Beijing, Bharata Online - Para legislator Tiongkok mulai meninjau rancangan undang-undang (RUU) tentang jaminan kesehatan, yang bertujuan untuk lebih melindungi hak dan kepentingan peserta asuransi pada hari Selasa (25/8).

RUU tersebut kini sedang memasuki tahap pembacaan ketiga dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC), badan legislatif tertinggi negara tersebut, yang berlangsung hingga hari Jumat (28/8).

Berdasarkan rancangan tersebut, Tiongkok akan menerapkan sistem jaminan kesehatan bertingkat dengan asuransi kesehatan dasar sebagai intinya, yang dilengkapi oleh bentuk perlindungan lain seperti asuransi penyakit kritis.

Sistem asuransi kesehatan dasar Tiongkok memiliki dua skema utama. Skema bagi pekerja formal memiliki pendanaan yang relatif memadai, sedangkan skema bagi pekerja nonformal bergantung pada subsidi pemerintah dan menghadapi tekanan yang lebih besar.

Proses peninjauan tersebut menekankan perlunya koordinasi keuangan yang lebih baik antara kedua skema itu.

"Jika RUU ini disahkan, hal itu akan membantu Tiongkok bergerak menuju cakupan layanan kesehatan yang lebih merata dan terpadu. RUU ini juga memperjelas kerangka kelembagaan serta mewujudkan prinsip keadilan dan kesatuan. Ini merupakan sinyal penting mengenai arah masa depan sistem asuransi kesehatan negara," ujar Zheng Gongcheng, Anggota Komite Tetap NPC Periode ke-14.

Peninjauan ini juga membahas hambatan yang dihadapi pekerja dengan pola kerja fleksibel, serta menyerukan aturan yang lebih jelas agar mereka dapat menjadi peserta asuransi kesehatan karyawan. Selain itu, RUU ini menyasar masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dengan mengusulkan bantuan dana bagi mereka yang sangat membutuhkan.

"Kami juga mengusulkan bantuan keuangan bagi kelompok rentan—termasuk mereka yang menghadapi kesulitan ekstrem, keluarga berpenghasilan rendah, dan mereka yang berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan—dengan membantu menanggung iuran asuransi kesehatan penduduk bagi mereka," kata Zheng.

Langkah legislasi ini menandai upaya pertama Tiongkok untuk mengatur jaminan kesehatan melalui undang-undang khusus. RUU ini diharapkan dapat mengubah sistem jaminan kesehatan dari inisiatif yang berbasis kebijakan menjadi kerangka hukum yang stabil dan berlandaskan hak, sehingga menjamin perlindungan jangka panjang bagi setiap warga negara.