diwujudkan melalui reformasi kelembagaan yang menunjukkan bahwa urusan diaspora telah naik kelas menjadi bagian penting dari strategi negara. Salah satu langkah paling menentukan dilakukan pada tahun 2018 ketika pemerintah Tiongkok melebur Biro Urusan Tionghoa Perantauan (OCAO) ke dalam Departemen Kerja Front Persatuan (UFWD).

Langkah ini sering dipandang sebagai sinyal bahwa kebijakan terhadap diaspora tidak lagi berdiri sendiri sebagai urusan sosial dan kebudayaan, tetapi telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional, diplomasi, serta koordinasi politik yang lebih terpusat.

Dari perspektif Beijing, penyatuan ini bertujuan agar seluruh kebijakan terhadap komunitas Tionghoa perantauan berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan target besar modernisasi nasional.

Dalam implementasinya, Beijing membedakan pendekatan yang bersifat terbuka dengan pendekatan yang lebih bersifat jangka panjang. Secara terbuka, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mempererat hubungan dengan diaspora.

Salah satunya adalah penerbitan visa multi-entry berdurasi hingga lima tahun bagi warga negara asing yang memiliki garis keturunan Tionghoa. Kebijakan ini mempermudah mereka untuk berkunjung, bekerja, berinvestasi, atau menjalin kerja sama bisnis di Tiongkok tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit.

Di saat yang sama, pemerintah Tiongkok juga memperluas berbagai forum ekonomi, konferensi pengusaha diaspora, serta jaringan investasi yang mempertemukan langsung para pelaku usaha dengan pejabat tinggi pemerintah maupun pemerintah daerah di berbagai provinsi.

Pendekatan serupa juga dilakukan melalui bidang pendidikan dan kebudayaan. Beijing menyelenggarakan berbagai program seperti Root-Seeking Tour atau Wisata Tilas Leluhur, yaitu perjalanan budaya yang memperkenalkan generasi muda diaspora kepada sejarah, bahasa Mandarin, tradisi, dan kampung halaman leluhur mereka.

Bagi pemerintah Tiongkok, program seperti ini bukan sekadar wisata budaya, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga kedekatan emosional generasi muda dengan akar sejarahnya. 

Sejumlah peserta juga memperoleh akses terhadap beasiswa, pertukaran pelajar, pelatihan bahasa, hingga kesempatan melanjutkan pendidikan di berbagai universitas unggulan Tiongkok. Harapannya, hubungan tersebut akan berkembang menjadi kolaborasi di bidang akademik, penelitian, inovasi, maupun kewirausahaan pada masa mendatang.

Pendekatan ekonomi menjadi salah satu pilar yang paling menonjol. Pemerintah membangun berbagai kawasan inovasi, pusat kewirausahaan, dan kelompok industri yang secara khusus dirancang agar menarik bagi pengusaha diaspora.

Selain memperoleh kemudahan perizinan, mereka juga mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan hukum, pelayanan investasi yang lebih cepat, fasilitas perpajakan, hingga akses terhadap proyek-proyek strategis nasional.

Kawasan seperti Hainan, Guangdong, Fujian, dan sejumlah zona ekonomi khusus lainnya berkembang menjadi contoh bagaimana Beijing berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif bagi investor diaspora. Langkah ini sejalan dengan ambisi Tiongkok untuk mengembangkan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, AI, energi baru, hingga ekonomi digital.

Tidak kalah penting adalah strategi menjaring talenta global. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin aktif mengundang ilmuwan, peneliti, dan insinyur keturunan Tionghoa yang berkarier di luar negeri untuk membangun kolaborasi riset bersama universitas dan lembaga penelitian di dalam negeri.

Fokusnya bukan semata-mata memulangkan seluruh diaspora, tetapi menciptakan arus pertukaran ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Banyak akademisi yang memilih tetap bekerja di luar negeri, namun secara rutin menjadi mitra penelitian, pembimbing mahasiswa, atau penasihat teknologi bagi institusi di Tiongkok.

