Opini: AS dan Barat Tinggalkan Afghanistan di Tengah Krisis, Tiongkok Datang Bawa Harapan dan Stabilitas

Bharata Online - Di tengah kompleksitas krisis Afghanistan yang tak kunjung usai sejak pasca intervensi militer Barat, pernyataan tegas perwakilan Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan sinyal kuat tentang pergeseran pola kepemimpinan global.

Saat banyak negara justru mengurangi komitmen bantuan dan cenderung menarik diri, Tiongkok tampil dengan pendekatan yang lebih konsisten, pragmatis, dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi tentang bagaimana sebuah kekuatan besar memahami tanggung jawab globalnya dalam perspektif yang lebih luas dan inklusif.

Afghanistan hari ini adalah potret nyata kegagalan pendekatan intervensi militer yang selama dua dekade didorong oleh Barat, terutama Amerika Serikat (AS). Setelah menggelontorkan triliunan dolar dan melakukan operasi militer besar-besaran sejak 2001, hasil akhirnya justru meninggalkan kekosongan kekuasaan, krisis kemanusiaan, dan ketidakpastian politik yang berkepanjangan.

Dalam paradigma realisme hubungan internasional, kondisi ini mencerminkan kegagalan strategi power projection yang tidak diimbangi dengan pemahaman sosial-politik lokal. Negara-negara Barat yang sebelumnya mengklaim membawa demokrasi justru meninggalkan beban struktural yang kini harus ditanggung oleh rakyat Afghanistan sendiri.

Di sinilah pendekatan Tiongkok menjadi kontras dan relevan. Alih-alih menggunakan kekuatan militer, Tiongkok mengedepankan stabilitas sebagai prasyarat utama pembangunan. Pernyataan Fu Cong yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dan komunikasi menunjukkan pendekatan khas Tiongkok yang berbasis pada prinsip non-intervensi dan mutual development.

Dalam kerangka teori liberal institusionalisme, Tiongkok tidak menolak peran institusi global seperti PBB, tetapi justru memperkuatnya sebagai platform kolaborasi kolektif. Dukungan terhadap perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) menegaskan bahwa Beijing tidak berusaha menggantikan sistem internasional, melainkan mengoptimalkannya.

Namun yang lebih menarik adalah kritik implisit Tiongkok terhadap negara-negara donor tradisional. Seruan agar pihak-pihak yang memiliki “tanggung jawab historis” untuk kembali meningkatkan bantuan bukan sekadar retorika, melainkan bentuk akuntabilitas moral dalam hubungan internasional.

Dalam perspektif konstruktivisme, narasi ini membangun norma baru bahwa kekuatan besar tidak bisa lepas tangan setelah menciptakan instabilitas. Ketika bantuan Barat justru menurun, dampaknya sangat nyata yaitu meningkatnya angka kelaparan hingga 17,4 juta orang dan lebih dari 22 juta penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan. 

Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara klaim nilai kemanusiaan Barat dan praktik kebijakan luar negerinya. Sebaliknya, Tiongkok mengintegrasikan isu keamanan, pembangunan, dan kemanusiaan dalam satu kerangka strategis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep “security-development nexus” yang kini semakin diakui dalam studi hubungan internasional.

Tiongkok memahami bahwa tanpa stabilitas keamanan, tidak mungkin ada pembangunan ekonomi, dan tanpa pembangunan, ancaman seperti terorisme akan terus berulang. Oleh karena itu, dorongan Beijing agar pemerintah Afghanistan lebih tegas dalam memerangi terorisme bukanlah tekanan sepihak, melainkan bagian dari upaya menciptakan kepercayaan regional dan internasional.

Peran mediasi Tiongkok dalam konflik antara Afghanistan dan Pakistan juga memperlihatkan bagaimana Beijing memainkan peran sebagai stabilizer regional. Dalam konteks teori balance of power, Tiongkok tidak sedang membangun dominasi militer, melainkan menciptakan keseimbangan melalui diplomasi dan konektivitas.

Pernyataan Wang Yi yang menekankan dialog sebagai satu-satunya solusi menunjukkan pendekatan yang jauh dari logika konflik zero-sum. Ini berbeda dengan pola geopolitik lama yang seringkali menjadikan konflik sebagai alat untuk mempertahankan pengaruh.

Lebih jauh lagi, keterlibatan Tiongkok di Afghanistan tidak bisa dilepaskan dari inisiatif strategis seperti Belt and Road Initiative (BRI). Afghanistan memiliki posisi geografis yang sangat penting sebagai penghubung Asia Tengah dan Asia Selatan. Stabilitas di negara ini bukan hanya kepentingan lokal, tetapi juga bagian dari integrasi ekonomi regional yang lebih luas.

Dalam perspektif geoekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur yang potensial dari Tiongkok dapat menjadi solusi nyata dibandingkan bantuan bersifat karitatif yang selama ini tidak berkelanjutan.

Yang juga patut dicatat adalah bagaimana pemerintah Afghanistan sendiri merespons peran Tiongkok. Apresiasi yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Afghanistan menunjukkan adanya kepercayaan yang mulai terbentuk.

Ini penting, karena dalam teori legitimasi politik internasional, keberhasilan suatu intervensi atau kerja sama sangat bergantung pada penerimaan domestik. Berbeda dengan kehadiran militer asing yang seringkali memicu resistensi, pendekatan Tiongkok justru membuka ruang dialog dan kolaborasi.

Namun demikian, dukungan Tiongkok tidak berarti tanpa syarat. Beijing tetap menekankan pentingnya inklusivitas politik dan perlindungan hak-hak dasar, termasuk perempuan. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok juga beradaptasi dengan norma global, meskipun dengan pendekatan yang tidak konfrontatif.

Dalam konteks ini, Tiongkok mencoba menjembatani antara prinsip kedaulatan negara dan tuntutan komunitas internasional, sebuah posisi yang semakin relevan di dunia multipolar saat ini.

Krisis Afghanistan juga menjadi cermin dari pergeseran tatanan global. Jika sebelumnya Barat menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan internasional, kini peran tersebut mulai diimbangi oleh kekuatan baru seperti Tiongkok.

Dalam perspektif teori transisi kekuasaan, situasi ini menunjukkan adanya redistribusi pengaruh global yang tidak lagi terpusat. Tiongkok memanfaatkan momentum ini bukan dengan konfrontasi, tetapi melalui pendekatan kooperatif yang justru lebih diterima oleh banyak negara berkembang.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan Tiongkok di Afghanistan bukan hanya tentang satu negara, tetapi tentang redefinisi kepemimpinan global itu sendiri. Ketika dunia menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin kompleks, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis kekuatan, tetapi juga empati, konsistensi, dan komitmen jangka panjang.

Tiongkok, dengan segala kepentingannya, setidaknya menunjukkan bahwa ada alternatif model keterlibatan internasional yang lebih stabil dan berorientasi pada pembangunan. Dalam situasi di mana jutaan rakyat Afghanistan masih berjuang untuk bertahan hidup, kehadiran aktor global yang tidak sekadar berjanji tetapi juga bertindak menjadi sangat krusial.

Dunia kini dihadapkan pada pilihan, mempertahankan pola lama yang terbukti gagal atau mulai membuka ruang bagi pendekatan baru yang lebih adaptif. Dan dalam konteks ini, Tiongkok tampaknya tidak hanya siap mengambil peran, tetapi juga siap membuktikan bahwa stabilitas dan kemakmuran bukan sekadar retorika, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan melalui kerja sama nyata.