Bharata Online - Ucapan belasungkawa yang disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada 3 Desember, menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra, bukan sekadar respons diplomatik standar. Di balik pesan duka dan simpati yang terlihat sederhana, terdapat dinamika hubungan internasional, kepentingan strategis, konstruksi identitas antarnegara, serta peluang kerjasama yang lebih luas. Ketika Xi menyebut bahwa Tiongkok dan Indonesia adalah “komunitas senasib sepenanggungan” dan menyatakan komitmen memberikan bantuan semampunya, ia sedang mengirimkan sinyal yang memiliki makna besar baik dalam konteks kemanusiaan maupun geopolitik kawasan. Pernyataan serupa yang dikirimkan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepada Menlu Indonesia Sugiyono, serta oleh Ketua MPR Tiongkok Wang Huning melalui Puan Maharani, semakin memperkuat intensitas diplomasi simpati tersebut.
Untuk memahami arti penting dari respons Tiongkok, kita perlu memulai dari fakta lapangan. Bencana di Sumatra telah menimbulkan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, menenggelamkan ribuan rumah, serta memaksa masyarakat mengungsi dalam jumlah besar. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa setiap bencana alam di Indonesia selalu membawa konsekuensi sosial-ekonomi yang panjang, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi lokal hingga meningkatnya kerentanan kelompok miskin dan perempuan. Dalam kondisi seperti itu, respons cepat dari negara mitra menjadi krusial untuk menutup celah kapasitas domestik yang terbatas pada fase awal penanganan bencana. Di sinilah tawaran bantuan Tiongkok dapat berperan signifikan.
Dari perspektif realisme dalam hubungan internasional, tindakan Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari strategi jangka panjangnya untuk mempertahankan pengaruh di Asia Tenggara. Bantuan kemanusiaan—baik berupa ucapan simpati, bantuan logistik, maupun dukungan finansial—sering kali menjadi instrumen penting untuk memperkuat kedekatan bilateral dan membangun citra positif di mata masyarakat negara mitra. Dalam konteks ini, respons Tiongkok terhadap bencana di Sumatra dapat dibaca sebagai bagian dari upaya menjaga kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia, sekaligus menegaskan peran Beijing sebagai aktor regional yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, empati diplomatik dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan pengaruh politik dan ekonomi.
Namun teori liberalisme menawarkan penjelasan berbeda. Dalam pandangan liberal, diplomasi kebencanaan adalah bagian dari jaringan kerjasama antarpemerintah yang semakin saling bergantung. Banjir, longsor, dan cuaca ekstrem adalah fenomena yang dipicu oleh perubahan iklim global—sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara secara unilateral. Dengan demikian, ketika Tiongkok menawarkan kehadiran dan bantuan, ia sebenarnya sedang memperkuat arsitektur kemanusiaan regional. Kerja sama dalam penanggulangan bencana dapat membuka akses pada berbagi teknologi peringatan dini, desain infrastruktur tahan bencana, hingga dukungan pembiayaan adaptasi iklim. Model seperti ini tidak hanya meringankan beban Indonesia, tetapi juga memperkuat reputasi Tiongkok sebagai negara yang berkontribusi pada stabilitas kawasan.
Sementara itu, pendekatan konstruktivis memberikan makna lebih dalam terhadap pernyataan Xi tentang “komunitas senasib sepenanggungan.” Dalam lensa ini, hubungan antarnegara bukan hanya soal kekuatan atau kepentingan material, tetapi juga tentang identitas, norma, dan narasi. Dengan menyampaikan simpati secara langsung dan menekankan ikatan emosional antarmasyarakat, Tiongkok sedang membangun identitas kolektif yang menguntungkan kedua negara. Identitas bersama ini berfungsi sebagai landasan psikologis yang memperhalus kerja sama, meminimalkan konflik, dan menciptakan rasa kepercayaan. Pernyataan Wang Yi dan Wang Huning juga memperkuat konstruksi narasi persahabatan lintas lembaga negara yang bersifat konsisten dan terkoordinasi.
Analisis kebencanaan yang lebih dalam juga tidak boleh mengabaikan penyebab struktural yang memperparah dampaknya. Sumatra adalah salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan terhadap banjir dan longsor akibat kombinasi perubahan iklim global, deforestasi masif, dan perencanaan tata ruang yang lemah. Hilangnya hutan mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sementara pertumbuhan permukiman tanpa infrastruktur drainase memadai menciptakan risiko berlapis. Jika solidaritas Tiongkok–Indonesia ingin lebih dari sekadar bantuan darurat, maka kerja sama harus meluas ke arah restorasi lingkungan, penguatan regulasi tata ruang, hingga mitigasi perubahan iklim. Tiongkok memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam pembangunan infrastruktur hijau yang bisa diintegrasikan dalam kerja sama jangka panjang.
Di sisi lain, kebijakan domestik Indonesia perlu dipertimbangkan. Pemerintah kerap menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana secara mandiri dan bersikap selektif terhadap bantuan asing demi menjaga kedaulatan dalam manajemen bencana. Namun besarnya skala kerusakan membuat kerja sama internasional tetap diperlukan. Tantangan bagi pemerintah adalah menyeimbangkan kedaulatan dengan efektivitas: menerima bantuan tanpa menciptakan ketergantungan, serta bekerja sama tanpa kehilangan kontrol atas prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks ini, tawaran bantuan dari Tiongkok perlu dikalibrasi agar sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan rencana jangka panjang Indonesia.
Melihat ke depan, respons Tiongkok terhadap bencana Sumatra tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Jika ingin berdampak, solidaritas tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret: dukungan logistik saat darurat, peningkatan kemampuan mitigasi bencana, investasi pada pembangunan infrastruktur tahan banjir dan longsor, serta kolaborasi dalam adaptasi perubahan iklim. Momen bencana dapat menjadi titik balik yang memperkuat hubungan bilateral jika kedua negara memanfaatkannya untuk membangun ketahanan jangka panjang, bukan hanya meredam krisis jangka pendek.
Kesimpulannya, simpati yang disampaikan oleh para pejabat tertinggi Tiongkok—mulai dari Presiden Xi hingga Wang Yi dan Wang Huning—bukan hanya cermin empati diplomatik, tetapi juga bagian dari dinamika strategis yang lebih kompleks. Bencana alam membuka ruang bagi diplomasi yang lebih manusiawi, tetapi juga bagi konsolidasi kerja sama struktural yang akan mempengaruhi arah geopolitik kawasan. Jika Tiongkok dan Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan iklim, membangun infrastruktur yang tangguh, serta memperdalam hubungan strategis, maka tragedi di Sumatra dapat menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih aman dan stabil bagi kedua negara. Bagi masyarakat umum, esensi yang paling mudah dipahami adalah ini: bantuan yang baik bukan hanya mengobati luka hari ini, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi bencana esok hari.
