Menanggapi sebuah laporan yang mengungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mulai melakukan “pencurian dunia maya” terhadap Huawei sejak tahun 2009, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin mengatakan, hal tersebut sepenuhnya mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah menghalangi perkembangan perusahaan Tiongkok secara ilegal dan tidak adil. Diharapkan, negara-negara terkait tidak berpartisipasi dalam “pemaksaan politik” yang dilancarkan oleh AS terhadap perusahaan Tiongkok, serta memelihara lingkungan bisnis yang adil, terbuka, inklusif dan non diskriminatif dengan sikap yang objektif dan adil.
Pada tanggal 20 September lalu, Kementerian Keamanan Negara Tiongkok merilis sebuah laporan “Mengungkap metode tercela yang digunakan oleh badan intelijen AS untuk menyerang dan mencuri rahasia”, laporan tersebut mengungkap keadaan pencurian dunia maya yang dilakukan AS terhadap Tiongkok, dan menunjukkan bahwa pemerintah AS telah mengintrusi server dan terus mengadakan pengintaian di markas besar Huawei sejak tahun 2009.
Dalam jumpa pers rutin hari Senin (25/9) kemarin, Wang Wenbin menanggapi hal tersebut dengan mengatakan, “Kami mengecam perbuatan pemerintah AS yang tidak bertanggung jawab tersebut. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa di satu sisi, pemerintah AS melakukan cybertheft terhadap Tiongkok di segala bidang, sehingga menimbulkan bahaya yang sangat besar terhadap keamanan internet Tiongkok, di sisi lain, AS terus menggembar-gemborkan apa yang disebut sebagai ‘peretasan Tiongkok’ yang tidak berdasar, hal itu adalah permainan politik yang tipikal dan munafik”.
“Yang lebih patut diperhatikan ialah, laporan tersebut mengungkap bahwa pemerintah AS telah melakukan pencurian informasi melalui internet terhadap Huawei sejak tahun 2009.” Wang Wenbin menyatakan, selama ini, AS dengan dalih “keamanan negara” menekan perusahaan-perusahaan teknologi tinggi Tiongkok, termasuk Huawei. Namun, laporan tersebut menyatakan, walaupun dengan cara “mencuri”, pemerintah AS tetap gagal menemukan “bukti”. Hal ini sepenuhnya mengungkapkan bahwa penindasan pemerintah AS terhadap perusahaan Tiongkok sebenarnya bukan bertolak dari “keamanan negara”, melainkan untuk menghambat perkembangan perusahaan Tiongkok secara ilegal dan tak adil, terutama ketika AS tidak dapat mengungguli negara lainnya melalui persaingan normal.
Pewarta : CRI
