Beijing, Bharata Online - Tiongkok siap berkontribusi dalam menjaga otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memajukan implementasi Inisiatif Tata Kelola Global (Global Governance Initiative/GGI), kata Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada hari Rabu (17/6) di Beijing.
Berbicara pada konferensi pers untuk mempresentasikan buku putih berjudul "Tata Kelola Global yang Lebih Adil dan Merata: Prinsip, Usulan, dan Tindakan Tiongkok," Wang, yang juga Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, menanggapi pertanyaan media tentang bagaimana Tiongkok mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memainkan perannya ketika kebangkitan hukum rimba mengancam tatanan internasional.
"Lebih dari 80 tahun yang lalu, melihat hukum rimba merajalela di seluruh dunia dan mendatangkan malapetaka bagi umat manusia, komunitas internasional mengambil pelajaran berharga dari dua perang dunia dan memilih untuk menganut multilateralisme serta mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini, multilateralisme tampaknya gagal, bukan karena Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi tidak relevan, tetapi justru karena otoritas dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa belum dihormati atau dimanfaatkan sepenuhnya. Hukum rimba muncul kembali, bukan karena Piagam PBB sudah usang, tetapi justru karena piagam tersebut belum dipatuhi dan dijaga secara efektif," ujar Wang.
Wang mengatakan, dalam menghadapi tantangan global yang semakin meningkat, prioritas utama adalah memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB, dan Tiongkok siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menghidupkan kembali dan memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Menghadapi tantangan global yang muncul, prioritas mendesak saat ini adalah memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB, menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan, mematuhi aturan hukum internasional, dan menentang hegemoni kekuasaan dan intimidasi. Kita harus secara aktif mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memainkan peran sentralnya, dan melalui platform Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita harus membangun konsensus global, mengkoordinasikan tindakan global, dan mengatasi tantangan global untuk secara bertahap menghilangkan kekurangan dan defisit tata kelola global. Sementara itu, kita perlu mengikuti perkembangan zaman dan mempercepat reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara aktif menanggapi tuntutan negara-negara berkembang, meningkatkan representasi dan suara negara-negara Selatan, memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membuatnya lebih efektif," jelasnya.
"Sebagai negara pertama yang menandatangani Piagam PBB, Tiongkok memikul tanggung jawabnya yang tak tergoyahkan dan siap untuk memajukan implementasi Inisiatif Tata Kelola Global untuk menegakkan otoritas PBB dan bekerja sama dengan semua negara untuk merevitalisasi dan memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Menteri Luar Negeri Tiongkok.
