Tokyo, Bharata Online - Pernyataan keliru Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, baru-baru ini mengenai wilayah Taiwan di Tiongkok merupakan pernyataan yang sembrono dan melanggar semangat dokumen sejarah, kata Satoshi Tomisaka, seorang Profesor di Universitas Takushoku.
Awal bulan ini, Takaichi mengatakan dalam sidang Parlemen bahwa "penggunaan kekuatan oleh Tiongkok daratan terhadap Taiwan" dapat menimbulkan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang dan menyiratkan kemungkinan intervensi bersenjata di Selat Taiwan.
Pernyataan tersebut telah memicu tanggapan kritis dari banyak akademisi Jepang.
"Pernyataan Takaichi tidak pantas. Sebagai perdana menteri Jepang dan pemimpin tertinggi Pasukan Bela Diri Jepang, jelas tidak pantas baginya untuk membuat pernyataan sembrono seperti itu mengenai isu-isu yang sangat sensitif. Kabinet Jepang sebelumnya selalu berhati-hati. Pernyataan yang tiba-tiba ini benar-benar membingungkan karena tidak ada motif yang masuk akal yang dapat ditemukan, dan sejujurnya, hal ini membingungkan." Sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan pasukan pertahanan Jepang, jelas tidak pantas baginya untuk membuat pernyataan sembrono seperti itu mengenai isu-isu yang sangat sensitif. Kabinet Jepang yang berkuasa secara berturut-turut selalu berhati-hati. Kekeliruan pernyataan yang tiba-tiba ini sungguh membingungkan karena tidak ditemukan motif yang masuk akal, dan sejujurnya, ini membingungkan," jelas Tomisaka.
Tomisaka juga mengatakan bahwa dari perspektif hukum internasional, pernyataan Takaichi sarat dengan kelemahan.
"Dari perspektif hukum internasional, permasalahan dalam pernyataannya sangat serius. Pernyataan tersebut berpotensi melanggar posisi Jepang yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pernyataan Bersama Tiongkok-Jepang, serta Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Tiongkok-Jepang yang menyusulnya. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika pihak Tiongkok telah mengajukan pertanyaan karena isi pernyataannya jelas-jelas berkaitan dengan masalah Taiwan. Dilihat dari sudut pandang perjanjian bilateral dan dokumen politik, terdapat permasalahan yang signifikan dalam pernyataannya," ujarnya.
