Jakarta, Bharata Online - Surat setebal lima halaman dari Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menjadi sorotan tajam. Surat tersebut memuat berbagai keluhan terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi investor asal Tiongkok di Indonesia, mulai dari ketidakpastian regulasi, persoalan hukum yang tidak transparan, rumitnya birokrasi visa, hingga isu denda dan pungutan liar.

Dalam program Forum Dialog Bharata Online yang tayang perdana pada hari ini, Senin (15/6) pukul 14.00 WIB di kanal YouTube Bharata Online, surat tersebut dievaluasi tidak hanya sekadar sebagai kritik, tetapi juga pendorong agar pemerintah segera membenahi iklim investasi nasional.

Acara bertajuk "Membaca Surat Kamar Dagang Tiongkok Kepada Presiden RI: Potensi dan Tantangan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok" itu diselenggarakan oleh CGTN Indonesia bekerja sama dengan Bharata Production, dan menghadirkan sejumlah pakar lintas disiplin.

Peluang Investasi Tiongkok di Indonesia
Di balik keluhan yang disampaikan, Indonesia sejatinya masih dipandang sebagai destinasi investasi yang sangat potensial dan memiliki prospek panjang. Potensi pasar yang masif dan inisiatif hilirisasi menjadi daya tarik utama bagi pemodal asing, khususnya Tiongkok, dalam membangun rantai pasok global baru seperti ekosistem kendaraan listrik (EV).

Ketika ditanya oleh moderator acara, Andy Qiu, Pegiat Media Mandarin dan CEO Bharata Online, terkait peluang investasi asing di Indonesia, Bekti Nugroho, Jurnalis Senior dan Ketua Dewan Redaksi emitennews.com, menyoroti kuatnya nilai fundamental pasar Indonesia. "Indonesia ini kan punya pasar 280 juta jiwa, itu bukan angka yang kecil. Kalau negara ASEAN digabung mungkin Indonesia (tetap) paling banyak, sehingga kalau dari sisi ekonomi pasti akan sangat seksi," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Makro dan Dosen Tetap Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Padang Wicaksono, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang menahan laju ekspor barang mentah adalah sebuah terobosan emas jika dapat dieksekusi dengan baik, dalam arti memiliki posisi tawar yang menguntungkan.

"You (investor) mau ini semua, kita nggak mau lagi ekspor langsung, you bikin pabrik. Jadi, sumber daya alamnya dulu (yang dikelola sampai hilirisasi, itu semua dilakukan di Indonesia. Sebenarnya ini momentum," tuturnya.

Tantangan Investasi Tiongkok di Indonesia
Masalah utama yang memicu protes dari Kamar Dagang Tiongkok bukanlah ketatnya aturan, melainkan inkonsistensi dari penegakan aturan tersebut, ditambah dengan hambatan birokrasi pusat dan daerah yang kerap berbenturan. Hal ini diperburuk dengan minimnya pemahaman lintas budaya antara pemerintah dengan investor asing.

Menjelaskan soal risiko ini, Padang Wicaksono menyebut bahwa kepastian (certainty) adalah nyawa bagi investasi. "Risiko pasti ada, tidak masalah. Makanya ada manajemen risiko, makanya ada mitigasi risiko, tapi ketika uncertainty waduh kacau," tegasnya.

Harryanto Aryodiguno, Pakar Hubungan Internasional dan Lektor Kepala Hubungan Internasional Universitas President, juga sepakat bahwa kejelasan aturan sering dikalahkan oleh inkonsistensi pelaksanaannya. "Jadi investor itu bukan takut betapa kerasnya peraturanmu, tapi yang ditakutkan adalah inkonsistensi," katanya.

Dari kacamata budaya bisnis Tiongkok yang sangat mementingkan sistem timbal balik dan kepercayaan jangka panjang atau Konsep Guanxi, perubahan aturan yang mendadak dianggap sebagai perusak hubungan. Jureynolds, Pakar Linguistik dan Kepala Program Studi Sastra Tiongkok Universitas Bina Nusantara, menjelaskan bahwa perubahan aturan yang muncul tiba-tiba bisa menjadi sumber krisis kepercayaan.

"Itu akan berdampak untuk hubungan jangka panjang ke depannya," tuturnya.

Saran bagi Investor Tiongkok
Walaupun pemerintah Indonesia memiliki "PR" besar, para pakar juga menyarankan agar para investor dari Tiongkok tidak hanya bergantung pada lobi tingkat elit, namun harus mulai mempelajari ragam sosial-budaya di berbagai daerah di Indonesia agar terhindar dari benturan non-teknis.

Menyoroti hal tersebut, Harryanto menggarisbawahi perlunya adaptasi lokal dari pihak investor Tiongkok. Menurutnya, pemilik wilayah di Indonesia juga butuh dimengerti oleh para investor tersebut.  

"Oh ternyata kami berusaha atau berinvestasi di Indonesia, ya kami harus memahami bahwa di sini banyak sekali kegiatan keagamaan, misalnya, dan di setiap daerah meskipun mereka namanya NKRI di setiap daerah itu berbeda, nah itu yang mesti dikomunikasikan," jelasnya.

Langkah Strategis Pemerintah Indonesia ke Depan
Para pakar secara kolektif setuju bahwa Indonesia harus merespons surat ini dengan perbaikan struktural, bukan sekadar respons defensif. Pemerintah harus segera mensinkronisasi regulasi, memberantas korupsi secara nyata, dan menyiapkan figur-figur birokrasi yang memiliki kompetensi eksekusi serta pemahaman lintas budaya.

Menurut Bekti Nugroho, Presiden Prabowo Subianto harus tegas dalam menunjuk "pembantu-pembantunya" demi membersihkan benang kusut di pemerintahan. "Reformasi birokrasi itu harus benar-benar dia pilih right man on the right place, nah supaya itu semuanya gampang saran saya sih beliau butuh super minister," ujarnya.

Terkait dengan birokrasi pusat dan daerah yang sering tidak sejalan, Padang Wicaksono menuntut perlunya sinkronisasi tata laksana. Selain dari sisi regulasi anti-korupsi, pemerintah juga disarankan untuk membenahi cara berkomunikasi. Jureynolds merekomendasikan agar Indonesia menyiagakan ahli yang kompeten menerjemahkan kebijakan untuk para ekspatriat dan investor asing.

"Mungkin diperlukan juga mediator-mediator ya di kementerian-kementerian kita, sehingga jika memang ada kasus seperti ini mediator-mediator ini mengerti komunikasi lintas budaya," katanya.

Sebagai penutup, seluruh panelis sepakat bahwa surat ini harus dilihat sebagai sebuah "teguran yang cerdas" agar Indonesia dapat benar-benar berbenah untuk menciptakan iklim investasi yang stabil, transparan, berkeadilan, dan siap menyongsong status sebagai pemain industri global.