Pendekatan yang lebih fleksibel ini memungkinkan Beijing memperoleh manfaat dari jaringan ilmiah global tanpa harus mengharuskan semua talenta kembali menetap di tanah leluhur.

Perubahan orientasi tersebut terlihat jelas dari transformasi kontribusi diaspora. Jika pada era awal reformasi mereka dikenal sebagai penyumbang modal dan investor utama, maka pada era Presiden Xi kontribusinya bergeser menuju sektor-sektor teknologi strategis.

Banyak ilmuwan lulusan universitas terbaik dunia yang kemudian mendirikan perusahaan rintisan atau memimpin laboratorium penelitian di bidang AI, kendaraan listrik (EV), robotika, semikonduktor, hingga bioteknologi.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan munculnya kelompok returned overseas Chinese atau Tionghoa perantauan yang kembali, yaitu para profesional yang membawa pengalaman internasional untuk mempercepat kemandirian teknologi Tiongkok.

Contohnya Yang Zhilin, Lulusan Tsinghua University yang meraih gelar PhD dari Carnegie Mellon University serta berpengalaman di Google Brain dan Meta. Ia mendirikan Moonshot AI, perusahaan pembuat Large Language Model (LLM) atau model bahasa besar terkemuka di Tiongkok.

Ada pula tokoh seperti Wu Yonghui, Mantan Wakil Presiden Riset Google DeepMind yang bergabung dengan ByteDance, dan pakar agen AI dari OpenAI pindah untuk memimpin riset di Tencent. Contoh lainnya Wang Xingxing, pelopor robotika quadruped dan humanoid canggih yang membawa standar riset global ke Tiongkok hingga produknya berekspansi secara internasional.

Di bidang EV, ada Dr. Lou Tiancheng yang meraih gelar PhD dari Tsinghua University, namun mematangkan keahliannya di Silicon Valley sebagai salah satu insinyur kunci di proyek mobil otonom Google (Waymo) dan laboratorium teknologi mutakhir Baidu di AS.

Ia kembali ke Tiongkok untuk mendirikan Pony.ai, perusahaan rintisan yang menyuplai teknologi kemudi otonom pintar berskala robotaxi untuk EV pintar di Tiongkok. Contoh lainnya Chen Liquan, yang meraih pengalaman riset fusi energi di Jerman pada akhir tahun 1970-an.

Sepulangnya ke Tiongkok, ia mendirikan laboratorium ionik padat pertama di Chinese Academy of Sciences. Riset dasarnya meletakkan fondasi teknologi baterai lithium yang kini mendominasi rantai pasok global melalui raksasa seperti CATL dan BYD. Sementara itu di sektor perangkat keras, kemandirian rantai pasok chip Tiongkok dipercepat oleh kembalinya para veteran semikonduktor Silicon Valley.

Zhang Rujing sukses membangun raksasa manufaktur chip yakni Perusahaan Manufaktur Semikonduktor Internasional (SMIC), dan Yin Zheyao lewat Perusahaan Peralatan Fabrikasi Mikro Tingkat Lanjut Tiongkok (AMEC) berhasil memecahkan monopoli Barat dalam memproduksi mesin cetak silikon mutakhir.

Ekosistem ini kian paripurna seiring meroketnya sektor bioteknologi medis, ketika ilmuwan mantan periset Pfizer seperti Du Ying lewat Zai Lab, serta Yu Dechao melalui Innovent Biologics sukses memimpin revolusi penemuan obat kanker mutakhir domestik yang kini justru dibeli lisensinya oleh raksasa farmasi Barat.

Berkat merekalah maka tidak mengherankan jika dalam satu dekade terakhir Tiongkok mampu berkembang pesat di sektor EV, manufaktur canggih, teknologi digital, bioteknologi, hingga AI.

Hubungan antara pemerintah dan diaspora pada akhirnya berkembang menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Diaspora memperoleh akses ke salah satu pasar terbesar di dunia dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, sementara Tiongkok mendapatkan modal, jaringan bisnis internasional, teknologi, dan pengalaman manajerial global.

