Beijing, Bharata Online - Militerisme Jepang adalah musuh rakyat di seluruh dunia, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam konferensi pers pada hari Jumat (12/12) di Beijing.
Guo menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan media tentang peringatan nasional ke-12 bagi para korban Pembantaian Nanjing yang jatuh pada tanggal 13 Desember.
Guo mengatakan, tahun ini menandai peringatan ke-88 Pembantaian Nanjing. Menurutnya, sesuai dengan keputusan yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional, Tiongkok akan menyelenggarakan peringatan nasional tahunan bagi para korban Pembantaian Nanjing untuk menghormati mereka yang kehilangan nyawa.
"Pembantaian di Nanjing adalah kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh militeris Jepang. Tidak ada ruang untuk penyangkalan. Pembantaian 300.000 orang Tiongkok merupakan halaman tergelap dalam sejarah umat manusia. Perang agresi militeris Jepang terhadap Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya dengan dalih apa yang disebut 'situasi yang mengancam kelangsungan hidup' dan kejahatan kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya hanyalah aib dalam sejarah peradaban manusia. Instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Kairo dan Proklamasi Potsdam, dengan jelas menyatakan penentangan terhadap agresi, penghukuman penjahat perang, dan penghapusan militerisme. Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh didirikan oleh Negara-negara Sekutu untuk mengadili penjahat perang Jepang," katanya.
"Namun, pemerintah Jepang telah lama membantu gerakan-gerakan regresif kelompok sayap kanan. Beberapa perdana menteri dan tokoh politik telah memberikan penghormatan di Kuil Yasukuni tempat para penjahat perang kelas A dihormati. Beberapa politisi secara terbuka mempertanyakan Pernyataan Murayama yang menunjukkan refleksi dan permintaan maaf atas pemerintahan kolonial dan agresi Jepang. Pihak Jepang bahkan mencoba untuk menutupi kejahatan perangnya dan mengubah vonis atas sejarah agresinya dengan merevisi buku teks lebih dari sekali. Langkah-langkah yang keterlaluan itu merupakan tantangan terang-terangan terhadap tatanan internasional pasca-perang dan penghinaan terhadap hati nurani manusia. Hal ini memicu kemarahan dan kewaspadaan yang kuat di komunitas internasional," lanjut Guo.
Ia juga mencatat bahwa tahun ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia serta pemulihan Taiwan oleh Tiongkok.
Guo mengatakan, 80 tahun yang lalu, rakyat Tiongkok, setelah perjuangan yang heroik dan berat, mengalahkan militerisme Jepang, merebut kembali wilayah-wilayah, termasuk Taiwan, yang dicuri oleh agresor Jepang, mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas wilayah, serta menegakkan keadilan dan kesetaraan internasional. Delapan puluh tahun kemudian, kebangkitan besar bangsa Tiongkok tak terbendung.
"Tiongkok tidak akan pernah membiarkan kekuatan sayap kanan Jepang memutar balik roda sejarah, tidak akan pernah membiarkan kekuatan eksternal menguasai wilayah Taiwan Tiongkok, dan tidak akan pernah membiarkan kebangkitan kembali militerisme Jepang. Militerisme Jepang adalah musuh rakyat di seluruh dunia. Tiongkok akan bekerja sama dengan semua negara dan rakyat yang cinta damai untuk bersama-sama menjaga hasil kemenangan Perang Dunia II dan tatanan internasional pasca-perang. Kami mendesak pihak Jepang untuk merenungkan dan belajar dari sejarah, memutuskan hubungan sepenuhnya dengan militerisme, dan mengambil tindakan nyata untuk menyingkirkan bayang-bayang militerisme yang masih menghantuinya," jelas Guo.
