Opini: Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme di Era Baru, Jadi Kunci Kebangkitan Tiongkok Melampaui AS dan Barat

Bharata Online - Pada 17 Agustus 2026, Great Hall of the People atau Balai Besar Rakyat di Beijing menjadi saksi sebuah momentum penting dalam perjalanan politik Tiongkok. Di tempat itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menghadiri sekaligus menyampaikan pidato pada peringatan 100 tahun kelahiran Jiang Zemin, salah satu tokoh penting dalam perjalanan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.

Dalam pidatonya, Presiden Xi menyerukan agar seluruh anggota Partai Komunis Tiongkok dan rakyat terus mewarisi semangat perjuangan generasi sebelumnya dan mendorong maju sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.

Pesan ini menarik karena Tiongkok hari ini sudah sangat berbeda dibandingkan Tiongkok beberapa dekade lalu. Negara yang dahulu dikenal miskin, tertinggal dan bahkan menghadapi persoalan kelaparan, kini menjadi pusat manufaktur, teknologi, perdagangan, energi terbarukan dan infrastruktur dunia.

Pertanyaannya kemudian adalah, sebenarnya apa yang dimaksud sosialisme dengan karakteristik Tiongkok tersebut? Dan mengapa ideologi inilah yang oleh Beijing dianggap sebagai fondasi keberhasilan transformasi Tiongkok?

Untuk memahami hal tersebut, kita harus membuang terlebih dahulu anggapan sederhana bahwa sosialisme Tiongkok sama persis dengan model sosialisme klasik yang hanya mengenal kepemilikan negara dan menolak mekanisme pasar.

Kenapa? Karena ternyata Tiongkok menerapkan sosialisme yang jauh berbeda dengan yang selama ini kita pahami, bahkan mungkin berbeda dengan teori sosialisme pada umumnya yang diajarkan di ruang-ruang akademik dan justru di sinilah keunikan Tiongkok.

Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok merupakan upaya menggabungkan prinsip dasar sosialisme dengan kondisi nyata Tiongkok. Konsep ini pertama kali ditegaskan Deng Xiaoping pada 1982, ketika ia menekankan bahwa Tiongkok harus menggabungkan prinsip-prinsip Marxisme dengan kondisi nasionalnya sendiri dan menempuh jalan pembangunan yang sesuai dengan karakter Tiongkok.

Dengan kata lain, Beijing tidak bertanya, Bagaimana menyalin teori sosialisme dari negara lain? tetapi bertanya, Bagaimana sosialisme bisa bekerja dalam kondisi Tiongkok yang memiliki penduduk besar, wilayah luas, tingkat pembangunan yang berbeda-beda, dan sejarah yang panjang?

Dari sinilah lahir sebuah pendekatan yang memungkinkan negara mempertahankan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi pasar, investasi swasta, perdagangan internasional, perusahaan asing, kewirausahaan dan kompetisi.

Transformasi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Mao Zedong membangun fondasi politik dan industrialisasi awal setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949. Namun setelah pengalaman dan berbagai persoalan pada periode sebelumnya, Deng Xiaoping mengubah prioritas nasional melalui reformasi dan keterbukaan sejak akhir 1970-an.

Fokus pembangunan dipindahkan secara tegas kepada pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, dan peningkatan taraf hidup. Hasilnya menurut Bank Dunia, sejak dimulainya reformasi dan keterbukaan pada 1978, pertumbuhan ekonomi Tiongkok rata-rata berada di atas 9 persen per tahun dan hampir 800 juta orang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem.

Kemudian datang Jiang Zemin, yang pada masanya lah Tiongkok semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia. Gagasan Tiga Representasi memperluas pemahaman mengenai siapa saja yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosialisme. Sejak itu, dunia usaha dan sektor produktif semakin mendapatkan tempat dalam strategi Pembangunan.

Salah satu tonggak terbesarnya adalah masuknya Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia pada 2001, yang kemudian mempercepat integrasi Tiongkok ke rantai pasok global. Setelah itu, Hu Jintao membawa penekanan yang lebih besar terhadap pembangunan yang seimbang, masyarakat harmonis, dan pembangunan berkelanjutan.

