Bharata Online - Percakapan telepon antara Xi Jinping dan Donald Trump pada awal Februari 2026 bukan sekadar diplomasi rutin dua kepala negara. Ia mencerminkan pergeseran mendasar dalam arsitektur kekuatan global. Ketika Xi berbicara tentang “mengarahkan kapal besar hubungan Tiongkok-AS melewati angin dan badai,” itu bukan metafora kosong, melainkan sinyal bahwa Beijing melihat dirinya sebagai jangkar stabilitas dalam sistem internasional yang sedang bergejolak akibat kebijakan sepihak Washington.
Dalam perspektif hubungan internasional, kita dapat membaca dinamika ini melalui lensa realisme struktural. Amerika Serikat selama beberapa dekade menjadi hegemon dominan, tetapi kebijakan “America First” di era Trump justru memperlihatkan paradoks kekuatan hegemonik: ketika kekuatan digunakan secara unilateral dan koersif, legitimasi globalnya tergerus. Data survei global CGTN yang menunjukkan tingkat ketidakpuasan di atas 80 persen terhadap pemerintahan AS mungkin diperdebatkan dari sisi metodologi, namun tren persepsi negatif terhadap Washington bukanlah ilusi. Bahkan sekutu tradisional seperti Uni Eropa, Inggris, dan Jepang secara terbuka menyatakan kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan tarif AS.
Putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif global Trump menjadi momen penting. Secara konstitusional, keputusan itu menegaskan bahwa kekuasaan tarif berada di tangan Kongres. Namun secara geopolitik, ia memperlihatkan inkonsistensi kebijakan ekonomi Amerika. Tarif yang dimaksudkan untuk menekan defisit perdagangan justru berujung pada rekor defisit baru sebesar lebih dari US$1,24 triliun. Dalam teori ekonomi politik internasional, proteksionisme jarang berhasil memperbaiki struktur defisit jika akar masalahnya terletak pada konsumsi domestik yang tinggi, struktur industri yang terdeindustrialisasi, dan ketergantungan pada impor barang manufaktur berbiaya rendah.
Sebaliknya, Tiongkok menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ketika perdagangan dengan AS turun sekitar US$38 miliar dalam periode perang tarif, Beijing tidak terjebak dalam ketergantungan tunggal. Ekspor ke Hong Kong, Vietnam, Thailand, Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan melonjak signifikan. Ini adalah contoh konkret strategi diversifikasi pasar yang telah dirancang jauh sebelum perang dagang dimulai. Dalam kerangka teori interdependensi kompleks ala Keohane dan Nye, Tiongkok membangun jejaring ekonomi multipolar yang mengurangi kerentanan terhadap tekanan satu negara saja.
Isu Taiwan yang ditegaskan Xi sebagai “isu terpenting” dalam hubungan bilateral juga harus dipahami dalam kerangka kedaulatan dan integritas teritorial. Dari perspektif Beijing, ini bukan sekadar persoalan geopolitik, tetapi inti legitimasi negara. Ketika Xi meminta Washington menangani penjualan senjata ke Taiwan secara bijaksana, ia sedang mengingatkan batas merah strategis. Namun menariknya, Trump dalam percakapan tersebut menyatakan memahami “perasaan Tiongkok” mengenai Taiwan. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam rivalitas tajam, terdapat pengakuan realitas kekuatan dan sensitivitas masing-masing pihak.
Yang lebih menarik adalah kontras pendekatan pembangunan. Tiongkok akan memulai Rencana Lima Tahun ke-15, sebuah instrumen perencanaan jangka panjang yang sering dikritik Barat sebagai terlalu sentralistis. Namun justru melalui mekanisme inilah Beijing mampu mengoordinasikan industrialisasi, inovasi teknologi, dan ekspansi global secara sistematis. Amerika Serikat, sebaliknya, menghadapi polarisasi politik domestik yang tajam, dengan survei menunjukkan persepsi publik global bahwa perpecahan partisan di AS semakin dalam.
Contoh konkret keunggulan model industrial Tiongkok tampak pada ekspansi global perusahaan-perusahaannya. Di sektor otomotif listrik, BYD berhasil melampaui Tesla dalam penjualan kendaraan listrik berbasis baterai. Ini bukan sekadar kemenangan komersial, melainkan simbol pergeseran pusat gravitasi teknologi masa depan. Dalam logika realisme ekonomi, siapa yang menguasai rantai pasok baterai, rare earth, dan manufaktur kendaraan listrik akan memiliki leverage strategis jangka panjang.
