Kairo, Bharata Online - Para pejabat Afrika dan Tiongkok menyerukan kerja sama yang lebih kuat untuk memerangi korupsi dan melindungi investasi, seiring negara-negara tersebut berupaya memperluas pembangunan industri dan proyek infrastruktur di seluruh benua.
Seruan tersebut disoroti pada Forum Anti-Korupsi Tiongkok-Afrika di Kairo, dengan para peserta membahas tata kelola, penegakan hukum, dan cara-cara untuk memperkuat kerja sama seputar proyek investasi dan pembangunan.
Amr Darwish, anggota parlemen Mesir, mengatakan korupsi tetap menjadi tantangan ekonomi utama bagi Afrika.
"Tidak ada statistik akurat tentang tingkat korupsi di Afrika, tetapi pusat penelitian telah menghitung bahwa korupsi merugikan sekitar 148 miliar dolar AS (sekitar 2.688 triliun rupiah) setiap tahunnya, yang setara dengan sekitar 25 persen dari PDB Afrika," ujar Darwish.
Besarnya kerugian tersebut mengancam sumber daya yang seharusnya dapat mendukung infrastruktur, layanan publik, dan pertumbuhan industri. Uni Afrika sebelumnya telah menyebutkan perkiraan kerugian tahunan akibat korupsi sebesar 148 miliar dolar AS (sekitar 2.688 triliun rupiah), meskipun biaya pastinya sulit diukur.
Darwish juga menyerukan kerja sama yang lebih erat antara Mesir, Tiongkok, dan negara-negara Afrika lainnya yang terlibat dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan, dengan mengatakan bahwa pengalaman tata kelola Tiongkok dapat menjadi masukan untuk upaya perluasan proyek infrastruktur. Inisiatif ini adalah program infrastruktur dan investasi global Tiongkok, dengan Afrika sebagai salah satu penerima utama investasi dan keterlibatan konstruksi.
"Kerja sama Mesir dan Tiongkok dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan dengan negara-negara Afrika lainnya dan negara-negara sahabat menjadikan kerja sama dan pembelajaran dari pengalaman Tiongkok sangat penting," kata Darwish.
Sabry El Gendy, Penasihat Menteri Pembangunan Daerah Mesir dan pakar antikorupsi, mengatakan bahwa kampanye kesadaran saja tidak cukup untuk mengatasi korupsi.
"Para pelaku korupsi tidak akan terpengaruh oleh kampanye kesadaran atau program pelatihan. Penerapan hukum yang ketat dan pemberian hukuman yang berat tanpa pengecualian atau favoritisme akan memberantas korupsi. Pengalaman antikorupsi Tiongkok melalui Partai Komunis jauh lebih maju daripada negara-negara Arab dan Afrika," tutur Gendy.
Forum tersebut menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas secara ekonomi karena negara-negara Afrika berupaya mendapatkan investasi untuk memperluas sektor manufaktur, energi, dan infrastruktur transportasi. Para peserta menyoroti perlunya penegakan hukum dan kerja sama yang lebih kuat untuk memberantas korupsi, melindungi sumber daya publik, dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai rencana.
