Haikou, Bharata Online - Para pejabat dan akademisi menyerukan pentingnya menjunjung tinggi multilateralisme dan mendorong integrasi ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global dalam acara Asia-Pacific Regional Cooperation Roundtable yang diselenggarakan oleh Boao Forum for Asia (BFA) pada hari Selasa (15/9) di Kota Haikou, Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan.
Mengusung tema "Toward an Asia-Pacific Community: Vision and Action", acara ini mempertemukan pejabat pemerintah, perwakilan dunia usaha, dan akademisi dari lebih dari 30 negara, dengan diskusi yang berfokus pada kerja sama kecerdasan buatan (AI), integrasi rantai pasok, dan kerja sama ekonomi regional yang lebih luas.
"Kita perlu menjunjung tinggi multilateralisme sejati dan regionalisme terbuka untuk lebih memajukan integrasi ekonomi Asia-Pasifik," ujar Mu Hong, Wakil Ketua BFA, dalam pidato utamanya.
Salah satu topik utama yang banyak dibahas dalam pertemuan tersebut adalah bagaimana memajukan visi Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik atau Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), sebuah usulan kerangka kerja perdagangan bebas regional yang bertujuan untuk semakin mempererat hubungan ekonomi di seluruh kawasan APEC.
"FTAAP bukanlah perjanjian perdagangan tradisional. Ini bukan sekadar soal perjanjian perdagangan, melainkan tentang memperdalam integrasi ekonomi. Mengingat beragamnya kondisi ekonomi kita, langkah yang perlu diambil adalah mengurainya, mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu, lalu melaksanakannya. Jadi, pendekatannya dilakukan berdasarkan sektor atau bagian-bagian tertentu dari perjanjian tersebut," kata Rebecca Fatima Sta Maria, Mantan Direktur Eksekutif Sekretariat Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
"Pertanyaan mengenai FTAAP bukanlah tentang perjanjian mana yang menjadi jalurnya, melainkan lebih kepada apa saja tugas mendesak yang harus dilakukan, lembaga mana yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut, dan bagaimana tugas-tugas itu diselesaikan," ujar Christopher Findlay, Profesor Kehormatan di Crawford School of Public Policy, Australian National University.
