Radio Bharata Online - Kementerian Urusan Sipil merilis sebuah draft rancangan pada hari Senin (05/09/2022), untuk meminta umpan balik publik tentang penguatan bantuan sementara untuk orang yang hidup dengan kesulitan karena COVID-19 atau bencana alam.
Dilansir dari China Daily, rancangan tersebut menerangkan pemerintah daerah harus meningkatkan kebijakan mereka untuk menyetujui orang yang mengajukan tunjangan hidup dasar.
Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang menentukan bahwa seseorang tidak memenuhi persyaratan tunjangan hanya berdasarkan pekerjaan atau perusahaannya. Dan tidak seorang pun boleh menolak akses seseorang mendapat kuota bantuan hanya karena pemohon memiliki mobil atau properti.
Pekerja migran dan orang yang tidak memiliki penghasilan selama tiga bulan karena epidemi dan tidak ditanggung oleh asuransi, dapat mengajukan permohonan pembayaran sementara satu kali.
Dikatakan pula bahwa orang dengan pengeluaran rumah tangga besar tetapi pekerjaannya tidak stabil karena memiliki penyakit, dan mereka yang lebih mungkin jatuh miskin juga dapat mengajukan permohonan bantuan.
Rancangan tersebut lebih memprioritaskan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat yang bergantung padorang lain, orang tua di atas usia 60 tahun, dan orang yang memiliki sakit parah masuk kedalam tunjangan hidup dasar.
Pada bulan Agustus, Dewan Negara Tiongkok mengadakan pertemuan tentang perluasan tunjangan subsisten dan mendata rumah tangga dan individu yang membutuhkan bantuan.
Data Kementerian Sipil untuk kuartal pertama tahun ini menunjukkan bahwa 1,38 Juta orang di seluruh negeri yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena epidemi menerima subsidi sekitar 390 juta Yuan (835 Triliun Rupiah).
Kementerian Sipil bersama dengan Kementerian Keuangan telah mengalokasikan sekitar 155 Miliar Yuan dana subsidi untuk tahun 2022, meningkat sekitar 7 miliar yuan dari tahun ke tahun.
