JAKARTA, Radio Bharata Online - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Chief Executive Hong Kong, John Lee, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/07). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal, yaitu soal investasi, perdagangan, hingga perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, intinya Presiden menyampaikan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat besar, diantaranya adalah di pembangunan ibu kota baru. Beberapa sektor yang disebut Presiden antara lain adalah mengenai infrastruktur, transportasi, digital technology, dan juga green energy.

Terkait perdagangan, kedua pihak berkomitmen untuk memberikan fasilitas agar hambatan-hambatan perdagangan makin menurun, karena jumlah perdagangan antara Indonesia dan Hong Kong sudah cukup besar.

Menurut Menlu, pada kuartal pertama tahun lalu, perdagangan Indonesia dengan Hong Kong naik cukup signifikan yakni lebih dari 20 persen. Presiden juga menyarankan agar ada kerja sama di bidang bea cukai, dan ide ini disambut baik oleh Chief Executive Hong Kong.

Selanjutnya Presiden Jokowi berpesan terkait perlindungan warga negara Indonesia berikut kesejahteraannya.

Seperti diketahui, jumlah WNI di Hong Kong mencapai lebih dari 140 ribu orang dengan 90 persen di antaranya merupakan pekerja migran.

Menurut Menlu Retno, Chief Executive John Lee mengatakan, bahwa mereka sangat berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Hong Kong.

Menlu menambahkan bahwa dari pertemuan tersebut, komitmen pada tataran Chief Executive dan beberapa perusahaan terkait investasi di Indonesia, terlihat sangat kuat. Hal tersebut dikarenakan situasi perekonomian Indonesia yang dinilai baik dan stabil.

Selain didampingi oleh Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi juga didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (Setkab)