BEIJING, Bharata Online - Isu mengenai senjata kimia peninggalan Jepang (ACW) di Tiongkok kembali menjadi sorotan, menyusul seruan baru-baru ini dari para utusan asing, agar senjata-senjata tersebut dimusnahkan sepenuhnya tanpa penundaan lebih lanjut.
Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), ketua Dewan Eksekutif serta perwakilan tetap, dan diplomat senior dari 12 negara anggota OPCW, mengunjungi Tiongkok pada tanggal 31 Agustus hingga 5 September.
Selama kunjungan tersebut, mereka mendatangi Hunchun, Dunhua, dan Haerbaling di Provinsi Jilin, Tiongkok timur laut, untuk meninjau proses penggalian, pengambilan kembali, dan pemusnahan ACW milik Jepang.
Dengan memahami bahaya serius yang ditimbulkan oleh ACW Jepang terhadap nyawa dan harta benda rakyat Tiongkok, serta lingkungan ekologis negara tersebut, delegasi asing menyatakan dukungannya kepada OPCW—sesuai dengan Konvensi Senjata Kimia, mendesak Jepang agar secara sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya, memusnahkan seluruh ACW miliknya di Tiongkok tanpa penundaan lebih lanjut.
Langkah ini bertujuan untuk segera memulihkan lingkungan yang aman bagi rakyat Tiongkok, dan mewujudkan cita-cita luhur dunia yang bebas dari senjata kimia, sebagaimana digariskan dalam konvensi tersebut.
Masalah senjata kimia yang ditinggalkan Jepang di Tiongkok, berkaitan erat dengan agresi Jepang pada masa perang, saat kaum militeris Jepang—dalam pelanggaran nyata terhadap hukum internasional—mengerahkan sejumlah besar senjata kimia.
Sebanyak 1.791 insiden penggunaan senjata kimia telah didokumentasikan, lengkap dengan catatan tanggal, lokasi, dan jumlah korban yang terkonfirmasi.
Menurut buku putih berjudul "Pengendalian Senjata, Pelucutan Senjata, dan Non-proliferasi Tiongkok di Era Baru", yang diterbitkan oleh Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok pada akhir November tahun lalu, menyebutkan bahwa jumlah korban yang ditimbulkan mencapai lebih dari 200.000 jiwa. (CGTN)
