Beijing, Bharata Online - Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, yang sedang berkunjung ke Beijing pada hari Selasa (11/11).
Tiongkok memandang Norwegia sebagai mitra Eropa yang penting dan stabil, ata Wang, yang juga merupakan anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok.
Wang mengatakan, Tiongkok berharap Norwegia akan melanjutkan kebijakannya yang positif, stabil, pragmatis, dan rasional terhadap Tiongkok.
Wang mendesak kedua belah pihak untuk mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai oleh para pemimpin kedua negara, untuk saling menghormati kepentingan inti dan mengakomodasi kepentingan utama masing-masing, serta untuk terus mengupayakan keterbukaan dan kerja sama yang saling menguntungkan.
Ia juga menambahkan bahwa Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Norwegia untuk bersama-sama menegakkan multilateralisme, menentang pemisahan dan pemutusan rantai pasokan, serta mempromosikan sistem internasional yang lebih adil dan setara.
Eide mengatakan, Norwegia berpegang teguh pada kebijakan Satu Tiongkok. Ia mencatat bahwa sebagai pemimpin dalam transisi hijau Eropa, Norwegia sepenuhnya membuka pasarnya untuk kendaraan listrik Tiongkok dan mengadopsi kebijakan tarif nol. Menurutnya, perusahaan-perusahaan Norwegia optimis terhadap pasar Tiongkok dan berharap dapat memperluas investasi serta kerja sama dengan Tiongkok.
Eide menambahkan bahwa Inisiatif Tata Kelola Global Tiongkok sangat sejalan dengan visi Norwegia, dan Norwegia bersedia bekerja sama dengan Tiongkok untuk menjunjung tinggi semangat Piagam PBB dan mendukung sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan.
Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat penyelarasan strategi pembangunan mereka, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang seperti perdagangan, maritim, pembangunan hijau, dan inovasi, serta mendorong lingkungan bisnis yang stabil bagi perusahaan-perusahaan dari kedua negara.
Mengenai situasi di Jalur Gaza, kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian gencatan senjata harus dilaksanakan secara efektif, dan masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang bertikai, harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk gencatan senjata yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kedua belah pihak menyerukan dukungan untuk memperkuat otoritas dan kemampuan tata kelola Otoritas Palestina.
