Bharata Online - Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baru-baru ini di Parlemen, di mana ia menyatakan bahwa apa yang disebut "kontingensi Taiwan" dapat menjadi situasi yang "mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang dan membenarkan intervensi militer, mengungkapkan pola pikir yang sangat mengkhawatirkan.
Dengan memperlakukan pulau Taiwan sebagai bagian dari front persatuan dengan Jepang, argumennya tidak hanya melanggar prinsip satu Tiongkok, tetapi juga bertentangan dengan resolusi PBB tentang masalah Taiwan.
Takaichi kemudian menegaskan bahwa pernyataannya hanya mencerminkan posisi pemerintah Jepang yang telah ditetapkan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah, bahwa beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, benar-benar percaya bahwa pernyataan Takaichi sejalan dengan posisi Tokyo yang telah lama dipegang, dan merupakan kelanjutan dari pernyataan Jepang pascaperang.
Inti dari pernyataan Takaichi adalah penyimpangannya dari prinsip satu Tiongkok, di mana segala sesuatu yang terjadi di seberang Selat Taiwan, sepenuhnya merupakan urusan internal Tiongkok.
Jika Takaichi mengakui prinsip satu Tiongkok, dia tidak akan membuat pernyataan seperti itu. Tiongkok selalu menganjurkan reunifikasi damai, tetapi jika Washington dan Tokyo melakukan intervensi militer dalam masalah Taiwan, tindakan tersebut akan merupakan agresi, dan tanggapan Tiongkok akan menjadi pembelaan diri yang sah.
Para politisi yang enggan menerima prinsip ini, sering mengutip klausul ketiga dari Pernyataan Bersama Sino-Jepang tahun 1972, yang menyatakan: "Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menegaskan kembali, bahwa Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah Jepang sepenuhnya memahami, dan menghormati pendirian Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ini, dan dengan tegas mempertahankan pendiriannya, berdasarkan Pasal 8 Proklamasi Potsdam."
Di sinilah letak ambiguitasnya. Dalam pernyataan ini, Jepang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok, tetapi hanya mengatakan bahwa mereka "memahami" dan "menghormati" posisi Tiongkok. Rumusan ini ambigu, dan memberikan ruang untuk tidak mengakui status Taiwan sebagai provinsi Tiongkok.
Kata-kata Takaichi, dan pemikiran di baliknya, merupakan tantangan terbuka terhadap tatanan internasional pascaperang. (China Daily)
