Beijing, Bharata Online - Wakil Presiden Gambia, Mohammed B.S. Jallow, menyerukan upaya global yang terkoordinasi untuk melindungi hak atas pembangunan, menggambarkannya sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut dan mengatakan bahwa kerja sama praktis Tiongkok dengan negara-negara Afrika telah menjadi contoh bagi negara-negara berkembang.
Berbicara dalam wawancara eksklusif dengan China Media Group (CMG) di sela-sela Forum Tata Kelola Hak Asasi Manusia Global yang baru saja berakhir pada hari Jumat (12/6) di Beijing, Jallow mengatakan bahwa pertemuan yang diadakan pada hari Kamis (11/6) ini memiliki makna khusus karena dunia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat, kesenjangan pembangunan yang semakin lebar, dan berbagai krisis global, dan karena tahun ini menandai peringatan 40 tahun adopsi Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan.
"Saya pikir tema ini bermakna. Setiap negara, kita harus bekerja sama karena hak asasi manusia, khususnya, maksud saya, ketika Anda berbicara tentang hak asasi manusia, itu bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang pembangunan, dan pembangunan harus bersifat kooperatif dan harus dibagi," ujar Jallow.
Sebagai salah satu negara yang paling terdampak perubahan iklim, ekonomi Gambia sangat bergantung pada pertanian dan perikanan, sektor yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan.
Jallow menyampaikan apresiasi kepada Tiongkok, dengan mengatakan bahwa proyek-proyek bantuan Tiongkok telah membantu meningkatkan taraf hidup dan memastikan hak atas pembangunan di kalangan masyarakat setempat.
"Dan saya pikir semua kemitraan yang kita miliki dengan masyarakat Tiongkok adalah pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah pedesaan, yang berarti telah membuka akses pasar ke daerah pertanian. Hal ini telah mempermudah transportasi, sehingga meningkatkan kehidupan dan taraf hidup masyarakat di komunitas pedesaan," kata Wakil Presiden tersebut.
Jallow menekankan bahwa hak asasi manusia tidak mengenal batas dan tantangan global membutuhkan respons kolektif. Ia mengatakan, hanya melalui solidaritas dan multilateralisme manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh semua orang dan tujuan menikmati hak atas pembangunan secara universal dapat tercapai.
"Kita harus berterima kasih kepada Yang Mulia Presiden Xi Jinping atas inisiatif tata kelola global yang telah diluncurkannya, yang menekankan kolaborasi, khususnya dalam penegakan hukum global. Seperti ketika berbicara tentang hak asasi manusia, itu berarti semua negara harus bekerja sama untuk memastikan penerapannya secara adil, bukan (bahwa) hanya dibutuhkan di satu pihak dan tidak di pihak lain. Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat penting," tutur Jallow.
Dalam pidatonya pada hari Kamis (11/6) lalu, Jallow menekankan bahwa kerja sama internasional harus tetap menjadi pilar utama tata kelola hak asasi manusia global.
Acara dua hari tersebut mempertemukan lebih dari 400 peserta dari lebih dari 100 negara, serta organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