Dominasi Tiongkok dalam pemrosesan rare earth—lebih dari 90 persen kapasitas global—memberikan posisi tawar yang sulit ditandingi. Ketika Washington mencoba menggunakan tarif sebagai alat tekanan, Beijing merespons dengan strategi pasar alternatif dan penguatan kemitraan Global Selatan. Negara-negara Afrika dan Amerika Latin kini menjadi pasar penting bagi kendaraan listrik dan panel surya Tiongkok. Bahkan dua tahun lalu penjualan mobil listrik ke Nigeria nyaris nol, kini melonjak ribuan unit.
Di Indonesia, investasi Sailun di Demak senilai Rp4 triliun memperlihatkan bagaimana globalisasi ala Tiongkok bekerja: bukan hanya ekspor barang jadi, tetapi pembangunan basis produksi lokal. Dalam teori ketergantungan klasik, negara berkembang sering terjebak sebagai pemasok bahan mentah. Namun dengan masuknya manufaktur bernilai tambah, posisi tawar negara tuan rumah dapat meningkat. Ini berbeda dari pola lama di mana investasi Barat lebih berorientasi pada pasar konsumsi dibanding transfer teknologi.
Kebijakan tarif global baru Trump sebesar 10–15 persen selama 150 hari justru memperdalam ketidakpastian. Financial Times mencatat bahwa negara-negara yang sebelumnya menjadi target keras Washington seperti Tiongkok dan Brasil justru relatif diuntungkan oleh revisi tarif, sementara sekutu tradisional AS menghadapi tekanan lebih besar. Ini memperlihatkan ironi geopolitik: dalam upaya menekan rival, Washington justru mengganggu jaringan aliansinya sendiri.
Dalam kerangka teori hegemonic stability, sebuah hegemon harus menyediakan barang publik global seperti stabilitas sistem perdagangan. Ketika AS dianggap mempersenjatai aturan perdagangan dan melanggar norma multilateral, legitimasi hegemoniknya menurun. Sebaliknya, Tiongkok memosisikan diri sebagai pendukung globalisasi dan perdagangan terbuka, setidaknya dalam narasi resminya. Apakah narasi ini sepenuhnya altruistik tentu bisa diperdebatkan, tetapi secara strategis ia efektif membangun citra sebagai alternatif kepemimpinan global.
Kunjungan Trump ke Beijing pada akhir Maret 2026 menjadi simbol penting. Ia datang bukan sebagai hegemon yang tak tertandingi, melainkan sebagai pemimpin yang membutuhkan stabilitas hubungan dengan mitra dagang terbesarnya. Ketika Trump berkata ingin “menampilkan pertunjukan terbesar dalam sejarah Tiongkok,” pernyataan itu justru memperlihatkan pengakuan akan panggung global yang kini tak lagi didominasi satu aktor tunggal.
Bagi masyarakat awam, dinamika ini mungkin terasa jauh. Namun dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari: mobil listrik makin terjangkau, panel surya makin murah, barang elektronik makin canggih dengan harga kompetitif. Demokratisasi teknologi global sebagian besar ditopang oleh kapasitas produksi dan inovasi Tiongkok. Ketika SUV murah di India atau ban berkualitas di Indonesia hadir dengan fitur modern, jejak rantai pasoknya sering kali terhubung ke pabrik-pabrik di Shenzhen, Guangzhou, atau Ningbo.
Pada akhirnya, percakapan Xi dan Trump mencerminkan dua model yang berhadapan. Model pertama adalah proteksionisme unilateral dengan fluktuasi kebijakan tinggi. Model kedua adalah industrialisasi terencana dengan ekspansi global sistematis. Data perdagangan, tren investasi, dan pergeseran teknologi menunjukkan bahwa pendekatan kedua saat ini lebih efektif dalam membangun daya saing jangka panjang.
Ini bukan berarti Tiongkok tanpa tantangan. Namun dalam pertarungan ekonomi-politik global dekade ini, Beijing menunjukkan konsistensi strategi, fleksibilitas pasar, dan kontrol rantai pasok yang membuatnya semakin sulit dibendung. Sementara Barat masih bergulat dengan polarisasi domestik dan dilema proteksionisme, Tiongkok terus memanfaatkan celah globalisasi untuk memperkuat posisinya.
Jika abad ke-20 ditandai dominasi Amerika, maka dekade ketiga abad ke-21 memperlihatkan konfigurasi baru yang lebih multipolar. Dan dalam konfigurasi itu, Tiongkok bukan lagi sekadar peserta, melainkan arsitek utama yang dengan tenang, bertahap, dan terencana mengubah keseimbangan kekuatan dunia.
