Bharata Online - Kebijakan baru Tiongkok yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang berhak mendapatkan fasilitas transit bebas visa 240 jam bukanlah sekadar keputusan administratif imigrasi. Ini adalah sinyal strategis bahwa Tiongkok ingin menegaskan dirinya sebagai pusat mobilitas global yang lebih progresif, efisien, dan ramah dibandingkan model yang selama ini didominasi Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.
Langkah ini ditambah dengan ekspansi lima pelabuhan baru di Provinsi Guangdong menunjukkan cara Tiongkok menggabungkan diplomasi, ekonomi, teknologi, dan inovasi kebijakan dalam satu paket yang sulit ditandingi oleh pesaing geopolitiknya.
Keistimewaan kebijakan transit 240 jam bukan hanya pada durasi 10 harinya, tetapi pada cara Tiongkok menjadikannya instrumen keterbukaan terarah, suatu pendekatan yang memadukan keuntungan ekonomi bagi wisatawan dan keamanan nasional melalui teknologi tinggi.
Dengan 65 pintu masuk di 24 provinsi dan 55 negara yang memenuhi syarat, Tiongkok secara praktis ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa mereka dipersilakan masuk, berinteraksi, dan mengonsumsi produk lokal, dengan proses yang cepat dan ramah asalkan sejalan dengan kepentingan pembangunan Tiongkok sendiri. Inilah “keterbukaan selektif” yang menjadi ciri khas kebijakan luar negeri Tiongkok di era Presiden Xi Jinping.
Dibandingkan dengan sistem visa AS atau Eropa, yang sering dipandang mahal, rumit, diskriminatif, dan penuh ketidakpastian administratif, model Tiongkok jauh lebih fungsional dan berorientasi pengalaman pengguna. AS dan Eropa belum menawarkan bebas visa yang terintegrasi dengan infrastruktur high-tech seperti Tiongkok. Jepang dan Korea Selatan pun terkadang menyandarkan kebijakan perbatasannya pada prosedur tradisional yang lebih konservatif.
Sementara Tiongkok, telah menggabungkan kecerdasan buatan, pengenalan wajah, big data, dan jalur imigrasi cerdas yang membuat wisatawan merasakan efisiensi khas sistem modern. Banyak negara mempromosikan pintu masuknya sebagai “ramah” atau “terbuka”, tetapi Tiongkok memberikan bukti operasional dari Guangzhou hingga Shenzhen, dan dari West Kowloon Station hingga Jembatan Hong Kong–Zhuhai–Makau.
Dari sudut pandang ekonomi politik internasional, kebijakan ini memperlihatkan kecerdasan Tiongkok dalam menarik konsumsi global tanpa harus membuka perbatasan total. Alih-alih model neoliberal Barat yang membuka diri sambil mempertahankan proses birokrasi yang panjang dan berbiaya tinggi, Tiongkok memilih pendekatan yang lebih pragmatis dengan mempermudah mobilitas yang bermanfaat langsung bagi daerahnya, khususnya kawasan Greater Bay Area (GBA).
Ini adalah salah satu kawasan metropolitan paling dinamis di dunia, lebih besar dari Tokyo Bay dan lebih terintegrasi secara ekonomi daripada Los Angeles–San Diego Corridor, serta lebih cepat berkembang daripada Seoul Capital Area. Kebijakan transit visa ini bukan hanya untuk wisatawan, tetapi untuk mendorong arus modal kecil, bisnis kilat, jejaring profesional, dan belanja lintas-batas dalam skala yang luar biasa.
Testimoni wisatawan Inggris dan Indonesia yang menyebut proses imigrasi “sangat cepat”, “ramah”, dan “fantastis” menunjukkan bagaimana Tiongkok kini mempraktikkan diplomasi publik melalui pengalaman langsung, bukan melalui retorika.
Di era persaingan narasi antara Tiongkok dan Barat, pengalaman pribadi turis lebih efektif daripada kampanye media. Ketika wisatawan tiba, menikmati makanan Kanton, menjelajahi distrik bersejarah, atau berbelanja di Shenzhen, mereka pulang membawa kesan positif yang membentuk opini publik global. Inilah sebuah aset kekuatan lunak (soft power) yang selama ini didominasi Barat.
AS, Jepang, atau Korea Selatan memang memiliki infrastruktur modern, tetapi mereka tidak menawarkan kemudahan mobilitas lintas-batas selevel Tiongkok. Jepang misalnya mempertahankan sistem visa ketat untuk banyak negara berkembang, Korea Selatan berulang kali menyesuaikan rezim visanya secara sempit karena kekhawatiran politik domestik, dan AS terkenal dengan proses wawancara visa yang melelahkan, itu semua menunjukkan kontras yang jelas.
