Beijing, Bharata Online - Komunitas internasional harus menunjukkan kewaspadaan tinggi dan penentangan tegas terhadap pernyataan seorang pejabat senior Jepang bahwa Jepang harus memiliki senjata nuklir, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, pada hari Senin (22/12).
Seorang pejabat senior yang bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan di Kantor Perdana Menteri Jepang mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang harus memiliki senjata nuklir. Menteri Pertahanan Jepang kemudian mengatakan bahwa mereka membuka kemungkinan Jepang meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklirnya di masa mendatang. Pernyataan ini menuai kritik keras dari berbagai sektor di Jepang dan negara-negara tetangganya.
"Tiongkok terkejut bahwa seorang pejabat senior dari Kantor Perdana Menteri Jepang yang dekat dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi dengan berani mengklaim bahwa Jepang harus memiliki senjata nuklir. Sekretaris Kabinet Jepang menolak untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan tersebut. Ketika ditanya tentang kemungkinan revisi terhadap tiga prinsip non-nuklir, Menteri Pertahanan Jepang mengatakan, 'semua opsi akan dibahas'," kata Lin.
"Mengingat laporan media Jepang sebelumnya bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi berencana untuk merevisi tiga prinsip non-nuklir, pernyataan-pernyataan di atas sama saja dengan tantangan terang-terangan terhadap tatanan internasional pasca-perang dan rezim non-proliferasi nuklir, ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas regional dan internasional, serta pembalikan arah dari komitmen Jepang terhadap 'pembangunan damai'. Menekankan bahwa gagasan itu adalah 'pandangan pribadi' sama sekali tidak meyakinkan. Komunitas internasional harus waspada dan menentangnya dengan tegas," ujar Jubir tersebut.
"Jika Jepang terus melampaui batas dan terus menantang keadilan internasional serta menguji batas toleransi komunitas internasional, tanggapan Tiongkok akan tegas 'Tidak'. Tiongkok dan semua negara pencinta damai di dunia berada dalam keadaan siaga tinggi dan dengan tegas menentang kecenderungan berbahaya yang ditunjukkan Jepang terkait isu senjata nuklir, dan sangat mendesak Jepang untuk mematuhi hukum internasional dan Konstitusinya serta menghentikan langkah-langkah yang berani dan provokatif menuju kepemilikan senjata nuklir. Jepang tidak boleh berupaya menantang tatanan internasional pasca-perang, dan berhenti terjerumus lebih jauh ke jalan yang salah," tegasnya.
