Beijing, Radio Bharata Online - Seorang juru bicara perencana ekonomi utama Tiongkok mengatakan pada hari Selasa (19/12) bahwa Tiongkok sedang mengembangkan panduan yang jelas untuk peluncuran kemitraan publik-swasta atau public-private partnerships (PPP).
Dewan Negara Tiongkok menyetujui dan meneruskan pedoman pada 8 November 2023 untuk mengatur mekanisme PPP baru yang dikeluarkan bersama oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional atau National Development and Reform Commission (NDRC) dan Kementerian Keuangan Tiongkok. Keduanya berjanji untuk sepenuhnya memanfaatkan mekanisme pasar dan memperluas ruang untuk investasi swasta.
Menurut pedoman tersebut, semua proyek PPP harus mengadopsi format waralaba dengan kepemilikan aset yang jelas baik dalam tahap konstruksi maupun operasi, serta hak, tanggung jawab, dan kepentingan yang jelas bagi semua pihak melalui kontrak.
Pedoman itu juga menyatakan bahwa proyek-proyek di bidang transportasi, administrasi kota, perlindungan ekologi dan perbaikan lingkungan, program-program sosial, dan infrastruktur baru akan diberi prioritas.
Juru Bicara NDRC, Li Chao, mengatakan pada sebuah konferensi pers di Beijing bahwa untuk mempercepat peluncuran mekanisme tersebut, pihaknya telah mempelajari dan menyusun dokumen pendukung, termasuk garis besar program waralaba dan model perjanjian waralaba.
Menurut Li, upaya-upaya di masa depan akan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan meningkatkan transparansi tentang kemajuan di sektor ini.
"Kami akan mendorong implementasi yang ketat dari pedoman dan langkah-langkah pendukung yang relevan untuk memastikan bahwa proyek-proyek waralaba diluncurkan tanpa menyimpang dari rencana awal. Kami juga akan menjajaki pemanfaatan platform persetujuan dan pengawasan online nasional untuk proyek-proyek investasi untuk membuat platform atau kolom statistik proyek PPP (kemitraan publik-swasta), untuk meningkatkan upaya pengungkapan informasi," kata Li.
