New York, Bharata Online - Fu Cong, Perwakilan Tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengkritik resolusi rancangan AS tentang Gaza yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (17/11), dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak jelas dalam banyak isu penting.
Resolusi 2803 rancangan AS mendukung Rencana Komprehensif 20 poin untuk Gaza yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada bulan September 2025. Resolusi ini mendapatkan dukungan dari 13 anggota dewan dalam pertemuan Dewan Keamanan yang membahas situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina.
Rusia, yang telah mengajukan rancangan resolusi tandingan, abstain, bersama dengan Tiongkok.
"Rancangan resolusi tersebut samar dan tidak jelas mengenai banyak elemen penting. Pemegang pena meminta Dewan untuk mengesahkan pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, yang akan memainkan peran kunci dalam pemerintahan pascaperang di Gaza. Dewan seharusnya menjelaskan secara rinci struktur, komposisi, kerangka acuan, dan kriteria partisipasi mereka, di antara isu-isu lainnya. Hal ini seharusnya menjadi dasar penting bagi diskusi serius Dewan. Namun, rancangan resolusi tersebut hanya memuat detail yang minim mengenai elemen-elemen penting ini," ujar Fu dalam pertemuan tersebut.
Resolusi 2803 menyambut baik pembentukan Dewan Perdamaian (BoP) sebagai "administrasi transisi" yang akan menetapkan kerangka kerja dan mengoordinasikan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza "hingga Otoritas Palestina (PA) menyelesaikan program reformasinya dengan memuaskan ... dan dapat mengambil kembali kendali atas Gaza dengan aman dan efektif."
Resolusi tersebut mengizinkan negara-negara anggota PBB dan BoP untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional (ISF) sementara di Gaza yang akan dikerahkan di bawah komando terpadu, dengan pasukan yang disumbangkan oleh negara-negara peserta, dan untuk menggunakan semua langkah yang diperlukan guna melaksanakan mandatnya sesuai dengan hukum internasional.
ISF bertugas, antara lain, untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi Jalur Gaza, melindungi warga sipil, dan berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan, menurut resolusi tersebut.
ISF beroperasi di bawah arahan strategis BoP dan akan didanai melalui kontribusi sukarela dari para donor dan lembaga pendanaan BoP serta pemerintah.
Resolusi ini mengesahkan BoP dan kehadiran sipil dan keamanan internasional di Gaza hingga 31 Desember 2027, dengan ketentuan bahwa Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lebih lanjut.
Resolusi ini meminta BoP untuk memberikan laporan tertulis mengenai kemajuan kepada Dewan Keamanan setiap enam bulan.
