Jakarta, Bharata Online - Film dokumenter 'Hotline Beijing' mengikuti pengalaman warga yang menggunakan layanan pengaduan publik 12345 di kota Beijing. Film ini disutradarai oleh Xu Jieqin dan dibuat dari lebih 280 jam rekaman yang dikumpulkan selama sekitar sepuluh bulan, kemudian disunting menjadi rangkaian tujuh cerita warga yang berbeda, mulai dari masalah parkir lingkungan, pemasangan lift di gedung lama, hingga keluhan layanan kota lainnya.
Menurut penulis, pendekatan yang diambil oleh sang sutradara untuk menyajikan film ini terbilang cukup menarik. Xu Jieqin mengambil tiga sudut pandang berbeda dari pihak-pihak yang beririsan langsung dengan Hotline 12345, mulai dari warga Beijing, operator hotline, komunitas lokal, hingga petugas pemerintah. Itulah mengapa sobat Bharata akan banyak menemukan wawancara dan potongan arsip resmi ketika menonton 'Hotline Beijing'.
Selain itu, yang juga layak disorot dari film ini adalah eksplorasi bagaimana perangkat birokrasi, dalam hal ini sistem 12345, berfungsi sebagai mekanisme respons publik. 'Hotline Beijing' juga menyorot bagaimana pengaduan yang tampak sepele, seperti lahan parkir dan pemasangan lift, diwujudkan dengan serius. Menurut penulis, ini menunjukkan tanggung jawab, tata kelola, dan akses layanan kota Beijing yang sudah mapan dan modern.
Film 'Hotline Beijing' juga terbilang berhasil menunjukkan bagaimana isu kebijakan publik seharusnya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Itu dilakukan dengan menampilkan tokoh-tokoh sehari-hari dengan konflik konkret dan memperlihatkan bagaimana solusi administratif berdampak pada kehidupan personal.
Jadi, menurut penulis, 'Hotline Beijing' adalah dokumenter yang kuat dalam menggambarkan hubungan antara warga dan mesin administratif ibu kota Tiongkok. Kekuatan film ini terletak pada kemampuannya memanusiakan isu birokrasi dan menunjukkan proses yang sering tersembunyi di balik statistik. Dan yang pasti, layanan 12345 telah memudahkan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari kurir, karyawan, hingga lansia terhubung secara langsung dengan pemerintah.