Jadi kalau kita melihat perjalanan tersebut, sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sebenarnya bukan sebuah doktrin yang berhenti di satu titik. Ia berkembang mengikuti persoalan zaman, dan akan senantiasa dinamis, berevolusi, dan beradaptasi mengikuti perkembangan yang ada di Tiongkok.

Konstitusi Partai Komunis Tiongkok sendiri secara resmi menempatkan Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping, Teori Tiga Representasi, dan Pandangan Ilmiah tentang Pembangunan dan Pemikiran Xi Jinping sebagai pedoman perjuangan partai.

Di sinilah menjadi menarik ketika kita sampai pada era baru, yaitu ketika Presiden Xi mengambil kepemimpinan pada 2012, yang saat itu tantangan Tiongkok sudah berubah karena masalahnya bukan lagi sekadar bagaimana keluar dari kemiskinan.

Tantangan itu adalah ketimpangan, korupsi, perlambatan ekonomi, perubahan teknologi, keamanan nasional, persaingan geopolitik, perubahan iklim, penuaan penduduk, dan ketergantungan terhadap teknologi asing. Karena itu, Presiden Xi mengembangkan apa yang kemudian disebut Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru.

Pada 2017, pemikiran tersebut dimasukkan ke dalam Konstitusi Partai Komunis Tiongkok. Intinya adalah bagaimana mempertahankan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok sekaligus menjawab persoalan abad ke-21.

Dalam kerangka tersebut terdapat penekanan pada kepemimpinan Partai, pembangunan yang berpusat pada rakyat, reformasi, pembangunan berkualitas tinggi, supremasi hukum, perlindungan lingkungan, keamanan nasional, modernisasi militer, reunifikasi nasional, dan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

Yang menarik adalah bagaimana pemikiran tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Dalam ekonomi, Presiden Xi berfokus pada pergeseran dari pertumbuhan kuantitatif yang cepat menuju pembangunan berkualitas tinggi.

Artinya, Tiongkok tidak cukup hanya menjadi pabrik murah dunia. Tiongkok harus naik kelas menjadi pemimpin teknologi. Karena itu kita melihat investasi besar-besaran pada semikonduktor, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, robotika, jaringan komunikasi, dan manufaktur berteknologi tinggi.

Hasilnya mulai terlihat sangat jelas. Data resmi Tiongkok menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2025 mencapai 140 triliun yuan atau sekitar 366 ribu triliun rupiah dan tumbuh 5 persen. Bahkan industri manufaktur tumbuh 6,1 persen dan sektor informasi, perangkat lunak serta teknologi informasi tumbuh 11,1 persen.

Di sektor kendaraan listrik, misalnya, hampir 55 persen mobil baru yang terjual di Tiongkok pada 2025 merupakan kendaraan listrik, dengan penjualan lebih dari 13 juta unit. Angka itu berarti sekitar enam dari setiap sepuluh mobil listrik yang terjual di dunia berada di pasar Tiongkok.

Lebih menarik lagi adalah baterai. Pada 2025, Tiongkok menguasai lebih dari 80 persen kapasitas manufaktur baterai lithium-ion dunia dan produsen Tiongkok menyumbang hampir 75 persen deployment baterai kendaraan listrik global. Dalam produksi mobil listrik, Tiongkok menyumbang sekitar 70 persen produksi global pada 2025.

Ini bukan sekadar kemenangan perusahaan. Ini menunjukkan kemampuan sebuah sistem untuk membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Dari bahan baku, pemurnian mineral, komponen, baterai, perangkat lunak, kendaraan sampai jaringan pengisian, semuanya berkembang secara bersamaan dan sistematis.

Hal serupa terjadi dalam energi terbarukan. Pada 2025, Tiongkok memasang hampir 500 gigawatt kapasitas energi terbarukan baru, lebih dari 60 persen penambahan kapasitas terbarukan dunia. Hampir 370 gigawatt di antaranya berasal dari tenaga surya dan sekitar 117 gigawatt dari tenaga angin.

Lalu apakah ini berarti Tiongkok sudah mengalahkan Amerika Serikat dalam segala hal? Tentu tidak, karena dalam PDB nominal faktanya Amerika Serikat masih lebih besar. Data Bank Dunia 2024 menunjukkan PDB nominal Amerika 29 triliun dolar atau sekitar 509 ribu triliun rupiah, sementara Tiongkok hampir 19 triliun dolar atau sekitar 333 ribu triliun rupiah. 

