Jerman, Bharata Online - Para pakar dan tokoh politik internasional telah menyuarakan penolakan tegas terhadap pernyataan keliru Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, baru-baru ini mengenai Taiwan, menekankan bahwa hal itu secara serius mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya.
Menurut Helga Zepp-LaRouche, pendiri dan Ketua Schiller Institute, sebuah lembaga kajian Jerman, retorika provokatif Takaichi mencerminkan pergeseran politik Tokyo yang semakin cepat ke arah kanan.
"Ini adalah upaya Jepang untuk kembali ke arah militerisme imperial, yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan - tidak ada tempat bagi Jepang yang imperialis dan militeris mengingat situasi strategis saat ini. Jadi, saya yakin ini adalah kebijakan yang salah arah yang mereka tempuh," ujarnya.
Pernyataan Takaichi mengikis fondasi politik hubungan Tiongkok-Jepang, karena bertentangan dengan Pernyataan Bersama Tiongkok-Jepang tahun 1972, yang menyatakan "Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya Pemerintah Tiongkok yang sah". Jepang harus sepenuhnya memahami dan menghormati posisi Tiongkok, yaitu bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok.
Mantan Duta Besar Afrika Selatan untuk Portugal dan Komisaris Tinggi untuk Kenya, Kingsley Makhubela, mengatakan bahwa pernyataan Perdana Menteri Jepang tersebut dapat berdampak serius terhadap stabilitas regional.
"Perdana Menteri Sanae, beliau membuat kesalahan besar dengan ingin mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Pandangannya bahwa beliau bersedia membela Taiwan adalah pandangan yang keliru dan saya pikir hal itu menciptakan masalah keamanan yang serius di belahan dunia tersebut," kata Makhubela.
Mantan Duta Besar Chili untuk Tiongkok, Jorge Heine, juga menunjukkan bahwa pernyataan Perdana Menteri yang tidak bertanggung jawab tersebut telah menambah ketidakpastian pada upaya diplomatik Jepang sendiri.
"Ada yang mengatakan tidak bertanggung jawab karena mereka mengubah kebijakan Jepang yang sudah mapan. Belum ada perdana menteri Jepang yang mengatakan hal yang sama tentang reaksi Jepang terhadap situasi konflik di Taiwan. Dalam hal ini, hal itu memperkenalkan variabel baru, kartu baru dalam permainan kebijakan luar negeri," ujarnya.
