Bharata Online - Kesepakatan 16 proyek investasi senilai Rp36,4 triliun antara Indonesia dan mitra usaha Tiongkok dalam kerangka Two Parks Twin Countries (TCTP) bukan sekadar berita ekonomi rutin, melainkan representasi konkret dari pergeseran orientasi strategis Indonesia dalam membaca realitas politik dan ekonomi global abad ke-21.
Di tengah dunia yang semakin multipolar, kerja sama Indonesia–Tiongkok menunjukkan karakter hubungan internasional modern yang bersifat saling menguntungkan, pragmatis, dan berorientasi pada pembangunan nyata, berbeda dengan pola relasi Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat yang kerap sarat kepentingan politik, tekanan normatif, dan ketergantungan struktural.
Dari perspektif realisme dalam hubungan internasional, negara bertindak untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, Tiongkok menawarkan sesuatu yang sangat relevan bagi Indonesia dengan modal besar, teknologi industri, pasar raksasa, dan kemauan politik untuk bekerja sama tanpa prasyarat ideologis.
Fakta bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai USD135,2 miliar (sekitar Rp2.281 triliun) pada tahun 2024 menunjukkan hubungan ini bukan bersifat spekulatif, melainkan telah teruji secara empiris. Bandingkan dengan AS yang nilai perdagangannya jauh lebih kecil hanya sekitar USD40 miliar (sekitar Rp675 triliun) tahun 2024, sekaligus sering mengaitkan kerja sama ekonomi dengan isu-isu politik, Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, hingga geopolitik kawasan.
Inisiatif TCTP sendiri mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis integrasi rantai pasok global, bukan sekadar ekspor bahan mentah. Proyek-proyek yang disepakati mencakup sektor logam dasar, baterai, kecerdasan buatan (AI), drone, hingga industri pangan dan tekstil. Ini sejalan dengan agenda hilirisasi Indonesia dan visi industrialisasi jangka panjang.
Dalam paradigma developmental state, yang telah terbukti berhasil di Asia Timur termasuk Tiongkok, negara berperan aktif mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi. Tiongkok memahami logika ini karena mereka sendiri menempuh jalur serupa selama empat dekade terakhir, dari negara agraris menjadi kekuatan industri dan teknologi global.
Pendekatan ini sangat kontras dengan pengalaman Indonesia berinteraksi dengan Barat, terutama sejak era Orde Baru hingga pasca-reformasi. Investasi Barat cenderung terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, keuangan, dan jasa, dengan transfer teknologi yang minim serta keuntungan yang banyak direpatriasi ke negara asal.
Dalam kerangka teori ketergantungan, pola tersebut justru memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi, bukan sebagai produsen bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, proyek-proyek Tiongkok dalam kerangka TCTP dirancang berbasis kawasan industri, manufaktur, dan pengolahan, yang secara langsung menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri lokal, dan mempercepat penguasaan teknologi.
Dari sudut pandang liberalisme institusional, kemitraan Indonesia–Tiongkok juga diperkuat oleh kerangka kelembagaan yang jelas dan berkelanjutan. Nota Kesepahaman (MoU) TCTP yang diluncurkan pada tahun 2021 dan diperbarui pada tahun 2025, serta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Li Qiang, menunjukkan adanya komitmen politik tingkat tinggi.
Ini penting karena stabilitas dan kepastian politik menjadi faktor kunci bagi investasi jangka panjang. Berbeda dengan AS dan Barat yang kebijakannya sering berubah seiring pergantian rezim, pendekatan Tiongkok relatif konsisten dan berorientasi jangka panjang, sebuah keunggulan yang sangat relevan bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Secara ekonomi politik global, kolaborasi antara dua negara dengan Tiongkok sebagai populasi terbesar kedua dunia sebanyak 1,4 miliar jiwa, sementara Indonesia di posisi keempat sebanyak 285 juta jiwa menciptakan skala ekonomi yang luar biasa. Pasar gabungan lebih dari 1,6 miliar jiwa itu bukan hanya peluang perdagangan, tetapi juga basis pengembangan industri, inovasi, dan teknologi.
Dalam konteks AI, baterai, dan energi terbarukan, Tiongkok saat ini berada di garis depan dunia, baik dari sisi kapasitas produksi maupun penerapan teknologi. Kerja sama dengan Tiongkok memberi Indonesia akses langsung ke ekosistem teknologi global yang sedang tumbuh pesat, tanpa harus menunggu limpahan teknologi dari Barat yang seringkali dibatasi oleh rezim paten, kontrol ekspor, dan kepentingan strategis mereka sendiri.
Pendekatan Tiongkok yang menekankan prinsip non-intervensi juga memiliki implikasi penting bagi kedaulatan Indonesia. Tidak seperti Barat yang kerap menggunakan isu demokrasi dan HAM sebagai alat tekanan politik dan ekonomi, Tiongkok memosisikan kerja sama sebagai urusan setara antarnegara berdaulat.
Dalam paradigma konstruktivisme, pola interaksi semacam ini membangun norma hubungan yang lebih egaliter dan saling menghormati, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan jangka panjang antarnegara dan antarmasyarakat. Peran China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) selama dua dekade terakhir sebagai jembatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi contoh konkret bagaimana hubungan ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga sosial dan kultural.
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok pada November 2024 semakin menegaskan arah strategis ini. Di tengah rivalitas geopolitik AS–Tiongkok, Indonesia memilih pendekatan yang rasional dan berorientasi kepentingan nasional, bukan ikut terseret dalam blok politik tertentu.
Namun, rasionalitas ini juga berarti membaca siapa mitra yang paling konsisten mendukung agenda pembangunan Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan Tiongkok hadir dengan proyek nyata, dana konkret, dan sektor strategis, sementara Barat lebih banyak hadir dengan wacana, standar, dan syarat. Dalam jangka panjang, penguatan hubungan Indonesia–Tiongkok melalui TCTP dan berbagai inisiatif strategis lainnya berpotensi menjadi fondasi bagi transformasi struktural ekonomi Indonesia.
Dengan syarat pemerintah Indonesia tetap memperkuat tata kelola, memastikan alih teknologi, dan melibatkan industri nasional secara aktif, kemitraan ini dapat menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, memilih mitra yang stabil, pragmatis, dan berorientasi pembangunan nyata bukanlah pilihan ideologis, melainkan keputusan strategis.
Oleh karena itu, jika tujuan utama Indonesia adalah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, mempercepat industrialisasi, dan memperkuat kedaulatan ekonomi, maka memperdalam hubungan dengan Tiongkok bukan hanya opsi, melainkan kebutuhan. Dibandingkan dengan hubungan yang penuh ketergantungan dan asimetri dengan AS dan Barat, kemitraan dengan Tiongkok menawarkan jalan yang lebih rasional, konkret, dan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia di era global yang terus berubah.