Tetapi jika menggunakan ukuran PDB purchasing power parity atau paritas daya beli, Tiongkok berada di atas Amerika Serikat, yaitu 38 triliun dolar atau sekitar 667 ribu triliun rupiah dibanding Amerika yang hanya 29 triliun dolar atau sekitar 509 ribu triliun rupiah pada 2024.

Artinya, narasi yang lebih tepat bukan bahwa Tiongkok telah mengalahkan Amerika dalam seluruh ukuran, melainkan bahwa Tiongkok telah membangun kapasitas ekonomi, industri, dan teknologi yang dalam sejumlah sektor sudah melampaui Amerika dan banyak negara Barat.

Pertanyaannya kemudian, apakah keberhasilan tersebut hanya menguntungkan Tiongkok? Tidak sepenuhnya. Dampaknya juga mulai terlihat di berbagai negara berkembang. Melalui perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan transfer kapasitas industri, Tiongkok ikut mengubah struktur ekonomi sejumlah negara.

Bank Dunia pernah memperkirakan bahwa jika proyek-proyek transportasi Inisiatif Sabuk dan Jalan dilaksanakan secara penuh, waktu perjalanan di koridor terkait dapat turun hingga 12 persen, perdagangan negara-negara koridor dapat meningkat sekitar 2,8 sampai 9,7 persen, sementara perdagangan dunia berpotensi meningkat sekitar 1,7 sampai 6,2 persen.

Memang, angka tersebut merupakan estimasi model, bukan berarti setiap negara otomatis mendapatkan kenaikan PDB sebesar angka tersebut. Tetapi angka itu menunjukkan sesuatu yang penting bahwa pembangunan infrastruktur dapat mengurangi biaya logistik dan membuka akses ekonomi yang sebelumnya sulit.

Indonesia adalah contoh yang sangat menarik. Hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok semakin dalam terutama melalui industri logam, nikel, kendaraan listrik, dan infrastruktur. Dari 2019 hingga September 2024, investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 34 miliar dolar atau hampir 600 triliun rupiah dan sekitar 42 persen di antaranya berada pada industri logam dasar.

Sulawesi Tengah menjadi salah satu pusat terbesar investasi tersebut, terutama karena perkembangan kawasan industri dan hilirisasi nikel. Makanya Pada 2025, realisasi investasi Indonesia secara keseluruhan hampir mencapai 2000 triliun rupiah.

Investasi hilirisasi mencapai 584 triliun rupiah atau 30,2 persen dari total investasi dan tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tiongkok sendiri mencatat investasi 7,5 miliar dolar atau sekitar 131 triliun rupiah dan menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar Indonesia.

Namun kita harus berhati-hati mengatakan seluruh pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari Tiongkok, itu tidak benar. PDB Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari konsumsi domestik, investasi dalam negeri, perdagangan, kebijakan pemerintah, dan investasi dari berbagai negara.

Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa investasi dan teknologi Tiongkok menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat hilirisasi, terutama nikel dan ekosistem kendaraan listrik. Bahkan proyek seperti Morowali memperlihatkan perubahan dari sekadar mengekspor bahan mentah menjadi membangun industri pengolahan di dalam negeri.

Inilah salah satu alasan mengapa pengalaman pembangunan Tiongkok menarik bagi negara berkembang, bukan karena semua negara harus menyalin sistem politik Tiongkok, tetapi karena sebagian kebijakan industrinya dapat dipelajari dan disesuaikan.

Dan di sinilah pengaruh ideologi tersebut menjadi semakin menarik. Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok tidak hanya bekerja melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga melalui pendidikan. Pemerintah Tiongkok secara resmi memasukkan Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru ke dalam buku teks berbagai jenjang pendidikan.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman politik, moral, patriotisme dan keyakinan terhadap sosialisme sejak usia sekolah. Bahkan pada 2025 diterbitkan kurikulum dan silabus yang terdiri dari 26 mata kuliah untuk pendidikan dan pelatihan anggota partai serta pejabat.

Jadi, bagi Tiongkok, ideologi bukan hanya sesuatu yang dibahas dalam kongres partai. Ideologi diperlakukan sebagai kerangka berpikir yang harus diterjemahkan ke dalam pendidikan, ekonomi, teknologi, budaya, tata kelola, keamanan, dan hubungan internasional.

