BHARATA ONLINE - Pilihan rute perdagangan maritim global berpotensi mengalami pergeseran seiring memanasnya konflik di Timur Tengah.
Ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyerahkan wacana pencarian rute alternatif untuk menghindari risiko keamanan di Selat Hormuz, Tiongkok bergerak cepat memanfaatkan koridor laut utara Arktik.
Koridor sepanjang 5.500 kilometer yang membelah lautan beku itu kini mulai diuji coba secara komersial oleh perusahaan pelayaran asal Tiongkok, Sea Legend, sebagai jalur transit reguler yang menghubungkan Asia dan Eropa.
Melalui rute es Arktik ini, waktu tempuh pelayaran langsung dari Ningbo-Zhoushan ke Felixstowe di Inggris hanya memerlukan waktu sekitar 18 hari.
Waktu tempuh itu jauh lebih cepat dibandingkan pelayaran melalui Terusan Suez yang memakan waktu hingga lebih dari 40 hari. Jalur ini dinilai ideal untuk pengiriman komoditas bernilai tinggi yang sensitif terhadap suhu, seperti kendaraan listrik, baterai lithium, dan perangkat tenaga surya.
Penjelajahan ini menjadi pembuktian nyata atas gagasan "Jalur Sutra Kutub" yang diusung Presiden Tiongkok Xi Jinping sejak 2017, sekaligus memperkuat pengaruh Beijing di wilayah utara atas izin badan nuklir negara Rusia, Rosatom, yang menyediakan armada kapal pemecah es bertenaga nuklir.
Meskipun Sea Legend mengklaim bahwa penghematan waktu pelayaran mampu memangkas tingkat emisi gas rumah kaca hingga separuhnya, para ahli lingkungan menyoroti besarnya ancaman ekologis dari pelayaran ini.
Penggunaan bahan bakar minyak berat oleh sejumlah armada komersial dinilai sangat berbahaya karena sifat cairannya yang kental, lambat terurai di suhu dingin, serta sangat sulit dibersihkan jika terperangkap di dalam lapisan es.
Selain itu, emisi karbon hitam yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar berisiko menyerap radiasi matahari dan mempercepat pencairan es Arktik. Konsultan risiko kelautan utama Allianz untuk Asia, Kapten Nitin Chopra, menyoroti betapa rentannya ekosistem utara menghadapi potensi kecelakaan pelayaran di jalur yang terisolasi tersebut.
Di samping ancaman ekologis, jalur navigasi utara Rusia saat ini didominasi oleh pergerakan "armada bayangan" milik Moskwa. Kondisi ini memperbesar risiko keselamatan dan kepatuhan hukum bagi pelayaran komersial global.
Profesor Logistik dan Manajemen Rantai Pasokan dari Universitas RMIT, Vinh Thai menegaskan, tingginya biaya operasional, keterbatasan masa navigasi musim panas, serta ancaman sanksi geopolitik membuat rute ini belum siap sepenuhnya untuk menggantikan posisi vital Selat Hormuz atau Terusan Suez.
Menurutnya, dengan perubahan iklim saat ini, akan lebih banyak waktu dalam setahun di mana jalur laut utara terbuka untuk pelayaran komersial. "Namun tumpahan minyak apa pun dapat menjadi bencana lingkungan sekaligus ekonomi, tidak hanya bagi Rusia, tetapi juga bagi daerah sekitarnya," ujarnya.
"Jadi, bisakah jalur laut utara digunakan sebagai pengganti Selat Hormuz dan Terusan Suez? Jawaban singkatnya adalah tidak, untuk saat ini belum," pungkasnya. [Kompas.com]
