Beijing, Bharata Online - Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, yang diundang untuk mengamati sidang tahunan badan legislatif tertinggi dan badan penasihat politik tertinggi Tiongkok tahun ini, telah menguraikan pengamatan baru dan mengidentifikasi peluang baru untuk kerja sama, terutama di bidang kemitraan sub-nasional dan energi baru.
Sidang keempat Kongres Rakyat Nasional (KRN) ke-14 dan sidang keempat Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok ke-14 dibuka di Beijing masing-masing pada tanggal 5 Maret dan 4 Maret 2026. Fokus utama adalah pengesahan Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030) untuk pembangunan sosial ekonomi nasional, cetak biru utama yang memandu upaya Tiongkok menuju modernisasi.
Djauhari, seorang diplomat veteran yang telah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok selama hampir delapan tahun, mendengarkan laporan kerja pemerintah Tiongkok tahun ini yang disampaikan oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, pada sidang Kongres Rakyat Nasional (KRN) tanggal 5 Maret 2026.
Laporan tersebut menguraikan sejumlah langkah dan dukungan kebijakan untuk mendorong pembangunan, termasuk terus memperluas keterbukaan berstandar tinggi, mencapai kemandirian dan kekuatan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempercepat transisi hijau secara menyeluruh.
Djauhari mengatakan, ia segera mulai merumuskan rencana kerja tahunannya setelah mendengarkan laporan tersebut, menyoroti area-area kunci bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang beroperasi di Tiongkok.
"Dari dua sidang tahun ini, perusahaan-perusahaan Indonesia harus mengamati dengan saksama fokus berkelanjutan Tiongkok pada pembangunan berkualitas tinggi, inovasi teknologi, transisi hijau, dan keterbukaan. Kebijakan-kebijakan ini akan menciptakan peluang baru untuk investasi, kemitraan, dan akses pasar. Hingga akhir Maret, saya ingin mengunjungi kota-kota lain selain Beijing untuk bertemu dengan orang-orang di sana, dan untuk membangun kerja sama antar provinsi di Tiongkok dan dengan provinsi-provinsi di Indonesia," ujarnya.
Duta Besar tersebut menceritakan kunjungannya ke pusat teknologi Kota Shenzhen di Tiongkok selatan, yang merupakan zona ekonomi khusus dan garda terdepan upaya keterbukaan Tiongkok, sebelum liburan Tahun Baru Imlek pada bulan Februari 2026.
Selama perjalanannya, ia mengamati upaya kota tersebut untuk membangun pusat inovasi industri dan teknologi yang berpengaruh secara global. Ia mencatat semangat perintis yang kuat di antara banyak pengusaha muda lokal.
Selama hampir delapan tahun masa jabatannya sebagai Duta Besar untuk Tiongkok, Djauhari mengatakan telah menyaksikan transformasi signifikan dalam pembangunan infrastruktur Tiongkok, tata kelola lingkungan ekologis, dan inovasi ilmiah dan teknologi.
Ia secara khusus menekankan keunggulan Tiongkok saat ini dalam kendaraan listrik, teknologi baterai, dan energi terbarukan, yang menurutnya sangat melengkapi kekayaan sumber daya alam Indonesia.
"Indonesia dan Tiongkok telah memiliki fondasi yang kuat dalam kerja sama energi baru. Kami akan terus memperkuat kerja sama dalam manufaktur baterai dan perakitan kendaraan listrik, khususnya melalui usaha patungan dan pendirian kawasan industri, meningkatkan ketahanan rantai pasokan, termasuk logistik, transfer teknologi, dan pengembangan tenaga kerja terampil. Dan akhirnya, (kita dapat) bersama-sama menjelajahi pasar negara ketiga," kata Djauhari.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Seiring dengan dimulainya Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok dan peringatan lima tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Tiongkok-ASEAN tahun ini, Djauhari menyatakan harapannya agar perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh keterbukaan tingkat tinggi Tiongkok yang lebih luas dan dividen kebijakan dari perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) untuk memperluas jangkauan mereka di pasar Tiongkok yang luas.
Ia menyoroti peluncuran kebijakan "tarif nol" di Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan di selatan Tiongkok, yang meluncurkan operasi bea cukai khusus di seluruh pulau mulai 18 Desember tahun lalu, sebagai peluang baru bagi bisnis Indonesia.
"Saya yakin bahwa pengembangan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan menciptakan peluang baru untuk kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia serta antara ASEAN dan Tiongkok. Bagi perusahaan Indonesia dan ASEAN, Hainan dapat berfungsi sebagai tempat uji coba, pusat distribusi dan produksi bersama. Perusahaan dapat memperkenalkan produk di Hainan, mendapatkan manfaat dari kebijakan preferensial, dan kemudian berekspansi ke pasar yang lebih luas, yaitu pasar Tiongkok atau pasar dunia. Pelabuhan perdagangan bebas ini juga akan mendukung kerja sama di bidang pariwisata, perdagangan jasa, dan e-commerce lintas batas," jelas Djauhari.
