New York, Bharata Online - Seorang utusan Tiongkok pada hari Senin (24/8) menyatakan bahwa masyarakat internasional harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong gencatan senjata di Sudan.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Sudan, Sun Lei, Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB, mengatakan bahwa masyarakat internasional harus secara gigih mengupayakan perundingan damai, meredakan krisis kemanusiaan, dan bersatu untuk menjaga stabilitas kawasan.

"Konflik di Sudan yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan banyak korban jiwa dan pengungsian warga sipil, tetapi juga sangat menghambat pembangunan negara serta berdampak pada stabilitas negara-negara tetangga. Tragedi ini tidak boleh berlanjut. Keinginan rakyat Sudan akan perdamaian semakin menguat, dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB serta masyarakat internasional pun menjadi semakin besar. Tiongkok secara konsisten menegaskan bahwa sanksi hanyalah sarana, bukan tujuan akhir, dan tidak boleh menjadi pengganti upaya diplomatik. Dewan Keamanan PBB harus menggunakan instrumen khusus ini secara bijaksana, sepenuhnya menghormati kedaulatan Sudan, mempertimbangkan kekhawatiran yang sah dari negara tersebut, serta memastikan bahwa sanksi bersifat objektif, adil, dan efektif," ujar Sun.

Ia mengatakan Tiongkok menyambut baik langkah pemerintah Sudan untuk memulai dialog politik yang inklusif dan mendukung peran sentral PBB dalam upaya mediasi.

Sun menambahkan bahwa masyarakat internasional harus secara efektif menjaga kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Sudan, mematuhi prinsip kepemilikan Sudan atas proses penyelesaian masalahnya sendiri, serta menghindari pemaksaan solusi dari pihak luar.

Sejak meletus pada 15 April 2023, perang di Sudan telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan jutaan orang mengungsi, dan melumpuhkan perekonomian.

Secara politik, Sudan terpecah tajam dengan terdapat pemerintahan yang diakui secara internasional yang berpihak pada Angkatan Bersenjata Sudan (SAF), serta pemerintahan tandingan yang dideklarasikan oleh kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang bersekutu dengan berbagai kelompok politik dan bersenjata.

Para analis memperingatkan bahwa fragmentasi kekuasaan tersebut memperpanjang konflik dan memicu kekhawatiran akan ketidakstabilan lebih lanjut.