Changsha, Bharata Online - Amerika Serikat tidak dapat melegitimasi operasi yang menyerang Venezuela dan menangkap presidennya, kata seorang akademis Tiongkok pada hari Minggu (4/1).
Pada hari Sabtu (3/1), Amerika Serikat melancarkan serangan skala besar terhadap Venezuela, dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya, 'ditangkap dan diterbangkan keluar dari Venezuela', menurut unggahan Presiden AS, Donald Trump, di akun Truth Social miliknya.
Teng Jianqun, Direktur Pusat Studi Diplomasi di Universitas Normal Hunan, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan China Global Television Network (CGTN) bahwa tujuan operasi ini adalah untuk mengambil kendali penuh atas sumber daya alam Venezuela.
"Saya rasa Amerika Serikat tidak dapat melegitimasi operasi ini untuk menahan presiden Venezuela. Dan saya juga tidak berpikir Amerika Serikat dapat melegitimasi tindakan apa pun dalam mengambil cadangan minyak negara itu. Ini sebenarnya permainan yang sangat berbahaya yang dimainkan oleh pemerintahan Trump. Dan tentu saja, Amerika Serikat ingin mengambil kendali penuh atas negara itu dan mengambil kendali penuh atas sumber daya alam, terutama cadangan minyak yang besar di Venezuela," kata Teng.
Teng mengatakan, Venezuela bukanlah kasus terisolasi, melainkan praktik umum yang dilakukan Amerika Serikat. Amerika Serikat melancarkan invasi ke Panama pada 20 Desember 1989, yang berlanjut hingga Januari 1990, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menangkap tokoh kuat Panama, Manuel Noriega, atas tuduhan perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir.
"Kita masih ingat apa yang disebut hukuman terhadap mantan presiden Panama pada akhir tahun 1980-an. Dan kali ini, presiden Venezuela akan berada di bawah beberapa kondisi hukum (proses peradilan) atas apa yang disebut perdagangan narkoba dan beberapa kejahatan lainnya. Jadi saya pikir ini bukan kasus tunggal bagi negara Venezuela, tetapi ini sebenarnya adalah praktik yang dilakukan Amerika Serikat -- menggunakan kekerasan, menggunakan apa yang disebut keadilan di bawah hukum terhadap pemimpin mana pun di Amerika Latin dan perairan Karibia," ujarnya.
