JAKARTA, Radio Bharata Online – Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan siap untuk mengikuti instruksi Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi), yang mengharuskan angkatan bersenjata bersikap netral menjelang Pemilu 2024.
Bahkan, Yudo mengaku bahwa netralitas politik TNI sudah menjadi salah satu komitmennya sejak ia mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI sebelum dilantik menjadi Panglima TNI.
Di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, Panglima juga menyatakan bahwa dirinya akan menekankan kembali instruksi soal netralitas politik TNI kepada seluruh jajarannya, sebagai tindak lanjut mengantisipasi Pemilu 2024.
Yudo mengingatkan bahwa keberadaan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), secara aktif selalu berupaya untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran netralitas politik di tubuh angkatan bersenjata tersebut.
Menurutnya, kalau ada oknum pasti akan diproses hukum, seraya menjelaskan bahwa perangkat hukum itu diantaranya POM, POM TNI, POMAL, POMAD, dan POMAU.
Panglima menegaskan bahwa pemantapan implementasi reformasi birokrasi TNI yang diusungnya, juga termasuk dengan penerapan penegakan hukum di dalam organisasi tersebut. Panglima juga memastikan, bagi prajurit-prajurit yang melanggar hukum, akan dikenakan sanksi hukum. (ANTARA)