Inilah mungkin kunci terbesar dari perjalanan Tiongkok. Beijing tidak melihat pembangunan sebagai kumpulan proyek yang berdiri sendiri. Jalan tol, kereta cepat, kecerdasan buatan, pendidikan, industri, energi, pertahanan, perdagangan, semikonduktor, dan lainnya dipandang sebagai bagian dari satu proyek nasional jangka panjang.

Dan hasilnya memang sulit diabaikan. Dalam beberapa dekade, Tiongkok berubah dari negara berpendapatan rendah menjadi ekonomi terbesar kedua secara nominal dan terbesar pertama berdasarkan paritas daya beli.

Hampir 800 juta orang juga keluar dari kemiskinan ekstrem, bahkan Tiongkok menjadi pusat manufaktur dunia, pemimpin kendaraan listrik dan baterai, pemain terbesar dalam banyak rantai pasok energi bersih, sekaligus salah satu pusat inovasi teknologi global.

Karena itu, jika kita membandingkan ideologi pembangunan Tiongkok dengan pendekatan Amerika dan Barat, perbedaannya bukan sekadar soal siapa yang lebih kapitalis atau siapa yang lebih sosialis. Perbedaannya juga terletak pada cara negara menetapkan prioritas jangka panjang.

Tiongkok cenderung menekankan perencanaan negara, kesinambungan kebijakan, pembangunan industri, dan mobilisasi sumber daya dalam skala besar. Amerika dan negara-negara Barat lebih banyak mengandalkan mekanisme pasar, perusahaan swasta, dan perubahan kebijakan melalui proses politik yang lebih kompetitif.

Masing-masing tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Tiongkok menghadapi persoalan nyata seperti penuaan penduduk, tekanan sektor properti, ketimpangan, utang daerah, dan kebutuhan meningkatkan konsumsi domestik.

Bahkan Bank Dunia menilai model pertumbuhan berbasis investasi dan manufaktur ekspor kini perlu bergeser menuju produktivitas yang lebih tinggi, konsumsi, dan jasa bernilai tambah. Tetapi justru kemampuan beradaptasi itulah yang membuat sosialisme dengan karakteristik Tiongkok menarik untuk dikaji dan dipelajari.

Sistem tersebut tidak menganggap bahwa satu resep berlaku selamanya. Dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping, dari Jiang Zemin ke Hu Jintao hingga ke Presiden Xi jinping, gagasan sosialisme terus dikembangkan mengikuti perubahan zaman.

Jadi, ketika Presiden Xi pada 17 Agustus 2026 menyerukan agar sosialisme dengan karakteristik Tiongkok terus dimajukan, sebenarnya yang sedang dipertahankan bukan sekadar sebuah slogan politik. Yang dipertahankan adalah sebuah proyek pembangunan nasional yang sudah berlangsung selama beberapa generasi.

Apakah proyek ini akan membawa Tiongkok benar-benar menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, dan politik paling dominan di abad ke-21? Belum ada yang bisa memastikan, tapi setidaknya tanda-tanda itu sudah mulai terlihat saat ini.

Apalagi Tiongkok telah berhasil membuktikan bahwa sebuah negara yang dahulu berada di pinggir ekonomi dunia mampu membangun model pembangunan alternatif yang sekarang justru menjadi bahan kajian banyak negara berkembang.

Dan mungkin inilah alasan mengapa perdebatan tentang Tiongkok tidak lagi cukup dijawab dengan pertanyaan, Apakah sosialisme berhasil atau gagal? Karena pada faktanya ideologi tersebut masih eksis bahkan berkembang lebih jauh mengikuti kemajuan zaman.

Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, apakah Tiongkok sedang menunjukkan bahwa sosialisme, ketika dikombinasikan dengan mekanisme pasar, industrialisasi, teknologi, perencanaan jangka panjang, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman, ternyata dapat menjadi salah satu model pembangunan paling berpengaruh di abad ke-21?

Jika jawabannya adalah ya, maka kebangkitan Tiongkok bukan hanya cerita tentang sebuah negara yang menjadi kaya, tetapi juga cerita tentang bagaimana sebuah ideologi diubah menjadi strategi pembangunan yang mampu menggeser keseimbangan kekuatan ekonomi dunia.