Beijing, Radio Bharata Online - Para delegasi dalam forum Hari Perempuan Internasional yang diadakan di Beijing pada hari Jum'at (8/3) menyerukan lebih banyak upaya untuk berinvestasi pada perempuan.
Bertajuk "Berinvestasi pada Perempuan, Mempercepat Kemajuan", forum ini diselenggarakan bersama oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Tiongkok, Perempuan PBB, dan Pusat Tiongkok dan Globalisasi.
Ini adalah tahun ketiga forum yang didedikasikan untuk hak-hak perempuan itu diadakan di Beijing pada Hari Perempuan Internasional.
Acara tahun ini dihadiri oleh pejabat pemerintah, perwakilan badan-badan PBB dan para ahli dari sektor swasta dan masyarakat sipil.
"Tema tahun ini adalah 'Berinvestasi pada Perempuan, dan Mempercepat Kemajuan'. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 5 sangat tertinggal dan terdapat kekurangan pendanaan global yang sangat besar untuk mencapai tiga target yang terkait dengan SDG yaitu kelaparan, ketahanan pangan, dan partisipasi perempuan. Oleh karena itu, kita memerlukan upaya bersama untuk mengentaskan kemiskinan. Dan tentu saja, jika perempuan memiliki pendapatan, mereka memiliki mata pencaharian, maka hal ini akan mempunyai efek berganda pada pemberdayaan dan pembangunan perempuan secara keseluruhan," kata Smriti Aryal, perwakilan UN Women di Tiongkok.
Menurut UN Women, negara-negara berkembang membutuhkan 360 miliar Dolar AS (sekitar 5.594 triliun rupiah) setiap tahunnya untuk mengatasi kesetaraan gender guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Mabel Lu Miao, salah satu pendiri dan Sekretaris Jenderal Pusat Tiongkok dan Globalisasi menekankan bahwa peningkatan porsi aset dan keuangan perempuan akan memberikan manfaat bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.
"Kita dapat memanfaatkan data dan penelitian untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk berinvestasi pada perempuan. Selain itu, kita dapat memperkenalkan insentif dan instrumen keuangan, atau subsidi, untuk mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung, berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan perempuan. Jadi, kita harus membentuk mekanisme untuk menjamin akuntabilitas dan perbaikan tersebut," ujarnya.
