Beijing, Bharata Online - Inisiatif Tata Kelola Global atau Global Governance Initiative (GGI) Tiongkok telah mendapatkan dukungan dari lebih dari 150 negara sejak diajukan pada September 2025, kata Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Sun Weidong, dalam sebuah seminar pada hari Senin (19/1) di Beijing.
Seminar yang berfokus pada pemeliharaan multilateralisme dan peningkatan tata kelola global itu mempertemukan para diplomat dari berbagai negara dan pakar internasional tentang isu-isu global.
"Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara besar yang bertanggung jawab, Tiongkok telah aktif dalam mempraktikkan multilateralisme sejati dan mempromosikan reformasi tata kelola global. GGI telah mendapatkan dukungan dari lebih dari 150 negara. Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memperdalam dan memperkuat implementasi inisiatif ini," katanya.
Namun, Sun juga mengeluarkan peringatan tentang upaya negara-negara tertentu untuk menghidupkan kembali militerisme dan menantang tatanan internasional pasca Perang Dunia II.
"Masyarakat internasional perlu tetap waspada terhadap para pemimpin negara tertentu yang secara terang-terangan menantang tatanan internasional pasca Perang Dunia II dan berupaya menghidupkan kembali militerisme. Langkah-langkah ini pasti akan menghadapi penentangan keras dari kekuatan-kekuatan yang cinta damai dan adil di seluruh dunia. Tiongkok akan bekerja sama dengan negara-negara terkait untuk mengembangkan model keamanan bagi Asia yang menampilkan keamanan bagi semua, mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan, dan menjunjung tinggi dialog dan konsultasi. Tiongkok tidak akan mentolerir kekuatan apa pun yang berupaya mengganggu perdamaian dan stabilitas regional, dan tidak akan mengizinkan negara mana pun untuk memulai perang dan konflik di depan pintu Tiongkok. Tiongkok siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan terorisme dan dalam melawan campur tangan asing dan sanksi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia," jelas Sun.
Sun menekankan bahwa hubungan internasional harus diatur oleh aturan-aturan kelembagaan, mendesak semua pihak untuk menentang penggunaan kekuasaan untuk menindas yang lemah.
Di dunia saat ini, hegemoni tidak memiliki masa depan, dan kekuatan-kekuatan besar khususnya harus memimpin dengan memberi contoh dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati peraturan internasional, katanya.
"Semakin bergejolak dan kompleksnya dunia, semakin penting bagi kita untuk tetap berkomitmen pada sistem internasional yang berpusat pada PBB dan tatanan internasional yang didukung oleh hukum internasional. Kita harus secara aktif mempromosikan supremasi hukum internasional, memperkuat otoritas dan efektivitas lembaga multilateral, menentang 'hukum rimba' dengan yang kuat memangsa yang lemah, dan menolak tindakan hegemonik seperti paksaan militer," ujarnya.