Hubungan timbal balik inilah yang menjadi salah satu fondasi keberhasilan modernisasi ekonomi Tiongkok selama lebih dari empat dekade terakhir. Salah satu contoh paling terkenal adalah Charoen Pokphand (CP) Group dari Thailand yang dimiliki keluarga Chearavanont.

Ketika Deng Xiaoping mulai membuka ekonomi Tiongkok pada tahun 1979, banyak investor internasional masih ragu untuk masuk karena menganggap risiko politik dan ekonominya terlalu tinggi. Namun CP Group justru menjadi perusahaan asing pertama yang memperoleh izin investasi di Tiongkok Daratan melalui perusahaan lokal Chia Tai Group.

Mereka membangun industri pakan ternak dan peternakan modern ketika sektor tersebut masih sangat terbatas. Keputusan yang pada saat itu dianggap berisiko justru menjadi titik balik yang menghasilkan keuntungan luar biasa.

Kini CP Group memiliki 670 anak perusahaan yang tersebar hampir di seluruh provinsi Tiongkok, dengan pendapatan dari pasar Tiongkok mencapai lebih dari ¥220 miliar, atau sekitar Rp588 triliun. Kisah ini menunjukkan bagaimana keberanian berinvestasi pada tahap awal akhirnya dibalas dengan akses ke pasar yang sangat besar dan peluang ekspansi ke berbagai sektor strategis.

Pola yang sama juga dapat ditemukan pada sejumlah konglomerat Indonesia keturunan Tionghoa. Salah satunya Sinar Mas Group, melalui Asia Pulp & Paper (APP) melakukan ekspansi besar sejak tahun 1992 dengan membangun berbagai fasilitas produksi, termasuk Hainan Jinhai Pulp & Paper, salah satu pabrik bubur kertas terintegrasi terbesar di dunia.

Keberhasilan mereka menguasai sebagian pasar kertas domestik Tiongkok menjadikan negara tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan terpenting bagi kelompok usaha tersebut. Berdasarkan data terbaru, pendapatan operasional APP Tiongkok secara total menyentuh $21,2 miliar atau sekitar Rp383 triliun.

Angka ini menempatkan mereka sebagai perusahaan produsen pulp & paper nomor satu terbesar di seluruh Tiongkok. Total aset yang dikelola oleh APP di Tiongkok tersebut telah mencapai ¥248 miliar atau sekitar Rp663 triliun. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi Tiongkok juga membuka peluang pertumbuhan yang sangat besar bagi para investor diaspora.

Makanya bagi Presiden Xi, kisah-kisah tersebut bukan sekadar contoh keberhasilan bisnis, tetapi bukti bahwa sinergi antara negara dan diaspora mampu menciptakan keuntungan bersama.

Tiongkok memperoleh investasi, lapangan kerja, transfer teknologi, serta jaringan perdagangan internasional, sementara para diaspora mendapatkan akses ke pasar raksasa, dukungan regulasi, dan peluang ekspansi yang sulit ditemukan di banyak negara lain. Inilah sebabnya mengapa kebijakan qiaowu terus diperkuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang Beijing.

Pada akhirnya, kebijakan diaspora di era Presiden Xi memperlihatkan bagaimana Tiongkok memandang komunitas Tionghoa perantauan sebagai salah satu aset nasional yang paling berharga.

Di tengah meningkatnya persaingan global, perang dagang, dan perlombaan teknologi, Beijing memilih untuk memanfaatkan kekuatan yang telah dimilikinya selama ratusan tahun, yaitu jaringan diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Dari sudut pandang pemerintah Tiongkok, kebangkitan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah, kekuatan militer, atau besarnya ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dengan masyarakatnya di mana pun mereka berada.

Strategi inilah yang menjadikan qiaowu bukan sekadar kebijakan diaspora, melainkan salah satu instrumen penting dalam perjalanan Tiongkok menuju modernisasi dan memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor utama dalam tatanan global abad ke-21.