Doha, Bharata Online - Tiongkok menegaskan kembali komitmennya untuk memerangi korupsi di dalam negeri dan memperkuat kerja sama internasional di tengah meningkatnya tantangan tata kelola global dalm pembukaan Sesi ke-11 Konferensi Negara-Negara Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada hari Senin (15/12).
Lebih dari 2.500 pemimpin dan pejabat senior dari seluruh dunia berkumpul di Doha, ibu kota Qatar, untuk konferensi lima hari pekan itu, yang berfokus pada peningkatan kerja sama global dalam memerangi korupsi.
Pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berlakunya Konvensi, pada saat kepercayaan terhadap lembaga dan sistem tata kelola internasional berada di bawah tekanan yang semakin meningkat.
Tiongkok memainkan peran aktif dalam konferensi tahun ini, dengan delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Hua Chunying, Wakil Menteri Luar Negeri negara tersebut. Saat menyampaikan pidato pada upacara pembukaan, Hua menegaskan kembali sikap tegas Tiongkok terhadap korupsi.
"Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemerintah Tiongkok teguh menentang korupsi. Korupsi dan pelanggaran merupakan ancaman serius bagi Partai, rakyat, dan perkembangan ekonomi serta masyarakat yang sehat. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap disiplin Partai atau hukum," katanya.
Hua menyoroti pendekatan komprehensif Tiongkok, yang menggabungkan hukuman tegas dengan pencegahan yang kuat. Ia menunjuk pada "peraturan delapan poin" PKT, yang telah berlaku selama lebih dari satu dekade, sebagai landasan untuk meningkatkan perilaku, memperkuat pengawasan, dan menghilangkan lahan subur bagi korupsi.
"Tiongkok termasuk di antara negara-negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi UNCAC dan secara konsisten mendukung kerja sama internasional di bawah kerangka kerja PBB, G20, APEC, dan BRICS. Kerja sama anti-korupsi internasional harus didasarkan pada kesetaraan, supremasi hukum internasional, dan multilateralisme. Kita harus menolak penegakan hukum yang selektif, standar ganda, dan politisasi anti-korupsi," ujarnya.
Hua juga menguraikan Inisiatif Tata Kelola Global Tiongkok, menekankan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, pembangunan yang berpusat pada rakyat, dan hasil nyata, khususnya dalam pemulihan aset dan kerja sama peradilan.
"Tiongkok siap bekerja sama dengan semua negara untuk membangun konsensus politik yang lebih besar, memperkuat landasan hukum, mengintensifkan aksi bersama, mendorong dunia yang berintegritas dan tata kelola yang bersih, memajukan sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata dalam melawan korupsi, dan bergerak lebih dekat menuju komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia," kata Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok itu.
Seiring dengan semakin kompleks dan lintas batasnya korupsi, Tiongkok telah menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap kerja sama anti-korupsi global.
Konferensi lima hari ini diharapkan dapat mendorong implementasi UNCAC yang lebih kuat, memperkuat integritas sebagai landasan pembangunan berkelanjutan dan stabilitas global.
