JAKARTA, Radio Bharata Online - Tata kelola beras nasional diharapkan dapat dibangun secara menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, Sutarto Ali Muso.
Menurutnya, dalam tata kelola beras itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pelaku bisnis bersama masyarakat, membangun tata kelola ini secara holistik, sehingga sejumlah kekurangan dapat diidentifikasi.
Ia menekankan pentingnya distribusi pangan yang harus mencukupi seluruh negeri. Menurutnya, persoalan logistik beras dan pangan di Indonesia memang sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, dan tidak semua daerah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri.
Sebelumnya, Perum Bulog sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelontorkan 100 ribu ton beras melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), atau dikenal sebagai operasi pasar, pada awal Januari 2023 untuk meredam gejolak kenaikan harga beras di pasaran.
Selain itu kebijakan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton melalui Perum Bulog, bertujuan untuk menahan laju kenaikan harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terpenuhi, maka harga beras di pasaran dipastikan akan terkendali. (KBRN)
