Tokyo, Bharata Online - Seorang pengamat terkemuka Jepang telah memperingatkan bahwa pernyataan provokatif Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai wilayah Taiwan di Tiongkok kemungkinan akan memicu reaksi balik terhadap ekonomi negara yang sudah lesu.
Takaichi mengatakan pada 7 November 2025 dalam sidang Parlemen bahwa "penggunaan kekuatan oleh Tiongkok daratan terhadap Taiwan" dapat menimbulkan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang dan menyiratkan kemungkinan intervensi bersenjata di Selat Taiwan.
Kimura Tomoyoshi, seorang jurnalis veteran dan Kepala Asosiasi Riset Dinamika Asia Timur Laut, menyebut pernyataan tersebut sebagai "kesalahan serius".
"Pernyataan Takaichi mengabaikan prinsip paling mendasar dalam menormalisasi hubungan Jepang-Tiongkok. Saya yakin ini adalah kesalahan yang sangat serius. Situasi saat ini telah membingungkan dan sangat mengkhawatirkan komunitas bisnis Jepang. Jika hubungan ekonomi kita dengan Tiongkok putus, Jepang tidak akan mampu mempertahankan dirinya sendiri. Seperti yang kita semua tahu, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Jepang. Kita harus sepenuhnya menyadari betapa dahsyatnya dampak yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat Jepang jika hubungan dengan Tiongkok memburuk," ujar Tomoyoshi.
Setelah Takaichi menjabat, pemerintah Jepang telah mempercepat upaya peningkatan anggaran pertahanan, membahas pengadaan kapal selam nuklir, dan bahkan mempertimbangkan untuk meninjau kembali Tiga Prinsip Non-Nuklir.
Mengenai usulan Takaichi untuk merevisi Tiga Prinsip Non-Nuklir, Tomoyoshi mengatakan bahwa sejak tahun 2015, Perdana Menteri saat itu, Shinzo Abe, telah mendorong undang-undang keamanan baru yang mencabut larangan hak Jepang untuk membela diri kolektif. Langkah itu dikecam luas sebagai inkonstitusional, dan apa yang coba dilakukan Takaichi kini bahkan lebih jauh lagi.
"Selama pembahasan Parlemen tahun 2015 tentang undang-undang keamanan baru, banyak pakar konstitusi di Jepang dengan jelas menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah melewati batas konstitusional yang fundamental. Khususnya terkait Pasal 9 Konstitusi, pemberian wewenang kepada Jepang untuk menjalankan hak membela diri kolektif secara luas dianggap sebagai pelanggaran yang nyata. Pada saat itu, hal tersebut memicu kontroversi yang intens di masyarakat Jepang. Pernyataan Takaichi bukan hanya beberapa kesalahan pernyataan yang terisolasi, dan tindakan terkait telah menimbulkan masalah yang jauh lebih berbahaya dan serius," jelas Takaichi.