Artinya, Tiongkok memasuki era di mana akses masuk adalah instrumen membangun hubungan internasional, sementara negara-negara Barat masih menggunakan visa sebagai alat kontrol dan penyaringan.
Dalam perspektif realisme, kebijakan ini juga memperlihatkan kelihaian Tiongkok membangun ruang pengaruh regional melalui arsitektur mobilitas. Dengan menghubungkan Hong Kong, Makau, dan Guangdong melalui jalur feri, kereta cepat, dan imigrasi digital, Tiongkok memperkuat integrasi politik dan ekonominya.
Sementara itu, AS dan sekutunya semakin bergantung pada kehadiran militer atau perjanjian keamanan untuk mempertahankan pengaruh, suatu pendekatan yang kurang efektif dalam membentuk persepsi publik. Tiongkok, sebaliknya, memilih pendekatan yang lebih halus dengan membuka pintu, permudah akses, biarkan dunia merasakan kenyamanan teknologi Tiongkok, lalu biarkan kesan itu bekerja sendiri sebagai “agen persuasi”.
Tentu saja, tetap ada isu yang perlu dicermati. Penggunaan teknologi pengenalan wajah memunculkan pertanyaan privasi, meskipun sistem ini juga menawarkan efisiensi luar biasa. Namun Tiongkok berusaha menyeimbangkan inovasi dan keamanan nasional tanpa menutup pintu bagi wisatawan.
Di sisi lain, Barat sendiri bukan tanpa kontroversi. AS misalnya menggunakan sistem biometrik yang lebih ekstensif, Eropa memperkenalkan Sistem Informasi dan Otorisasi Perjalanan Eropa (European Travel Information and Authorisation System/ETIAS) dengan pengumpulan data yang hampir serupa, dan Jepang–Korea sama-sama memindai sidik jari wisatawan. Dengan kata lain, kritik terhadap Tiongkok dalam isu privasi sering kali bersifat politis dan tidak seimbang bila dibandingkan praktik negara-negara Barat.
Indonesia mendapat manfaat signifikan dari kebijakan ini. Wisatawan Indonesia kini dapat menjelajahi Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, dan Makau tanpa visa, asalkan melanjutkan perjalanan ke negara ketiga. Ini membuka peluang bagi pelaku wisata, biro perjalanan, dan maskapai untuk merancang paket “multi-destination transit tourism” yang selama ini sangat populer di Asia Timur tetapi jarang memanfaatkan rute Tiongkok karena hambatan visa.
Pada tataran lebih strategis, kebijakan ini memperkuat hubungan Indonesia–Tiongkok di tengah kompetisi geopolitik Indo-Pasifik yang semakin intens. Ketika AS, Jepang, dan Korea Selatan memperkuat aliansi keamanan trilateral mereka (Trilateral Summit 2023–2024), Tiongkok justru menawarkan pendekatan non-militer yang lebih bersahabat bagi masyarakat umum seperti perdagangan, mobilitas, teknologi, dan kemudahan wisata.
Indonesia, yang memiliki politik luar negeri bebas aktif lebih diuntungkan oleh pendekatan yang membuka ruang kolaborasi sipil, bukan yang menuntut keselarasan strategis seperti yang sering diminta Washington dan sekutunya.
Oleh karena itu, transit bebas visa 240 jam bukan sekadar mempermudah wisatawan tapi juga instrumen diplomasi masa depan. Tiongkok sedang membangun citra sebagai negara yang “lebih terbuka, lebih efisien, dan lebih cepat beradaptasi”, sementara AS dan Barat masih terjebak pada mekanisme keamanan era 2000-an dan proteksionisme yang meningkat. Jepang dan Korea Selatan, meskipun maju teknologi, tetap menerapkan kontrol keimigrasian konservatif dan tidak menawarkan integrasi mobilitas sekelas Greater Bay Area.
Langkah Tiongkok ini menunjukkan bahwa siapa yang menguasai mobilitas global, dialah yang menguasai persepsi dunia. Dan saat ini, Tiongkok bergerak lebih cepat, lebih strategis, dan lebih ramah terhadap negara-negara Asia dibandingkan blok-blok tradisional Barat.
Kebijakan 240 jam adalah bukti konkret bahwa Tiongkok tak hanya berkompetisi dalam ekonomi atau teknologi, tetapi juga dalam bagaimana dunia bergerak, berinteraksi, dan merasakan pengalaman internasional. Dalam kompetisi itu, Tiongkok tampaknya unggul satu langkah di depan daripada AS dan Barat serta sekutunya.
